Seminar Implementasi UU No. 9 tahun 2017 dalam Perspektif Prinsip Kerahasiaan Bank

IMG_4102

 

Pada Selasa 28 November 2017, Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM mengadakan seminar bertajuk “Implementasi UU No. 9 tahun 2017 dalam Perspektif Prinsip Kerahasiaan Bank. Seminar ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari Kantor Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Bank, Biro Hukum, perwakilan Fakultas Hukum dari universitas di DI Yogyakarta, serta mahasiswa dan pengajar di lingkungan Fakultas Hukum UGM.

Acara dibuka oleh Ibu Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D selaku Plt. Ketua Departemen Hukum Dagang. Pada kesempatan tersebut Ibu Irna menyampaikan bahwa tujuan seminar ini adalah untuk mengetahui adanya persinggungan antara UU No. 9 tahun 2017 dengan prinsip kerahasiaan dalam perbankan. Setelah dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Dr. Yuliana, S.H. (Otoritas Jasa Keuangan), MBA, Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Bapak Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M (ahli Perpajakan).

Dalam pemaparannya, Dr. Yuliana mengemukakan bahwa prinsip kerahasiaan bank yang dulunya absolut perlahan-lahan mulai dibuka untuk menjamin kepentingan umum. Ke depannya rahasia bank akan tetap ada, tetapi sifatnya tidak absolut untuk menjamin kepentingan umum. Sementara itu, Dr. Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa keterbukaan informasi yang ada dalam UU No. 9 tahun 2017 tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kerahasiaan perbankan, tetapi untuk mencari apakah ada tindak pidana melalui sistem perbankan ini. Lebih lanjut, dijelaskan pula oleh Bapak Djangkung Sudjarwadi bahwa ketentuan mengenai keterbukaan informasi tidak kemudian membuat prinsip kerahasiaan bank menjadi lebih rentan.

Acara ditutup oleh Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Alumni, dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan dan foto bersama.

TAGS :  

Berita Terbaru

Pandekha FH UGM, ASSLESI, AMAN, dan HuMa Gelar Diskusi Publik Mengenai Prinsip FPIC dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara …

Telah Dibuka Pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XX FH UGM bersama PERADI Tahun 2026

Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XX Tahun 2026. Program ini …

Fakultas Hukum UGM, NRGS, Dan PT Pertamina (Persero) Lanjutkan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026 Pada Minggu Ke-5 Pembelajaran

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina …

Scroll to Top