Melalui Hibah Penyuluhan Hukum Dosen (HPHD) 2026, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D., bekerja sama dengan Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) FH UGM melaksanakan talk show interaktif Pro Justicia bertema “Perdagangan Orang Berkedok Program Kampus: Eksploitasi Mahasiswa di Dunia Pendidikan Tinggi” pada Selasa (8/9/2026) di
Rabu (16/9/2026), Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan perangkat Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring pada pukul 09.00–12.30 WIB ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan
Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban (DBK) bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban”. Kajian ini disusun bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang September hingga Desember
Tim penulis Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan atas Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang tengah disusun Kementerian HAM. Dokumen setebal 228 halaman ini memuat kajian akademik sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas draf RUU HAM versi Kementerian HAM, dan dirampungkan per 1 Juli
Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) menerbitkan kertas kebijakan bertajuk “Pentingnya Pengakuan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Pekerja: Dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga”. Kertas kebijakan yang dirilis pada Selasa (24/6/2025) tersebut disusun sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan pembahasan
LGS FH UGM Publishes Policy Paper, Urges Recognition of Domestic Workers as Workers Read More »
Jakarta Selatan— Program Mini Magister Hukum Pertamina (MMHP) 2026 kembali berlanjut. Pekan ini, program memasuki minggu ke-11 pembelajaran. Kegiatan digelar di Kampus Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 12–13 September 2026. Program ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural
Ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu kekeliruan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak akan diselesaikan lewat denda administratif atau langsung diseret ke ranah pidana masih menjadi momok bagi dunia usaha di Indonesia. Selama ini, ketiadaan parameter sektoral yang tegas kerap memicu disparitas tindakan aparat penegak hukum dan menimbulkan risiko penghukuman ganda (double punishment) atas satu peristiwa hukum
Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Sharing Session Seri 4 sebagai forum berbagi hasil penelitian LGS, dengan mengangkat tema “Memetakan Pengalaman Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Skema Pemagangan Luar Negeri: Studi Kualitatif terhadap Mahasiswa Indonesia dalam Program Ferienjob”. Kegiatan ini dilaksanakan Jumat (13/2/2026) pukul 15.30 WIB hingga
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XX hasil kolaborasi antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) secara resmi ditutup pada Sabtu (29/08/2026). Penyelenggaraan penutupan tersebut merupakan penanda berakhirnya seluruh sesi perkuliahan PKPA Angkatan XX yang telah diselenggarakan sejak 13 Agustus
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap administrasi perpajakan di Indonesia. Layanan digital, seperti e-Faktur, e-Filing, hingga sistem Coretax DJP kini menjadi tumpuan utama bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, digitalisasi transaksi ini turut memunculkan celah tindak pidana baru yang menuntut kesiapan hukum acara peradilan. Berangkat dari permasalahan atas penanganan barang bukti digital
