PKPA ANGKATAN IX FH UGM bersama PERADI

Halo, Sobat Justicia!

Integritas, kecakapan, serta keterampilan yang memadai merupakan elemen-elemen yang tak terpisahkan dari advokat sebagai penyokong pilar pergerakan hukum dan HAM di Indonesia.

Demi mendukung peningkatan keterampilan tersebut, Fakultas Hukum UGM menjalin kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)  dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat Angkatan IX Tahun 2023.

Dengan dukungan tenaga pengajar yang berpengalaman di bidangnya, dari kalangan akademisi hingga praktisi serta materi perkuliahan yang berkualitas dan komprehensif. Kami mengundang dan memberikan kesempatan bagi para lulusan pendidikan tinggi hukum (SH dan S.HI-Syariah) untuk mengikuti Pendidikan Profesi Advokat Angkatan IX Tahun 2023 Fakultas Hukum UGM bersama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Jangan lewatkan kesempatan emas ini, segera daftarkan diri anda dan jadilah #advokatcakapberintegritas

 

WAKTU PENDAFTARAN

Periode Pendaftaran    : 18 September s.d. 3 November 2023

 

PROSEDUR DAN SYARAT PENDAFTARAN

  1. Mengisi data diri di formulir pendaftaran melalui tautan 

https://bit.ly/PendaftaranPKPAIXUGM 

  1. Mengunggah scan legalisasi ijazah Pendidikan Tinggi/legalisasi Surat Keterangan Lulus/Berita Acara Yudisium (SARJANA HUKUM DAN SARJANA HUKUM ISLAM);
  2. Mengunggah Pas foto formal berwarna background merah dan Scan KTP;
  3. Mengunggah bukti pembayaran melalui google form khusus (https://bit.ly/PKPAIX_BuktiBayar) dengan komponen biaya sebagai berikut: 

 

MEKANISME PEMBAYARAN

  1. Biaya Pendidikan : Rp. 5.000.000

Biaya Pendaftaran : Rp.    250.000

Cashback sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk:

Pendaftar yang mendaftar maksimal pada tanggal 15 Oktober 2023 dan/atau Alumni FH UGM.

  1. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme kode billing;
  2. Setelah mengisi google form pendaftaran peserta akan dikirimkan nomor billing melalui email peserta dalam waktu 1-2 hari. Apabila sampai waktu dua hari setelah mengisi google form peserta tidak mendapatkan email kode billing, peserta diminta menghubungi panitia melalui CP yang tertera dalam poster;
  3. Apabila calon peserta telah melakukan pembayaran sesuai total nominal yang ada sesuai biaya pendaftaran dan pendidikan, calon peserta wajib mengunggah bukti pembayaran tersebut pada tautan yang telah disediakan; 
  4. Biaya pendaftaran dan biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali tetapi dapat digunakan untuk Pelaksanaan PKPA periode berikutnya dan hanya dapat berlaku satu kali pada periode berikutnya.

PELAKSANAAN PKPA
Tanggal Pelaksanaan : 6 s.d.17 November 2023

Perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui platform zoom meeting, kecuali ketika pembukaan dan penutupan akan dilaksanakan secara hybrid, peserta dapat hadir di Kampus FH UGM (opsional)

Perkuliahan dilaksanakan dengan rincian berikut:

Senin – Jumat

   Sesi I  : 14.00 – 15.30 WIB

   Sesi II : 16.00 – 17.30 WIB

   Sesi III: 19.00 – 20.30 WIB

Sabtu

   Sesi I  : 11.00 – 12.30 WIB

   Sesi II : 13.00 – 14.30 WIB

 

FASILITAS PESERTA

  1. Merchandise (tas & jaket)
  2. Akses materi PKPA dan record zoom hingga 2 (dua) bulan
  3. Sertifikat PKPA resmi dari PERADI

 

TATA TERTIB PERKULIAHAN PKPA

Tata tertib perkuliahan dapat disimak melalui tautan berikut:

https://bit.ly/TataTertibPKPAIX 

 

Berita Terbaru

Sharing Session Pusat Kajian Law, Gender, and Society FH UGM bersama Nyai Nissa Wargadipura, Pendiri Pesantren Ekologi Ath-Thaariq

Jumat  (23/01/2023), Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah (LGS FH UGM) melakukan sharing session dengan Tokoh Perempuan Inspiratif, Nyai Nissa Wargadipura …

Pemakzulan Presiden: Apakah Boleh? Apakah Mungkin?

Belakangan isu mengenai pemakzulan presiden kembali mencuat. Isu ini muncul sebagai respon terhadap kegaduhan yang terjadi belakangan ini terutama sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka …

Bagaimana Sebaiknya Arah Pengembangan Pembelajaran Hukum Administrasi di Indonesia?

Apakah perkembangan regulasi terkait Hukum Administrasi Negara (HAN) dan penguatan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) lebih dari satu dekade terakhir bisa dilihat sebagai kemajuan, stagnasi, …

Jumat  (23/01/2023), Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah (LGS FH UGM) melakukan sharing session dengan Tokoh Perempuan Inspiratif, …

Belakangan isu mengenai pemakzulan presiden kembali mencuat. Isu ini muncul sebagai respon terhadap kegaduhan yang terjadi belakangan ini terutama sejak putusan Mahkamah …

Apakah perkembangan regulasi terkait Hukum Administrasi Negara (HAN) dan penguatan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) lebih dari satu dekade terakhir bisa dilihat …

Scroll to Top