News
LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar
Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban …

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar
Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi
Tim penulis Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH

LGS FH UGM Terbitkan Kertas Kebijakan, Dorong Pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja
Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) menerbitkan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Laksanakan Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum

Program Mini Magister Hukum Pertamina (Mmhp) 2026 Masuki Minggu Ke-11, Bahas Pasar Modal Hingga Kepailitan
Jakarta Selatan— Program Mini Magister Hukum Pertamina (MMHP) 2026 kembali berlanjut. Pekan ini, program memasuki

MIH UGM (Kampus Jakarta) dan US-ASEAN Business Council Bahas Penguatan Tata Kelola dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia
US-ASEAN Business Council bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum

Fakultas Hukum UGM dan Datun Kejati DIY Dampingi Penyusunan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan
Rabu (16/9/2026), Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan pertemuan dalam rangka program pendampingan pembentukan Peraturan Kalurahan bersama

Cegah Jerat Pidana Berulang bagi Wajib Pajak, Agung Pamula Ariyanto Gagas Asas Una Via dalam Ujian Terbuka Doktor FH UGM
Ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu kekeliruan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak akan diselesaikan lewat denda

PKBH FH UGM Dampingi Kalurahan Bendung Susun Regulasi Pungutan yang Berbasis Kepastian Hukum
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) bekerja sama

