Master of Laws (Jakarta Campus)

Profile

In 2001, the Master of Laws (MIH) Program at the Jakarta Campus was still part of the Master of Laws Study Program at Universitas Gadjah Mada, in accordance with the Decree of the Director General of Higher Education No. 547/DIKTI/Kep/1996, issued on 11 December 1996. Subsequently, following the issuance of the Regulation of the Minister of National Education No. 30 of 2009 concerning the establishment of study programs outside the domicile of higher education institutions, the management of the MIH Jakarta Campus applied for independent program establishment status.

Subsequently, in 2011, the Master of Laws (MIH) Program at Universitas Gadjah Mada (Jakarta Campus) obtained its operational legal basis through the Decree of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 102/E/O/2011, which granted permission for the establishment and operation of the Master of Laws Program at Universitas Gadjah Mada, South Jakarta Campus.

The National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT) subsequently conducted an accreditation process for the MIH Jakarta Campus. Based on BAN-PT Decree No. 378/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014, issued on 27 September 2014, the program successfully obtained an “A” accreditation rating. Five years later, the MIH UGM Jakarta Campus again received an “A” accreditation through BAN-PT Decree No. 3197/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019, issued on 27 August 2019. Furthermore, for the period 22 April 2025 to 28 August 2029, the MIH UGM (Jakarta Campus) achieved an “Excellent” accreditation status. 

As of 2025, the MIH Jakarta Campus Program offers three main concentrations, namely Business Law, Litigation Law, and Immigration Law. Each year, the program admits new students twice, with an average intake of approximately 100 students per admission period. Currently, the total number of active students in an academic year is around 300.

The MIH Program (Jakarta Campus) was established to meet the demand for experts with a Master’s (S-2) qualification in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law. The need for graduates with a Master’s degree in Business Law has continued to increase alongside the growing number of legal issues in the business sector related to corporations, banking, capital markets, competition law, investment, intellectual property rights, and international trade disputes. Therefore, the business world requires corporate legal advisors (corporate lawyer), and in-house legal counsel within companies (in-house lawyer). Moreover, given the increasingly complex law enforcement situation in Indonesia, there is a need for education that can enhance the capacity and competence of law enforcement officers (law enforcer) who are professional and have high integrity. To respond to the demand for human resources from the business sector and government institutions, Universitas Gadjah Mada, as the oldest university in Indonesia, established the MIH Program (Jakarta Campus).

For its first implementation, lectures of the MIH (Jakarta Campus) were held at Bank Bumi Daya Plaza Building, Imam Bonjol Street, Central Jakarta. A total of 60 students were registered as participants. In line with the increasing number of students, in 2002, the venue was moved to the Patra Jasa Building, Jenderal Gatot Subroto Street, South Jakarta. After the construction of the UGM (Jakarta Campus) Building was completed, from 2010 until now, lectures have been conducted at the UGM (Jakarta Campus) Building, Tower B, 3rd Floor, Dr. Sahardjo Street No. 83, Manggarai, Tebet, South Jakarta.

Head of Study Program
Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D.

Secretary of Study Program
Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

Vision

To establish the Master of Laws Program at Universitas Gadjah Mada (Jakarta Campus) as a dynamic and professional center for the development, study, and application of legal science in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law, with international competitiveness.

Mission 2011-2031

  1. Organizing the law education and teaching with qualified information technology based.
  2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan hukum secara profesional dan bermoral di bidang Hukum Bisnis, Litigasi dan Keimigrasian.
  3. Improving the partnership with national and international institution.

The Master of Law Program at Universitas Gadjah Mada (Jakarta Campus) aims to produce outstanding and professional human resources in the fields of Business, Litigation, and Immigration Law with the following qualifications: 

    1. possessing knowledge and expertise in the field of law, as well as noble and moral values in line with the development of the times; 
    2. possessing the ability to identify legal principles to resolve legal issues in the fields of Business, Litigation, and Immigration Law; and
    3. having access to the development of the quality of education, research, and community service in cooperation with public and private institutions, both domestic and international
  1. To produce professional and ethical human resources in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law.
  2. To produce graduates who are able to contribute to the development of law.
  3. To meet the need for competent professional human resources, particularly in the fields of Business Law, Litigation, and Immigration Law, in both the public and private sectors at local, national, and international levels.

Information and Guidelines

Curriculum

Examination

Thesis

Judicium

Academic Handbook
Thesis Writing Guidelines
Thesis and Publication Manuscript Templates
Mail and Correspondence
Student Dashboard
Admission
Student Statistics
Alumni Achievements
Student Achievements
Student FAQ
Student Program Dashboard
Lecturers Profile
Prospective Student FAQs

Partnerships

Direktorat Jenderal Imigrasi

Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kerja sama ini dimulai pada tahun 2023, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: MI.1-GR.05.01-275 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pihak Pertama dan Nomor: 15587/UN1/FHK/PDU/HK/2023 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua.

Kerja sama tersebut dilanjutkan pada tahun 2025 melalui penandatanganan PKS lanjutan dengan Nomor: IMI-GR.05.01-116 oleh Direktorat Jenderal Imigrasi selaku Pihak Pertama dan Nomor: 1643/UN1/FHK/PDU/HK/2025 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Perjanjian ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang unggul, profesional, dan berintegritas.

Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan kelas khusus Magister Ilmu Hukum bagi pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi. Melalui skema kelas kerja sama ini, para peserta didik akan mendapatkan pengalaman akademik yang terstruktur dengan kurikulum berbasis pada kebutuhan praktis di bidang keimigrasian serta pendekatan teoritis dan metodologis dari akademisi MIH UGM.

PKS ini juga menegaskan peran aktif MIH UGM dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya dalam peningkatan kapasitas aparatur sipil negara di bidang hukum. Selain itu, kolaborasi ini menjadi wujud kontribusi MIH UGM terhadap penguatan sistem hukum nasional melalui sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintahan.

MIH UGM (Kampus Jakarta) akan menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan akademik dalam kerja sama ini, memberikan kemudahan akses bagi para peserta yang berdomisili atau bertugas di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Melalui kerja sama ini, MIH UGM berharap dapat terus memperluas jejaring strategis dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta dalam menciptakan lulusan yang profesional, kritis, dan mampu menjawab tantangan hukum di tingkat nasional maupun global.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

PT Pertamina

MIH UGM (Kampus Jakarta) menjalin kerja sama strategis dengan PT Pertamina (Persero), yang ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: SP-015/K20430/2025-S8 oleh PT Pertamina sebagai Pihak Pertama, dan Nomor:  1138/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak kedua. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya guna mendukung kebutuhan perusahaan dalam menghadapi tantangan hukum bisnis di sektor energi yang semakin kompleks. Dalam implementasinya, kerja sama ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program Magister Hukum Bisnis yang ditujukan bagi karyawan PT Pertamina, agar mereka dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan hukum yang relevan dengan dinamika industri minyak dan gas.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 21 mahasiswa dari konsentrasi Hukum Bisnis Pertamina telah mengikuti orientasi dan perkuliahan di MIH UGM (Kampus Jakarta). Proses pembelajaran didukung oleh sistem akademik berbasis digital, seperti aplikasi Simaster untuk pengelolaan aktivitas akademik, serta didampingi oleh dosen-dosen yang berpengalaman di bidang hukum bisnis dan korporasi. Selain program pendidikan reguler, kerja sama ini juga mencakup pelatihan hukum, edukasi good corporate governance, dan pengembangan kapasitas profesional bagi karyawan PT Pertamina.

Melalui perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kerja sama tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga meliputi pelatihan hukum, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan hukum nasional maupun internasional.

Kerja sama antara PT Pertamina dan MIH UGM (Kampus Jakarta) merupakan wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan dunia industri, yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur perusahaan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Pertamina, serta berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.

PT Pertamina (Persero)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pada tanggal 28 Mei 2024, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta), telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: PKS-01B/3.4.HMKS/LPSK/05/2024 oleh LPSK selaku Pihak Pertama dan Nomor: 6938/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan LPSK melalui penyelenggaraan program pendidikan kelas kerja sama pada Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta). Sebagai bagian dari implementasi kerja sama tersebut, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum UGM Nomor: 256/UN1/HK/KPT/2025, telah ditetapkan dua mata kuliah khusus dalam konsentrasi Hukum LPSK, yaitu: (1) Hukum Pemulihan Korban dan (2) Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.

PKS ini mengatur kerja sama antara LPSK dan Fakultas Hukum UGM dalam menyelenggarakan pendidikan S2 Hukum bagi pegawai LPSK. Pendidikan ini dilaksanakan di MIH UGM (Kampus Jakarta) dengan kurikulum dan standar akademik yang berlaku di lingkungan UGM. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan profesionalisme pegawai LPSK dalam bidang hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban secara lebih efektif dan profesional.

Seluruh pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Fakultas Hukum UGM, mulai dari proses seleksi, penyusunan kurikulum, hingga pelaksanaan perkuliahan dan evaluasi. Proses seleksi peserta dilakukan secara bersama, di mana calon peserta harus memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh UGM. Penetapan akhir peserta yang lolos seleksi menjadi kewenangan LPSK berdasarkan hasil seleksi dari UGM.

Pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal akademik UGM dan bertempat MIH UGM (Kampus Jakarta). Fakultas Hukum UGM juga berkomitmen melakukan inovasi program untuk mendukung kelancaran studi dan memastikan kualitas lulusan tetap terjaga sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum resmi Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) , dengan masa studi yang ditargetkan selesai dalam 4 semester. Pengayaan materi dan penyesuaian kurikulum dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menyesuaikan dengan kebutuhan LPSK.

LPSK berhak memperoleh laporan kemajuan studi peserta dan berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan serta mematuhi ketentuan akademik di UGM. Sementara itu, Fakultas Hukum UGM berkewajiban menyelenggarakan pendidikan sesuai standar, memberikan laporan kemajuan secara berkala, serta memberikan akses bagi LPSK untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

Perjanjian Kerja Sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur LPSK melalui pendidikan hukum yang berkualitas, sehingga mampu memperkuat perlindungan saksi dan korban di Indonesia secara profesional dan berintegritas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PT PLN (Persero)

MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis dengan PT PLN (Persero), sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 0455.Pj/HKM.00.01/DIR/2017 oleh PT PLN (Persero) selaku Pihak Pertama dan Nomor: 300T/H.01.04.FH/1/2017 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum serta peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Perjanjian ini merupakan bentuk sinergi antara dunia akademik dan industri, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dan hukum. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan sektor energi dan kelistrikan nasional.

Dalam perjanjian tersebut, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan akademik dan peningkatan kompetensi mahasiswa MIH UGM (Kampus Jakarta), termasuk melalui partisipasi dalam kuliah umum, seminar, riset bersama, serta pemberian akses informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan tesis atau publikasi ilmiah.

Di sisi lain, Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) juga membuka ruang kerja sama untuk pengembangan kapasitas hukum internal PLN, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum korporasi, regulasi energi, serta isu-isu hukum strategis lainnya. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola dan kepatuhan hukum di lingkungan PT PLN (Persero).

Dengan adanya kolaborasi ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) mempertegas komitmennya sebagai program studi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja serta perkembangan hukum di sektor-sektor strategis nasional.

PT PLN (Persero)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor: PRJ-/SJ.5/2004 oleh Biro Sumber Daya Kementerian Keuangan selaku Pihak Pertama dan Nomor: 14487/UN1/FHK/PDU/HK/2024 oleh Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan melalui program pendidikan Magister Ilmu Hukum, khususnya pada peminatan Hukum Bisnis.

Melalui PKS ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) menyediakan jalur khusus Kelas Kerja Sama bagi pegawai Kementerian Keuangan yang ingin melanjutkan studi S2 Hukum. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan profesional hukum di lingkungan Kementerian Keuangan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah dalam mencetak tenaga ahli hukum yang berintegritas dan berdaya saing tinggi.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kapasitas aparatur negara dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara melalui pendidikan hukum yang unggul dan relevan dengan tantangan zaman.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia

Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan aparat penegak hukum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, melalui Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta). Kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan kelas khusus bagi para pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang mengikuti pendidikan program S2 Magister Ilmu Hukum.

Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pertama kali ditandatangani dengan Nomor: B-57/Tu/KB/04/2021 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selaku Pihak Pertama, dan Nomor: 1982/UN1/HK/PKS/2021 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua.

Untuk memperkuat pelaksanaan kerja sama dimaksud, para pihak sepakat melakukan perubahan melalui Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan Nomor: B-266/I/Ikb/08/2021 oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI selaku Pihak Pertama dan Nomor: 3928/UN1/HK/PKS/2021 oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua. Adendum tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan program pendidikan Magister Ilmu Hukum (MIH) bagi 24 orang pegawai Kejaksaan Republik Indonesia sebagai peserta Angkatan IV Tahun Akademik 2021.

Kerja sama ini mencakup penyelenggaraan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum yang berfokus pada penguatan kapasitas profesional jaksa dalam merespons dinamika hukum dan kebijakan publik. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup aspek fasilitasi pembiayaan pendidikan, mulai dari biaya kuliah, tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, hingga biaya penelitian, yang disusun secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran peserta. Penyelenggaraan kelas dilakukan di Kampus Jakarta, memberikan fleksibilitas bagi para peserta agar dapat mengikuti pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas kedinasan secara penuh.

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan RI dan Universitas Gadjah Mada menunjukkan sinergi yang kuat antara institusi penegak hukum dan lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung reformasi hukum dan peningkatan kualitas layanan publik. Program ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman akademik para jaksa, tetapi juga meningkatkan kompetensi praktis mereka di lapangan. Kolaborasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat posisi Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai pusat pendidikan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan strategis lembaga negara

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia

Kementerian Kehutanan

Dalam rangka memperkuat sinergi antara dunia akademik dan institusi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) pada tahun 2006.

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum lingkungan, memperluas jangkauan riset terapan, serta mendorong pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan kegiatan akademik bersama seperti seminar, kuliah umum, dan lokakarya; pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum; serta kolaborasi riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan penegakan hukum lingkungan.

Melalui kolaborasi ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mendukung upaya Ditjen Gakkum KLHK dalam penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berbasis ilmu pengetahuan, serta turut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menjembatani kebutuhan praktik penegakan hukum lingkungan dengan kontribusi akademik yang solutif dan aplikatif.

Kementerian Kehutanan RI

BPJS Ketenagakerjaan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kerja sama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: PER/542/122023 oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Pertama dan Nomor: 18216/UN1/FHK/PDU/HK/2023 oleh Fakultas Hukum UGM sebagai Pihak Kedua.

Kerja sama ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan kelas khusus Program Magister Ilmu Hukum bagi pegawai BPJS Ketenagakerjaan di Kampus Jakarta UGM. Melalui PKS ini, kedua institusi berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia BPJS Ketenagakerjaan dalam bidang hukum, yang diharapkan dapat mendukung kinerja lembaga dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada masyarakat Indonesia.

Program pendidikan ini dirancang dengan kurikulum yang mengacu pada standar akademik UGM dan disesuaikan dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek hukum jaminan sosial, hukum ketenagakerjaan, dan hukum perlindungan sosial. Pelaksanaan pendidikan berlangsung selama empat semester dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Kampus Jakarta UGM.

Seleksi peserta dilakukan secara kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan dan UGM, dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan bersama. Pembiayaan program pendidikan ini sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

PKS yang berlaku selama tiga tahun ini mencerminkan komitmen kedua institusi dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan praktik penyelenggaraan jaminan sosial. Fakultas Hukum UGM melalui MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas tinggi dengan tenaga pengajar yang kompeten dan fasilitas pembelajaran yang memadai, sementara BPJS Ketenagakerjaan mendukung penuh pengembangan kapasitas pegawainya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Melalui kerja sama ini, diharapkan akan lahir tenaga profesional di bidang hukum jaminan sosial yang mampu berkontribusi dalam pengembangan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

PT Hutama Karya

PT Hutama Karya (Persero) dan Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) telah menjalin kerja sama strategis yang ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: HC/Gav.1182/S.Perj/84/VI/2020 oleh PT Hutama Karya selaku Pihak Pertama, dan Nomor: 1620/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 oleh Fakultas Hukum UGM selaku Pihak Kedua. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul di bidang hukum, khususnya dalam sektor bisnis, litigasi, dan keimigrasian. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadapi tantangan industri infrastruktur nasional yang semakin kompleks, seiring dengan bertambahnya Proyek Strategis Nasional (PSN) serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dijalankan oleh PT Hutama Karya.

Melalui PKS ini, MIH UGM (Kampus Jakarta) dan Hutama Karya bersepakat untuk menyelenggarakan program pendidikan lanjutan jenjang S2 dengan konsentrasi yang relevan bagi kebutuhan industri, seperti Hukum Bisnis dan pendalaman aspek hukum pada pengelolaan proyek infrastruktur. Program ini tidak hanya menekankan penguasaan aspek teknis dan konseptual di bidang hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan manajerial, keuangan, serta pemahaman terhadap regulasi yang berlaku di sektor konstruksi dan infrastruktur.

Kerja sama ini juga membuka peluang bagi karyawan Hutama Karya untuk mengikuti pendidikan S2 secara terstruktur, guna meningkatkan kompetensi profesional dan mendukung pencapaian target perusahaan dalam pembangunan infrastruktur nasional. Dengan dukungan tenaga pengajar berpengalaman dari UGM, program ini diharapkan mampu mencetak lulusan yang berintegritas, bermoral, serta siap berkontribusi dalam pembangunan hukum dan infrastruktur Indonesia ke depan.

PT Hutama Karya (Persero)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Kampus Jakarta) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang transportasi.

Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Adendum Nomor 1 atas Kesepakatan Bersama Nomor: PJ.22 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kementerian Perhubungan selaku Pihak Pertama dan Nomor: 3418/P/HT/2014 oleh Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua. Adendum tersebut ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2019 dan menetapkan perpanjangan masa berlaku kerja sama selama lima tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan.Adendum ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan sektor transportasi nasional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang relevan dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum dan transportasi. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk pegawai Kementerian Perhubungan di Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta), pelaksanaan penelitian bersama dalam bidang hukum transportasi dan kebijakan publik, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya.

Sebagai wujud implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang aplikatif sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sektor transportasi nasional. Penyelenggaraan program pendidikan dalam kerja sama ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemahaman hukum di lingkungan aparatur negara dan memperkuat tata kelola kelembagaan yang berintegritas.

Adendum ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pihak pertama dan Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. sebagai pihak kedua. Dasar hukum pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara.

Dengan adanya kerja sama ini, Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan kebijakan berbasis kajian ilmiah serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

 

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)

Kerja sama antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) dan Program MIH UGM (Kampus Jakarta) secara resmi dimulai pada 1 Juli 2024. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Komisi Yudisial sebagai Pihak Pertama dengan Nomor 08/PKS/KL.01.03/07/2024 dan oleh MIH UGM (Kampus Jakarta) sebagai Pihak Kedua dengan Nomor 8409/UNI/FHK/PDU/HK/2024. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat paling lambat satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal KY menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum UGM untuk menyelenggarakan pendidikan Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) dan Program Doktor Ilmu Hukum bagi para pegawai KY. Pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk kelas kerja sama, yang dirancang khusus agar selaras dengan tugas dan tanggung jawab pegawai KY.

Kerja sama ini melibatkan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk penyusunan kurikulum, pelaksanaan perkuliahan, pemantauan studi, hingga evaluasi hasil belajar. Seluruh kegiatan pendidikan akan mengikuti kalender akademik UGM dan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Kampus Jakarta (Tower B Lantai 3 No. 305, Jl. Dr. Saharjo No. 83, Jakarta Selatan) dan Kampus Yogyakarta (Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman).

FH UGM bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan akademik, termasuk menyediakan dosen, menentukan kurikulum, dan memberikan laporan berkala kepada KY. Di sisi lain, KY bertugas melakukan koordinasi administratif, memilih calon peserta didik, dan membiayai keseluruhan pendidikan sesuai perjanjian, yang mencakup UKT, biaya matrikulasi, dan biaya pendaftaran.

Kerja sama ini juga memuat ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, larangan praktik korupsi, serta ketentuan jika terjadi force majeure. Seluruh proses dipantau secara berkala melalui evaluasi tahunan atau insidentil jika diperlukan. PKS ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun profesionalisme dan integritas dalam pendidikan hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional KY.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Dalam rangka memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor pertahanan negara, Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Kampus Jakarta menjalin kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dari kerja sama antara TNI dan UGM yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor PKS/3/1/2020 oleh TNI selaku Pihak Pertama dan Nomor 133/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 oleh Universitas Gadjah Mada selaku Pihak Kedua.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia TNI di bidang hukum, khususnya dalam aspek hukum militer, hukum humaniter internasional, serta peran TNI dalam sistem hukum nasional. Lingkup kerja sama mencakup penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti seminar, kuliah umum, dan forum diskusi strategis; pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan praktis di lapangan; pelatihan dan sertifikasi bidang hukum; serta riset kolaboratif yang mendukung kebijakan pertahanan negara.

MIH UGM (Kampus Jakarta) berkomitmen untuk menjadi mitra akademik yang kredibel dalam memperkuat landasan hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI, baik dalam konteks pertahanan negara, operasi militer selain perang, maupun dalam kontribusi TNI terhadap penegakan hukum dan ketertiban nasional.

Kerja sama ini diharapkan dapat mempererat sinergi antara akademisi dan prajurit dalam menciptakan praktik hukum yang adil, profesional, dan berbasis pada nilai-nilai konstitusional serta semangat kebangsaan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Thesis Publication Manuscripts 2023:

  1. Refi Farezza: Analysis of Ne Bis In Idem in Arbitration Disputes in Indonesia (Study of Decision No. Reg. 012/BAKTI-ARB/11.2013 in conjunction with Decision No. Reg. 028/BAKTI-ARB/12.2014). Click to View Publication Manuscript
  2. Yesaya Togar Tarawan: The Principle of Justice for Workers/Laborers in Relation to Fraudulent Acts Leading to Termination of Employment (PHK) under Permanent Employment Agreements (PKWTT) and Company Regulations (PP) (Case Study at PT. ABCD). Click to View Publication Manuscript
  3. Antonius Liem: Termination of Prosecution in Banking Crimes through a Restorative Justice Approach Based on the Attorney General’s Regulation No. 15 of 2020. Click to View Publication Manuscript
  4. Muhammad Rizki Harahap: Differences in Legal Regulations Concerning the Time Limits for Filing Objections to the Seizure of Assets Not Derived from Corruption. Click to View Publication Manuscript
  5. Andi Faathir Oky Julianto: Analysis of the Positive Investment List for Foreign Direct Investment Based on Presidential Regulation No. 10 of 2021 as amended by Presidential Regulation No. 49 of 2021 concerning Investment Business Sectors. Click to View Publication Manuscript
  6. Selexta Apriliani: The Position of Employers and Workers under Chapter IV on Manpower of Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Click to View Publication Manuscript
  7. Chandra Marpaung: A Juridical Review of the Acceptance of Applications for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) by Insurance Company Customers (Study of the Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt. Pst). Click to View Publication Manuscript
  8. William Parningotan Tobing: Analysis of Monopoly Practices of the OVO Digital Wallet Application in the Conglomerate Market from the Perspective of Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Click to View Publication Manuscript
  9. Vendania Nurul Allawiyah: Legal Protection for Lenders in Peer-to-Peer (P2P) Lending Financial Technology Companies (Study at PT. Pasar Dana Pinjaman Sinarmas (Danamas)). Click to View Publication Manuscript
  10. Sumardiyono: Overlapping Regulations Concerning Power Supply (Generator Set) Certification at Airports. Click to View Publication Manuscript
  11. Mikhael Joshua Oloan: A Juridical Review of Supreme Court Circular Letter No. 10 of 2009 concerning Applications for Judicial Review of Civil Court Decisions in Relation to the Principle of Legal Certainty under Law No. 48 of 2009. Click to View Publication Manuscript
  12. Lucia Hanna Novyanti: Provisions on the Prioritization of Domestic Products in Electronic Commerce (E-Commerce) from the Perspective of the National Treatment Principle under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Click to View Publication Manuscript
  13. Yogi Ikhwan: Legal Debate in the Selection of Digital Platform Partners for the Pre-Employment Card Program: A Perspective of Government Procurement Law. Click to View Publication Manuscript
  14. Nicolas Silalahi: Legal Protection for Credit Collateral Owners in Banks Liquidated by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) Due to Employee/Management Fraud. Click to View Publication Manuscript
  15. Putri Wilmawardani: The Independence of Subsidiaries as Tender Participants Against the Recommendations of Parent Companies from the Perspective of Group Company Law in State-Owned Enterprises (Case Study of PT GMF AeroAsia). Click to View Publication Manuscript
  16. Edbert Bennett Sutanto: A Juridical Analysis of Service Agreements by Land Transportation (Logistics) Companies in the Implementation of Oxygen Sale and Purchase Agreements during the COVID-19 Pandemic.Click to View Publication Manuscript
  17. Robby Hefados: The Application of Legal Protection for the Employment Status of Outsourced Security Guards (Satpam) at PT Bima Adikarya Persada. Click to View Publication Manuscript
  18. Reeviano Wiriatama: The Use of Android-Based Application Technology and an Independent Sales Partner System by Drinking Water Depots (DWD) in Light of Minister of Health Regulation No. 14 of 2021 concerning Standards for Business Activities and Products in Risk-Based Business Licensing in the Health Sector (Case Study of iBlue Drinking Water Depot, Depok City). Click to View Publication Manuscript
  19. Desti Wibowo: The Legal Complexity of Vaccine Use in the Context of COVID-19 Pandemic Management in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
    1. Fiernando Andriansyah: Law Enforcement Against Trademark Infringement (Case Study of Kendal District Court Decision No. 25/Pid.B/2020/PN Kdl). Click to View Publication Manuscript
    2. Tri Bagus Prabaswara: Acquisition of Customary Land for Mining Activities within Mining Business Permit Areas (Case Study of Land Acquisition by PT Minang Pangeran in West Sumatra and PT Trubaindo Coal Mining in East Kalimantan). Click to View Publication Manuscript
    3. Johanes Marto: Akibat Hukum Persyaratan Penetapan Eksekuator di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Kepastian Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Click to View Publication Manuscript
    4. M. Estu Kresnha P.: The Validity of Shareholders’ Agreement Provisions Incorporated into the Articles of Association of a Limited Liability Company Concerning Shareholders’ Voting Rights That Are Prohibited from Being Contradictory in the General Meeting of Shareholders. (Publication Manuscript). Click to View Publication Manuscript
    5. Gina Pratiwi Br Siregar: A Juridical Analysis of the Process of Formulating the Minister of Manpower Regulation in Providing Legal Protection for Old-Age Security for Workers/Laborers Dismissed Before Reaching the Retirement Age of 56 (Fifty-Six) Years. Click to View Publication Manuscript
    6. Azmi Amirullah: A Juridical Review of the Conversion of Shares into Debt as a Basis for Filing a Bankruptcy Petition in the Public Interest Against Violations of Disgorgement and the Disgorgement Fund. Click to View Publication Manuscript
    7. Mediana Puspitasari: Harmonization of Corporate Governance to Achieve Synergy at PT Bank Syariah Indonesia Tbk as a Result of the Merger of Three Islamic Commercial Banks. Click to View Publication Manuscript
    8. Elia Gabriella: Risk Mitigation of Money Laundering Crimes and Criminal Liability of Physical Crypto Asset Traders on Futures Exchanges. Click to View Publication Manuscript
    9. Arthesya Wiliananda Putri: Factors Causing Violations of Formal Procedures in the Revocation of Mining Business Licenses (IUP) of CV X Dareh. Click to View Publication Manuscript
    10. Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak: Criminal Liability of Directors of State-Owned Enterprises Based on the Elements of Loss to State-Owned Enterprises and State Losses under the Doctrine of Piercing the Corporate Veil. Click to View Publication Manuscript
    11. Muhammad Piete Allam Ottorizal: Legal Protection for Consumers in the Sale of Discounted Imported Software and Hardware Products at the Mangga Dua Electronics Center. Click to View Publication Manuscript
    12. Riki Ariansyah: Differentiation of Priority Levels in Debt Repayment between Unregistered Concurrent Creditors and Registered Concurrent Creditors in the Final List of Claims in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings (Case Study of Homologation Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript
    13. Dhiya Zahra Fauziah: Legal Analysis of the Merger of Three Islamic Banks in Indonesia as a Legal Effort to Prevent Unfair Business Competition Practices. Click to View Publication Manuscript
    14. Aldimas Febrinur Ramadhan: Government Assignment in the Construction of the Trans-Sumatra Toll Road to PT Hutama Karya (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) from the Perspective of State Administrative Law. Click to View Publication Manuscript
    15. Aqmarina Yusuf Bafen: Legal Analysis of the KPPU Decision in a Public-Private Partnership Project for the Drinking Water Supply System in Bandar Lampung City. Click to View Publication Manuscript
    16. Fawzia Apriandini: An Analysis of the Legal Protection of Customers’ Personal Data in the Implementation of Digital Banking in Indonesia Based on the Personal Data Protection Law. Click to View Publication Manuscript
    17. Neysa Sabila: Legal Protection of Trade Secrets in Distribution Management System Platforms. Click to View Publication Manuscript
    18. Raden Dhan Rahadiansyah: Third-Party Financing for Management in Applications for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Click to View Publication Manuscript
    19. Adam Kevin Jonathan: A Juridical Review of Judges’ Considerations of the Principle of Good Faith in the Protection of Well-Known Trademarks in Indonesia under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Click to View Publication Manuscript
    20. Arif Kurniawan: Issues in Determining State Economic Losses in the Handling of Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
    21. Azis Prama Pramuditya: Legal Protection of Indonesian Crew Members Working on Fishing Vessels from the Impact of Modern Slavery Practices through a Business and Human Rights Guiding Principles Approach. Click to View Publication Manuscript
    22. Grace Ayu M. Purwosutedjo: Legal Protection of Investors in the Sale and Purchase of Physical Gold on Futures Exchanges Based on the Regulation of the Head of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). Click to View Publication Manuscript
    23. Latifah Nur’Aini: Legal Protection for Copyright and Industrial Design Holders against Knock-Off Fashion in the Creative Industry, Fashion Design Sector. Click to View Publication Manuscript
    24. Denny Andrian Kusdayat: Enforcement of Substitute Money Payment Sentences that Do Not Fulfill the Recovery Value of State Losses in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
    25. Ismail Sugardo: The Application of the Principle of Legal Certainty to Man-Made Toponymic Features Not Yet Listed in the Gazetteer of the Republic of Indonesia Following the Enactment of Government Regulation No. 2 of 2021 concerning the Administration of Toponyms. Click to View Publication Manuscript
    26. Anjar Oktaviani Purna Irawati: A Juridical Review of the Legal Status of Pension Funds in Cases of Regulatory Discrepancies between Pension Fund Regulations and Collective Labor Agreements (Case Study of Decision No. 56/Pdt.G/2011/PN Sby). Click to View Publication Manuscript
    27. Lintang Anjani Swasthi: Fulfillment of Workers’ Rights in Cases of Unilateral Termination of Employment (Case Study at PT Kino Indonesia Tbk). Click to View Publication Manuscript
    28. Ike Merdeka Wati: Settlement of Employment Disputes within the Social Security Administering Body through the Industrial Relations Dispute Resolution Mechanism. Click to View Publication Manuscript
    1. Bakti Suryantoro: The Application of Attempt and Criminal Conspiracy Provisions by Public Prosecutors in Narcotics Cases. Click to View Publication Manuscript
    2. Daniel Horas Hamonangan: Legal Protection of Songwriters Against Unauthorized Song Covers on YouTube Platforms with Indirect Commercial Potential under Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Click to View Publication Manuscript
    3. Insan Thariq Alhamra: A Juridical Review of Value Added Tax (VAT) on the Transfer of Foreclosed Assets (AYDA). Click to View Publication Manuscript
    4. Dina Aprilia Iswara: Legal Grounds and Legal Consequences of the Recognition of Singapore’s Moratorium Decision on Suspension of Debt Payment Obligations No. HC/OS 515/2021 in Decision No. 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Click to View Publication Manuscript
    5. Sara Hasiana: Legal Implications for Customers in the Issuance and Settlement of Empty Bilyet Giro Instruments in Relation to the Existence of Empty Bilyet Giro Instruments (Case Study at Bank Mandiri Jakarta Rasuna Epicentrum Branch). Click to View Publication Manuscript
    6. Suluh Jagad: A Juridical Analysis of Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) as a Ground for Contract Cancellation (Case Study: Supreme Court Decision No. 106PK/Pdt/2020). Click to View Publication Manuscript
    7. Wah Estuning Maryati: An Analysis of Compensation for the Initiator in Public-Private Partnership (PPP) Projects in the Jatiluhur I Water Supply System Project.Click to View Publication Manuscript
    8. Mulyadi Santoso: Bank Indonesia’s Efforts in Combating the Circulation of Counterfeit Rupiah Currency in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
    9. Helmina Yasmi Vega Batubara: Consumer Legal Protection against Personal Data Breaches through Electronic Systems (E-Commerce) Tokopedia in the Perspective of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Click to View Publication Manuscript
    10. Oktagape Lukas Bethgato: Termination of Foreign Investment Joint Venture Cooperation through Corporate Acquisition Mechanisms. Click to View Publication Manuscript
    11. Adam Hasan Saputra: The Authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Panel in Imposing Fines for Violations of Unfair Business Competition (Case Study of KPPU Decision No. 07/KPPU-I/2020). Click to View Publication Manuscript
    12. Muhammad Kaulam: Legal Aspects of Shipping Lane Utilization on the Barito River by Business Entities. Click to View Publication Manuscript
    13. Royen: A Legal Analysis of the Cancellation of Sale and Purchase Agreements Due to Abuse of Circumstances (Misbruik van Omstandigheden) in Medium-Term Notes of Bankrupt Issuers (Case Study of Supreme Court Judicial Review Decision No. 1220 PK/Pdt/2022). Click to View Publication Manuscript
    14. Syifa Irbah: Legal Protection for Foreign Investment Companies Not Using the Indonesian Language in Civil Transaction Agreements (Case Study of Decision No. 831/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel). Click to View Publication Manuscript
    15. Anita: A Juridical Review of Termination of Employment (PHK) Due to the COVID-19 Pandemic at PT “X” Based on Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Click to View Publication Manuscript
    16. Alodia Grace Vania: A Juridical Review of the Transfer of Workers with Fixed-Term Employment Agreements at PT Sucofindo. Click to View Publication Manuscript
    17. Heri Setiawan: Collaboration between PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Syariah Indonesia Tbk in Syndicated Lending. Click to View Publication Manuscript
  1. Adam Hasan Saputra: The Authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Panel in Imposing Fines for Violations of Unfair Business Competition (Case Study of KPPU Decision No. 07/KPPU-I/2020). Click to View Publication Manuscript
  2. Dewa Mahendra: A Review of Dual Employment of Workers through Secondment Agreements at PT X and PT Y Based on Indonesian Employment Law Regulations. Click to View Publication Manuscript
  3. Romualdo Benedikto Phiros Kotan: Legal Protection for Receivers in Carrying Out Their Duties and Authorities Against Criminal Charges under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the Code of Ethics for Receivers. Click to View Publication Manuscript
  4. Aji Irawan: A Comparative Study of Legal Protection between Indonesia and Other Countries on the Rights of Minority Shareholders in Capital Increases Without Pre-emptive Rights for Improving the Financial Position of Public Companies (Case Study of PT Wicaksana Overseas International Tbk). Click to View Publication Manuscript
  5. Fakhriy Ilmullah: An Analysis of Legal Protection for Home Loan (Mortgage) Customers against Bankrupt Housing Developers. Click to View Publication Manuscript
  6. Rian Hidayat: Opportunities and Challenges of Cassation against Decisions on Suspension of Debt Payment Obligations (Case Study of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021). Click to View Publication Manuscript
  7. Silvester Yoppy Guntoro: Valuation of Land Acquisition for Public Interest Development. Click to View Publication Manuscript
  8. I Made Arya Sanjaya: The Regulatory Construction of the Right to Learn to Drive Independently. Click to View Publication Manuscript
  9. Vanda Satriadi Pradipta: The Implementation of Technical Prosecution Coordination Functions Conducted by the Military Prosecutor’s Office under the Deputy Attorney General for Military Crimes in Handling Military Criminal Cases. Click to View Publication Manuscript
  10. Dinda Asilia: Application of the Principle of Legal Certainty for Funders in Loan Distribution through Fintech Lending under a Loan Agreement with Channeling Financing Scheme (Case Study: BCA Multi Finance – Indodana). Click to View Publication Manuscript
  11. Tunjung Mahardika Hariadi: An Analysis of Alleged Vertical Integration and Monopoly in Relevant Market Control as a Result of the Goto (Gojek–Tokopedia) Merger under Indonesian Competition Law. Click to View Publication Manuscript
  12. Thonthowi Jauhari: The Legality of the Dismissal of Aswanto as a Justice of the Constitutional Court. Click to View Publication Manuscript
  13. Riko Kurnia Putra: The Application of Restorative Justice in the Termination of Prosecution of Criminal Cases within the Jurisdiction of the Donggala District Prosecutor’s Office. Click to View Publication Manuscript
  14. Herning Rostikarini: The Implications of Criminal Fines Without Substitute Imprisonment for Prosecutors as Executors in Fisheries Crime Cases Involving Foreign Nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone. Click to View Publication Manuscript
  15. Romy Jiwaperwira: Termination of Bankruptcy Proceedings of PT Indobatt Industri Permai (in Bankruptcy) Based on Withdrawal of Claims by Creditors. Click to View Publication Manuscript
  16. Yandi Achmad Nugraha: Legal Remedies Against Unilateral Fund Transfers by Banks Based on Court Orders as Executors of Judgments. Click to View Publication Manuscript 
  17. Jeremy Aprilian: Cancellation of Homologation Decisions in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) by the Supreme Court in Relation to Legal Protection of Creditors (Case Study of Decision No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021). Click to View Publication Manuscript
  18. Azaria Subhan: Pemberian Hak-Hak Pekerja/Buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Proyek Kemayoran Ditinjau Dari Asas Keadilan. Click to View Publication Manuscript
  19. Bob Indra Siregar: Supervision and Law Enforcement Regarding Advertisements Promoting Online Gambling. Click to View Publication Manuscript
  20. Adhi Wardhana: The Justice Aspect of the Implementation of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification for Independent Oil Palm Farmers as an Effort to Reduce Greenhouse Gas Emissions in the Plantation Sector and Deforestation. Click to View Publication Manuscript
  21. Afi Noviandari: The Imposition of Additional Criminal Sanctions of Revocation of Political Rights in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
  22. Salvian Salmon: Miscellaneous Lawsuits Related to the Personal Liability of Organs of a Limited Liability Company under Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as a Legal Protection Mechanism for Concurrent Creditors. Click to View Publication Manuscript
  23. Dany Syahputra: The Validity of Oral Insurance Contract Offers from the Perspective of Contract Law and Technology Law.Click to View Publication Manuscript
  24. Gusti Made Ivan Adines: A Normative Analysis of Minister of Public Works and Housing Regulation of the Republic of Indonesia No. 11 of 2021 concerning Procedures and Guidelines of the Dispute Board. Click to View Publication Manuscript
  25. Riki Ariansyah: Differentiation of Priority Levels in Debt Repayment between Unregistered Concurrent Creditors and Registered Concurrent Creditors in the Final List of Claims in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Proceedings (Case Study of Homologation Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript

Thesis Publication Manuscripts 2024:

  1. Dedy Cahyo Nugroho: A Juridical Analysis of the Potential Implementation of Electronic Meetings of Holders of Debt Securities and/or Sukuk. Click to View Publication Manuscript
  2. Achmad Daeng Leo: Legal Protection for Members of Primary Cooperatives against Losses Caused by Cooperative Members Committing the Crime of Desertion in Kodam XVI/PATTIMURA. Click to View Publication Manuscript
  3. Bayu Rendra Adhyputra: An Analysis of Judges’ Considerations in Court Decisions on the Offense of Jarimah Liwat from a Human Rights Perspective. Click to View Publication Manuscript
  4. Mochammad Imanuddin Rifesya: The Use of Copyright Law and Graphic Design Law in Indonesian Armed Forces Uniforms and Attributes to Control Their Misuse by Civilians. Click to View Publication Manuscript
  5. Putri Juwita Dizar: The Legal Force of Nominee Agreements in Relation to Share Ownership in Foreign Investment Companies. Click to View Publication Manuscript
  6. Septri Andri Mangara Tua: The Application of Restorative Justice by the Financial Services Authority in Handling Criminal Offenses in the Capital Market Sector. Click to View Publication Manuscript
  7. Erik Salmi: Judges’ Considerations on the Application of the Business Judgment Rule Doctrine in Corruption Cases Involving Directors of State-Owned Enterprises (SOEs). Click to View Publication Manuscript
  1.  
  1. Henny Handayani Sirait: The Concept of Peace from a Pancasila Perspective in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Click to View Publication Manuscript
  2. Vicky Fachry Baihaqi: A Legal Analysis of the Implementation of Multiple Voting Shares Classification by Public Companies. Click to View Publication Manuscript
  3. Irfan Widyanto: The Indonesian National Police Policy in Combating Narcotics Crimes and Its Impact on Prison Overcrowding in Correctional Institutions. Click to View Publication Manuscript
  4. Ramita Ratih Maranti: An Analysis of the Implementation of Notification Obligations for the Transfer of Participating Interests in the Upstream Oil and Gas Industry from a Competition Law Perspective. Click to View Publication Manuscript
  5. Hasiholan Martua: The Principle of Full Disclosure in Initial Coin Offerings (ICO) or Initial Crypto Asset Offerings as a Business Financing Method in Crypto Assets. Click to View Publication Manuscript
  6. Muhammad Rizki: Legal Protection for Investors Against Fraud Risks by Issuing Companies in Equity-Based Securities Crowdfunding Platforms. Click to View Publication Manuscript
  7. Yoga Auli Putra Mulya: Demotion Policy Against Employees of PT Bank Syariah Mandiri (Case Study of Decision No. 275/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst). Jo Putusan Nomor 827 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Click to View Publication Manuscript
  8. Finaleksi Faransisca: Determination of VAT Collectors in Electronic Commerce Transactions in Indonesia from the Perspective of Administrative Simplicity. Click to View Publication Manuscript
  9. Naudita Yulia Olivia Sihite: Legal Certainty Regarding the Regulation of Rooftop Solar Power Plants (PLTS Atap) Connected to the Electricity Grid of License Holders for Electricity Supply for Public Use. Click to View Publication Manuscript
  10. Zarah Zertia: A Study of the Commercial Court’s Rejection of a Bankruptcy Petition by the Central Jakarta Commercial Court Due to the Amount of the Debtor’s Debt (Case Study Decision No. 37/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.). Click to View Publication Manuscript
  11. Amalya Fitria Tjaja: Land Acquisition for Well Sites and Oil and Gas Production Facilities in the Development of the Alur Siwah Gas Field by the Operator of Oil and Gas Block A. Click to View Publication Manuscript
  12. Andini Lestari: Evaluation of Tax Incentives in the Development of Human Resources in Indonesia (A Review of the Industrial Vocational Super Tax Deduction Policy). Click to View Publication Manuscript
  13. Rendy Freddy Sitohang: The Restorative Justice Approach as a Legal Culture in Criminal Prosecution. Click to View Publication Manuscript
  14. Putri Dewinta Yusuf: The Independence of Prosecutors in Prosecution Based on the Principle of Unity and Indivisibility (Een en Ondelbaarheid). Click to View Publication Manuscript
  15. Mhd. Rizki Rosadi: Urgensi Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pemblokiran Rekening Efek (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)). Click to View Publication Manuscript
  16. Raden Agung Wibowo Putro: The Legal Status of Testimony Given by Witnesses Who Performed Arrests as Valid Witness Evidence in Criminal Cases. Click to View Publication Manuscript
  17. Bagus Gede Mas Widipradnyana Arjaya: The Legal Status of Limited Liability Company Assets as an Object of Additional Criminal Sanctions of Corporate Confiscation of Companies Owned by Convicted Corruption Offenders from the Perspective of the Separate Legal Entity Principle. Click to View Publication Manuscript
  18. Suyanto Reksasumarta: Alternative Resolution of Minor Corruption Cases through the Application of the Principle of Restorative Justice. Click to View Publication Manuscript
  19. Endar Sumarsono: Legal Implications of the Application of Article 31 of Law No. 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, Emblem, and Anthem on the Validity of Foreign-Language Commercial Agreements (Case Study of Amlapura District Court Decision No. 254/Pdt.G/2019/PN Amp). Click to View Publication Manuscript
  20. Muhammad Musa: A Review of Legal Considerations in the Cancellation of Trademark Registration under Article 21 Paragraph (1) Letter A and Paragraph (3) of Law No. 20 of 2016 (Case Study of Supreme Court Decision No. 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in the “MS Glow” vs “PS Glow” Dispute). Click to View Publication Manuscript
  21. Muhammad Hamzah: The Application of the Rule of Reason Approach in Decisions of the Business Competition Supervisory Commission (Case Study of KPPU Decision No. 31/KPPU-I/2019 and KPPU Decision No. 03/KPPU-L/2020). Click to View Publication Manuscript
  22. Rika Feronika: The Application of the Prudential Principle in Granting Bank Credit Facilities (Case Study of Supreme Court Decision No. 336 PK/Pid.Sus/2022 in the Case of Bank Swadesi Employee). Click to View Publication Manuscript
  23. Julianjaya Pasau: Issues in the Use of Intellectual Property Rights as Collateral for Bank Loans. Click to View Publication Manuscript
  24. Anna Hertati: Financial Close as a Condition for the Effectiveness of Central Government Guarantees in Public-Private Partnership Agreements for National Strategic Projects on Environmentally Friendly Integrated Waste Management. Click to View Publication Manuscript
  25. Daniel Paskah Matasik: Legal Certainty of the Authority of the Financial Services Authority (OJK) to File a Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Petition Against Insurance Companies. Click to View Publication Manuscript
  26. Ardhian Prasetyo Utomo: The Legal Basis in the Issuance of SKK Migas Decree No. Kep-0017/SKKMA0000/2022/S9 concerning the Sale of By-Products of Upstream Oil and Gas Activities as the Basis for Implementing the Sale of Upstream Oil and Gas By-Products. Click to View Publication Manuscript
  27. Nico Tarigan: A Juridical Analysis of the Principle of Freedom of Contract in Sale and Purchase Binding Agreements (PPJB) in Relation to Government Regulation No. 12 of 2021 Amending Government Regulation No. 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Settlement Areas. Click to View Publication Manuscript
  28. Nusrofan Adi Prasetyo: An Analysis of the Legal Impact of Corporate Mergers on the Payment of Pension Rights in Cases of Regulatory Discrepancies between Collective Labor Agreements and Merger Plans (Case Study of PT Perusahaan Perdagangan Indonesia). Click to View Publication Manuscript
  29. Bayu Satriyo: Guidelines for Public Prosecutors in Prosecuting Corruption Crimes at the Corruption Eradication Commission (KPK) to Prevent Disparities in Prosecution. Click to View Publication Manuscript
  30. Sheila Indira Maharshi: The Implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in Protecting Women Workers’ Rights in Business Activities in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  1. Mega Riana: Management Liability in the Criminal Offense of Misappropriation of Customer Funds in a State-Owned Bank (Case Study of Case No. 330/Pid/2022/PT Mks). Click to View Publication Manuscript
  2. Nuvianti: The Implications of the Appointment of a Central Authority in Indonesia on the Authority of the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia (Case Study of Indonesia’s Accession to the Apostille Convention). Click to View Publication Manuscript
  3. Maraden Yusup Mardhani: A Legal Review for Commercial Banks on Credit Card Applications Submitted Using Fictitious Identities (Study of Decision No. 124/Pdt.G/2020/PN Pbr). Click to View Publication Manuscript
  4. Windisen: A Juridical Analysis of the Enforcement of Non-Compete Clauses in Employment Agreements from a Human Rights Law Perspective (Case Study: East Jakarta District Court Decision No. 54/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim). Click to View Publication Manuscript
  5. Dwika Pradipta Anindykara: Execution of Fiduciary Security Following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 Based on Credit Agreement Clauses and Reviewed from the Perspective of Legal Certainty (Case Study of Decision No. 229/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript
  6. Septhian Wibysono: The Legal Consequences of Supreme Court Judicial Review Decision No. 31 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 on the Dieng and Patuha Geothermal Project Development Agreement No. Ktr.001/GDE/II/2005. Click to View Publication Manuscript
  7. Januar Dwi Nugroho: Criminal Liability of Beneficial Owners in Corruption Crimes in the Capital Market Sector. Click to View Publication Manuscript
  8. Muhammad Ilham Putra: A Juridical Review of the Principle of Hardship as an Element of Force Majeure in Construction Procurement Agreements (Case Study of PT Hutama Karya (Persero) During the COVID-19 Period). Click to View Publication Manuscript
  9. Marco Kumar: A Juridical Analysis of Carbon Instruments as Securities Tradable through the Carbon Exchange in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  10. Mario Arif Budiman Simbolon: The Final and Binding Nature of Arbitral Awards in Relation to Audits Conducted by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP): A Study of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Decision No. 516/V/ARB-BANI/2013 dated 28 January 2014. Click to View Publication Manuscript
  11. Amelia Zafin: An Analysis of the Process for Filing Trademark-Infringing Product Removals in E-Commerce (Listing Takedown) as a Legal Remedy for Trademark Protection in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  12. Theodore Kenzie Parlinggoman Manurung: A Legal Review of Violations of the Time Limit Provisions for Fixed-Term Employment Agreements Following the Enactment of Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation instead of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law. Click to View Publication Manuscript
  13. Doddy Boy Silalahi: The Legal Consequences of Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 on Cassation Remedies Against Decisions on Suspension of Debt Payment Obligations in Relation to Cassation Decision No. 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Click to View Publication Manuscript
  14. Mohammad Satria Putra: The Application of Cashflow Deficit Guarantee Agreements in Securing Credit Facilities Granted by Banks to Debtors (Case Study of PT ATMPI and PT FGS as Debtors of PT BMRI). Click to View Publication Manuscript
  15. Joshua Jujur Jonatan: An Analysis of the Effectiveness and Efforts of Platform Operators in Representing Investors in Filing Derivative Actions Against Issuer Directors in Equity Securities Offerings through Equity Crowdfunding Services. Click to View Publication Manuscript
  1. Umarul Faruq: Conflict of Norms between Bankruptcy Law and Criminal Procedure Law Regarding Asset Seizure in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
  2. Friska Manalu: Bank Liability for the Leakage of Customers’ Personal Data Committed by Former Employees or Former Directors and Their Affiliates. Click to View Publication Manuscript
  3. Romario Palayukan: The Designation of Mining Business Licenses as Debtor Assets in Bankruptcy (A Study of the Going Concern Bankruptcy Decision of PT Banjar Intan Mandiri). Click to View Publication Manuscript
  4. Radithia: The Urgency of Implementing Excise Policy on Sugar-Sweetened Beverages in Indonesia and Its Policy Framework Reviewed from the Principle of Tax Efficiency. Click to View Publication Manuscript
  5. Christopher Ryan Suryawijaya: The Urgency of Civil Legal Protection Due to the Conflict Between Legal Justice and Legal Certainty for Transportation Companies Acting in Good Faith. Click to View Publication Manuscript
  6. Neysa Tania: The Urgency of Establishing a Multilateral Agreement Between Indonesia, Singapore, and Malaysia Regarding the Administration and Settlement of Cross-Border Bankruptcy Assets. Click to View Publication Manuscript
  7. Hari Nugraha: The Criminal Offense of Continuous Embezzlement in Office Committed by Corporate Organs from the Perspective of Corporate Liability in Islamic Banking (Study of Cibinong District Court Decision No. 680/Pid.B/2020/PN.Cbi). Click to View Publication Manuscript
  8. Syihabudin Sya’ban Sanjoyo Putro: The Implementation of Government Regulation No. 13 of 2021 concerning the Administration of Flats in Relation to the Establishment and Management of Associations of Owners and Occupants of Apartment Units. Click to View Publication Manuscript
  9. Muhammad Andzar Amar: Civil Liability of the Beneficial Owner of a Savings and Loan Cooperative: A Case Study of Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Click to View Publication Manuscript
  10. Albert Chandra: An Analysis of the Implementation of Safeguard Import Duty Policies on Finished Goods from Garment Companies Receiving Bonded Zone Facilities in Relation to Corporate Profit and Import Charges. Click to View Publication Manuscript
  11. Juan Andre Danusaputra: Ideal Efforts to Prevent Disparities in Legal Reasoning in Disputes Concerning Exclusive Agreements and Market Control under Competition Law (Case Study of Supreme Court Decision No. 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019). Click to View Publication Manuscript
  12. Jeffrey: Legal Protection for Secured Creditors Whose Claims Are Recognized but Who Are Not Granted Voting Rights over the Composition Plan in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Process. Click to View Publication Manuscript
  13. Catherine Augustine: Obstacles in the Execution of Mortgage Rights through Sale and Purchase (Case Study of Certificate X in Bitung, North Sulawesi). Click to View Publication Manuscript
  14. Teuku Ibnu Chaldun Ramadhan: The Legal Prospect of Carbon Tax Implementation in Indonesian National Law in Relation to the Restriction of Coal-Fired Power Plants. Click to View Publication Manuscript
  15. Adityo Saputra: The Application of the Principles of Justice, Utility, and Legal Certainty to Justice Collaborators in Premeditated Murder Cases. Click to View Publication Manuscript
  16. Mariana Septuaginta Tamba: Non-Judicial Resolution of Gross Human Rights Violations. Click to View Publication Manuscript
  17. Arif Ardiansyah Susilo: An Analysis of the Procurement Method for the Management of the Ministry of Transportation’s Social Media Reviewed from the Principles of Goods and Services Procurement. Click to View Publication Manuscript
  18. Rimhalsyah: The Policy Guarantee Program as a Form of Legal Protection for Policyholders in the Implementation of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. Click to View Publication Manuscript
  19. Jeremia Ganesh: Administration and Settlement of Bankruptcy Assets Concerning Fiduciary Objects in Sales and Lease Back Agreements in Decision No. 327/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Click to View Publication Manuscript
  20. Praditya Janu Wisaksono: The Authority of the Directorate General of Taxes to Collect Information on Trade Conducted through Blockchain-Based Electronic Systems for the Supervision of Tax Compliance. Click to View Publication Manuscript
  21. Tracy Clarita Taga: An Analysis of Legal Certainty for Personal Guarantors Who Waive Their Privileged Rights but Are Petitioned in Suspension of Debt Payment Obligations Proceedings (Study of Decision No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg). Click to View Publication Manuscript
  22. Muh. Fadhel Istiqlal M: Legal Liability of Company Management for the Occurrence of Tax Crimes Committed by Corporate Taxpayers as Reviewed under District Court Decision No. 692/Pid.Sus/2021/PN Ckr and District Court Decision No. 694/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Click to View Publication Manuscript
  23. Awalia Nugrahaini: The Effectiveness of Law Enforcement Against Bid Rigging and Cartels and Its Relevance to the Concept of the Pancasila Economy (A Study of Case Handling by the KPPU During the 2010–2023 Period). Click to View Publication Manuscript
  24. Mufraini H.: The Effectiveness of the Application of the Vicarious Liability Principle in Corporate Criminal Liability for Environmental Crimes Related to the Management of Hazardous and Toxic Waste (B3). Click to View Publication Manuscript
  25. Yudhit Ksatria Rindyatmaja: Legal Protection for Holders of Copyright Licenses for Microsoft 365 Applications Whose Licenses Are Sold Through E-Commerce. Click to View Publication Manuscript
  26. Kamadisa Satwikha Handoko: An Analysis of the Implementation of Article 52 Paragraphs (2) and (3) of Government Regulation No. 35 of 2021 Concerning Procedures for Unilateral Termination of Employment Due to Qualification as a Criminal Act. Click to View Publication Manuscript
  27. Afifah Putri Ningdiyah: The Prospects of the Arrest of Vladimir Putin by the International Criminal Court on Allegations of War Crimes Related to the Illegal Deportation of Ukrainian Children from the Perspective of International Law.
  28. Kasman: The Regulation of Prejudicieel Geschil in Civil and Criminal Cases in Corruption Crimes. Click to View Publication Manuscript
  29. Mahmud Ibnu Subkhi: Exceptions to the Obligation to Conduct a General Meeting of Shareholders for Public Companies under Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities. Click to View Publication Manuscript
  30. Reza Satria Kinayungan: Ownership of Copyright Created Using‎Artificial Intelligence‎ in Relation to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Click to View Publication Manuscript
  31. Grasia Tri Ignasia: The Position of the Social Security Administering Body (BPJS) for Health as a Creditor in Bankruptcy Proceedings (Decision No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst). Click to View Publication Manuscript
  32. Rindhang Pundhilaras: The Position of Audit Reports Issued by the Audit Board of Indonesia as Objects of State Administrative and Civil Lawsuits Based on Judicial Authority. Click to View Publication Manuscript
  33. Bryan Ricardo Lemuel Tambunan: Legal Certainty for Consumers Purchasing Apartment Units Following the Issuance of Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 in Filing Bankruptcy Petitions and Suspension of Debt Payment Obligations Against Apartment Developers. Click to View Publication Manuscript
  34. John Kevin Silitonga: Disparities Between Prosecution Demands and Death Penalty Verdicts in Narcotics Crime Cases. Click to View Publication Manuscript
  35. M. Lazuardi Hasibuan: Legal Protection of Public Shareholders Against the Bankruptcy of Public Companies. Click to View Publication Manuscript
  36. Kris Pryyani: The Urgency of Human Rights Protection in Relation to the Draft Law on Wiretapping. Click to View Publication Manuscript
  37. Bagus Kusuma Wardhana: The Implementation of Ultimum Remedium in the Prosecution Process of Tax Crimes Viewed from the Principle of Tax Certainty. Click to View Publication Manuscript
  38. Ahmad Irawan: A Comparative and Legal Analysis of the Investment Management Institution as a Sovereign Wealth Fund from the Perspective of Investment Law in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  39. Esther Agustina: Legal Liability of Corporate Guarantees in the Process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Click to View Publication Manuscript
  40. M. Arham Daeng Tojeng: An Analysis of the Evidentiary Status of Photocopies of Documents and Counterclaims (Rekonvensi) Against Main Claims (Konvensi) in Civil Cases. Click to View Publication Manuscript
  41. Hendra Manaek Mariadi Gurning: The Settlement of Domestic Violence Crimes Committed by Members of the Indonesian National Armed Forces through Restorative Justice at Military Court II-10 Semarang. Click to View Publication Manuscript
  42. Risro Subiacto Nainggolan: Restorative Justice in Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. Click to View Publication Manuscript
  43. Deddy Mufti: The Concession Rights of the Tanjung Priok Toll Road Access: A Legal Review and Its Tax Implications on PT Hutama Karya (Persero). Click to View Publication Manuscript
  44. Teten Masduki: Disparities in Judicial Reasoning in Interpreting Fraud as a Ground for Annulment of Arbitral Awards under Article 70(c) of Law No. 30 of 1999. Click to View Publication Manuscript
  45. Wisnu Aji Pradhana: Copyright Protection in Indonesia for Works Created by Artificial Intelligence. Click to View Publication Manuscript
  46. Anindya Dwi Haprita: A Juridical Review of Hazardous and Toxic Waste or Medical Waste Management Following the Enactment of Law No. 6 of 2023 on Job Creation. Click to View Publication Manuscript
  47. Rahardianti Kusumo Astuti: Mediation as an Alternative Dispute Resolution Model in the 2024 Election Process at the Election Supervisory Board (Bawaslu) of DKI Jakarta Province. Click to View Publication Manuscript

Thesis Publication Manuscripts 2025:

  1. Fajar Romy Gumilar: Legal Protection for Participants in Initial Coin Offerings (ICO) and Initial Token Offerings (ITO) in the Operation of the Physical Crypto Asset Market as Commodities on Futures Exchanges in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  2. Mendra Patuagin: Protection of Moral Rights of Creators in Musical Works by Collective Management Organizations in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  3. Alim Kahfi: The Validity of Deeds of Shareholders’ Resolutions Signed by Shareholders with Fugitive Status (DPO) (Case Study of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha). Click to View Publication Manuscript
  4. Ahmad Wildan Sukhoyya: Judicial Activism of the Constitutional Court in Administrative Disputes and Regional Head Election Disputes in 2020. Click to View Publication Manuscript
  5. Debora Sekar Arum: The Prospect of Criminalizing Ecocide in Indonesian Law as a Form of Intergenerational Justice. Click to View Publication Manuscript
  6. Andry Nugraha: Legal Protection for Secured Creditors Who Reject the Composition Plan in Insolvency Proceedings. Click to View Publication Manuscript
  7. Cynthia Ardanentya: A Comparative Study of the Application of Affidavits as Evidence in Bankruptcy Proceedings between Indonesia and Singapore. Click to View Publication Manuscript
  8. Rexi Kilian Agrifa: Legal Protection for Apartment Consumers in Bankruptcy Cases of Apartment Development Companies. Click to View Publication Manuscript
  9. Fatimah Fitri Emilifia: An Analysis of Government Regulation No. 24 of 2022 as the Implementing Regulation of the Creative Economy Law Concerning Intellectual Property as Collateral for Credit. Click to View Publication Manuscript
  10. Wellyngton Silalahi: The Application of the Prudential Principle and the Validity of Creditors’ Approval Clauses on Changes in Shareholding Structure, Directors, and Commissioners in Credit Agreements between Bank OCBC NISP and PT Hair Star Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  11. Muhamad Rizki Yudistira: A Juridical Analysis of the Enforcement of Guarantee Obligations (Personal and Corporate Guarantees) Against Defaulting Borrower in Credit Channeling Through Fintech   at PT Bank X Tbk. Click to View Publication Manuscript
  12. Wirando Prasetya Girsang: The Supervision of the Manpower Office over Companies in Drafting and Updating Company Regulations in DKI Jakarta Province. Click to View Publication Manuscript 
  13. Janice Katherine Amadea: The Role of Standard Contractual Clauses (SCCs) as Part of Appropriate Safeguards from the Perspective of Personal Data Protection in Cross-Border Data Transfers. Click to View Publication Manuscript
  14. Elaina Aulia Permadi: Multi-Voting Shares (MVS) under Financial Services Authority Regulation No. 22/POJK.04/2021: Adaptation to New Economy Growth and the Dilemma of Shareholder Position. Click to View Publication Manuscript
  15. Amser Irawan Panjaitan: A Juridical Analysis of Electronic Online Futures Investment Agreements between Futures Brokers and Clients in Commodity Futures Trading (Case Study: Arbitration Case Nos. 047/Bakti-ARB/02.2020 and 049/Bakti-ARB-R/11.2021). Click to View Publication Manuscript
  16. Panji Kertopati: The Mechanism for Assessing Compensation by Appraisers in Land Acquisition for Public Interest (Case Study of the Cinere–Jagorawi Toll Road Construction).Click to View Publication Manuscript
  17. Faris Edwin Utama: Corruption as a Ground for Annulment and Refusal of Enforcement of International Arbitral Awards in the Case between the Ministry of Defense, Navayo International AG, and Hungarian Export Credit Insurance. Click to View Publication Manuscript
  18. Sinta Ratnaningsih: The Prevention of Sexual Violence Against Children in South Tangerang City by the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) of South Tangerang City. Click to View Publication Manuscript
  19. Hengki Charles Pangaribuan: The Application of Settlement Fines in Smuggling Criminal Cases within the Jurisdiction of the High Prosecutor’s Office of the Special Capital Region of Jakarta. Click to View Publication Manuscript
  20. Kenny Dwiputra: Law Enforcement Against Token Use through the Use of Dummy Products in Indonesia (Case Study of Reemtsma Cigarettenfabriken v. NV Sumatra Tobacco Trading Company). Click to View Publication Manuscript
  1. Doni Boy Faisal Panjaitan: Termination of Prosecution in Criminal Cases Based on Prosecutor’s Regulation No. 15 of 2020 Viewed from the Perspective of Legal Politics in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  2. Brian Ariesto Prasojo: The Application of Restorative Justice in the Resolution of Criminal Cases Involving Members of the Indonesian National Armed Forces. Click to View Publication Manuscript
  3. Timbul Halomoan: Execution of Securities in the Settlement of Non-Performing Loans in Relation to the Decline in the Valuation of Pledged Securities Collateral (Case Study of Loan and Securities Pledge Agreements between PT Pegadaian and PT Alfabet Perkasa Tbk). Click to View Publication Manuscript
  4. Erwan Kemal: The Implications of Minister of Trade Regulation No. 4 of 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector on the Authority and Supervision of State-Owned Enterprise Holding Companies in the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers. Click to View Publication Manuscript
  5. Leoni Talitha Mutmainah: An Analysis of Carbon Tax in the Coal-Fired Power Plant Subsector as an Effort to Realize a Green Investment Climate in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  6. Redo Arliansyah: Resolution of Conflicts in Mortgage Rights Burdened by Seizure Confiscation by the State in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
  7. Abi Zaky Azizi: Disparities between General Courts and Administrative Courts and Their Implications for Law Enforcement in the Agrarian Sector. Click to View Publication Manuscript
  8. Farida Dinda Akmalia: Analisis Terhadap Perjanjian Jual Beli Putus (Sold Flat): Perspektif Hukum Perdata dan Implikasinya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.Click to View Publication Manuscript
  9. Danar Andika: The Implications of the Status Change of Pertamina into PT Pertamina (Persero) on the Gas Liquefaction Business at the Badak LNG Refinery in Bontang. Click to View Publication Manuscript
  10. Raeny Dewi Puspita: Legal Protection for Commitment-Making Officials (PPK) as Contract Administrators in Goods and Services Procurement within the Indonesian Army (TNI-AD). Click to View Publication Manuscript
  11. Indra Yana: A Juridical Analysis of Standard Agreements between the Social Security Administering Body (BPJS) Health and Healthcare Facilities from the Perspective of Justice, Legal Certainty, and Utility. Click to View Publication Manuscript 
  12. Encep Krisna Mujizat: The Implementation of Integrated Technology in the Eradication of Money Laundering Crimes. Click to View Publication Manuscript
  13. Christian Patricho: Legal Certainty of Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending Company Acquisitions under Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022. Click to View Publication Manuscript
  14. Arda Rahayu: The Role of Bank Indonesia in Responding to the Appreciation of the United States Dollar against the Rupiah from 2019 to 2023 from the Perspective of Indonesian Legal Development. Click to View Publication Manuscript
  15. Tria Arga Putra S: The Transfer of Regulatory and Supervisory Authority over Crypto Assets from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency to the Financial Services Authority as Digital Financial Assets. Click to View Publication Manuscript
  16. Fady Nandita As Shiddiq: The Issuance of New Shares by Debtors Suspended from the Stock Exchange under Debt Restructuring Schemes (Case Study of the PKPU of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.). Click to View Publication Manuscript
  17. Ramania: The Application of the Principle of Freedom of Contract in Standard Agreements as a Factor of Legal Protection for Customers Receiving Financing Facilities (Case Study of PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah, Bogor Branch). Click to View Publication Manuscript
  18. Sri Wisnuaji: A Legal Analysis of the Liability of Cooperation Contract Contractors (K3S) for Illegal Oil and Gas Well Drilling Activities by Communities within Oil and Gas Working Areas. Click to View Publication Manuscript
  19. Anthony Candra: A Review of Justice and Welfare in Piece-Rate Wage Systems for Managerial Positions at PT X and PT Z in Jakarta. Click to View Publication Manuscript
  20. Lufta Erwin Winata: A Juridical Analysis of ESG (Environmental, Social, and Governance) Regulatory Policies in Indonesia’s Business and Investment Framework: An Empirical Study on Government Support and Financing Facilities for the Infrastructure of Nusantara. Click to View Publication Manuscript
  21. Haidar: Legal Circumvention in Employment Relations in Indonesia: A Contextual Analysis of Employment Agreements, Apprenticeship Agreements, and Partnership Agreements and Their Protection from the Perspective of Labor Law. Click to View Publication Manuscript
  22. Isnaya Denaswari: A Juridical Analysis of the Cancellation of the Polo Ralph Lauren Trademark in Relation to the First-to-File Principle and Trademark Sale and Purchase Agreements (Case Study: Supreme Court Decision No. 614 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Click to View Publication Manuscript
  23. Ovaldo Noor Hakim: The Legal Status of Former Eigendom Verponding Land under Court Decisions (Case Study of the Dago Elos Land Dispute). Click to View Publication Manuscript
  24. Mafaza Rizka Rosyadi: Legal Protection for Mortgage Creditors Against the Confiscation of Secured Assets That Are Not the Proceeds of Corruption as Substitute Payment. Click to View Publication Manuscript
  25. Biaton Nardo Simarmata: An Analysis of Bankruptcy Decisions Due to Non-Compliance with Article 15(4) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law in Relation to the Principles of Legal Certainty, Justice, and Utility (Study of Supreme Court Decision No. 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Click to View Publication Manuscript
  26. Dzaky Wananda Mumtaz Kamil: Legal Protection of Banks as Creditors over Credit Security in the Form of Personal Guarantees (Borgtocht) When the Debtor is Declared Bankrupt (Case Study: 133/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt Pst). Click to View Publication Manuscript
  27. Rachmat Bradiyanto: The Buy-Back Guarantee Clause of Developers to Banks in the Perspective of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Click to View Publication Manuscript
  28. Gladyswidya Wiratamia: Corporate Legal Liability for the Negligence of Radiation Protection Officers and/or Radiographers Violating Nuclear Energy Regulations. Click to View Publication Manuscript
  1. Mahisa Nurfadlan: The Implications of Implementing an Operating Cooperation Scheme (KSO) Without Establishing a Legal Entity in the Development and Management of Kediri Airport through Public-Private Partnership (PPP). Click to View Publication Manuscript
  2. Ni Putu Maetha Maharani: The Application of the Ultimum Remedium Principle in the Investigation Process of Criminal Offenses in Spatial Planning. Click to View Publication Manuscript
  3. Alya Pinasti Putri: A Comparative Study of the Regulation on the Appointment of Data Protection Officers (DPO) under Indonesia’s Personal Data Protection Law No. 27 of 2022 and the General Data Protection Regulation (GDPR). Click to View Publication Manuscript 
  4. Eka Wahyu Setyawan: A Legal Review of the Implementation of Change Orders in Integrated Construction Work Contracts (Case Study of the Construction Project for Gas Field XYZ Production Facilities). Click to View Publication Manuscript. 
  5. Nidia Mulyasari: Affiliated Transactions and Conflicts of Interest In Telkomsel’s Investment In GOTO (Pre-IPO): A Business Competition Perspective. Click to View Publication Manuscript. 
  6. Maurizka Ananda Rahmadhani: A Legal Review of the Position of Cession (Cessie) in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Relation to Simple Proof Requirements (Study of Decision No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.SMG and Decision No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript. 
  7. Maurizka Ananda Rahmadhani: A Legal Review of the Position of Cession (Cessie) in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Relation to Simple Proof Requirements (Study of Decision No. 28/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.SMG and Decision No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript.
  8. Siti Fatimah Az Zahra: The Validity of Purchase Orders as Contracts in the Procurement of Personal Protective Equipment (PPE) During the Covid-19 Emergency. Click to View Publication Manuscript
  9. Diannitami Nauli Sinaga: The Use of Artificial Intelligence in Pricing Non-Generic Pharmaceutical Drugs from the Perspective of Competition Law in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  10. Muhamad Hanif: The Position of Third-Party Assets in the Administration and Settlement of Bankruptcy Estates by a Curator (Study of Decision No. 689 K/Pdt.Sus/2012). Click to View Publication Manuscript
  11. Muhamad Alviansyah: The Waiver of Compensation for Termination of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at PT Q. Click to View Publication Manuscript
  12. Rio Johan Putra: Vertical Equity in Positive Tax Adjustments on Costs by Tax Authorities in Loss-Making Affiliated Transactions. Click to View Publication Manuscript
  13. Zaenal Abidin S.: Victim Participation in the Criminal Justice System for Sexual Violence Cases through Victim Impact Statements in the Future. Click to View Publication Manuscript
  14. Meta Syarah: A Legal Analysis of Financial Management Reporting of Hajj Funds in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  15. Ester Marissa Rotua Sihombing: The Prosecution of Child Offenders in Premeditated Assault Cases Against Children. Click to View Publication Manuscript
  16. Thalitha Athiyya Rahma: Legal Protection for Creditors in Personal Guarantee Arrangements When the Guarantor Is Placed Under Guardianship. Click to View Publication Manuscript
  17. Arif Yahya: A Juridical Analysis of the Liability of Security Service Outsourcing Companies Toward Workers for Unilateral Termination by Service Users after the Enactment of the Job Creation Law. Click to View Publication Manuscript
  18. Elmando Diputra: A Juridical Review of the Business Identification Number (NIB) as Business Registration for Participation in Health Social Security. Click to View Publication Manuscript
  19. Febri Diansyah: The Legal Liability of State-Owned Enterprise Directors for Corporate Losses Based on the Risk Play-Out Limitation Principle and the Business Judgment Rule Doctrine in Corruption Cases. Click to View Publication Manuscript
  20. Muhammad Reza Hasbi: A Review of Worker Protection Against Changes in Urgent Reasons after Article 52 Paragraph (2) of Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. Click to View Publication Manuscript
  1. Libby Angelia Santoso: The Misuse of Deepfake Technology in the Verification and Authentication Process of Certified Electronic Signatures in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  2. Fausta Wijaya: Legal Protection of Debtors in Relation to the Failure of Banks to Provide Copies of Credit Agreements (Case Study of Supreme Court Decision No. 34K/Pdt/2022). Click to View Publication Manuscript
  3. Yusty Riana P: Legal Protection for Unregistered Creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Due to Debtor's Bad Faith. Click to View Publication Manuscript
  4. Peka Clement: A Comparative Study of Competition Law in Indonesia and the European Union on the Use of Chatbots in Cartel Practices. Click to View Publication Manuscript
  5. Ryan Anugrah: Optimizing Asset Recovery in Corruption Crimes through the Implementation of the Reverse Burden of Proof System. Click to View Publication Manuscript
  6. Hansel Jeremiah Ivander: The Expansion of Broadcasting Regulatory Authority over Video Streaming Services in Indonesia in Addressing Pornographic Film Content on Netflix. Click to View Publication Manuscript
  7. Luliko Misi: Protection of Workers Terminated Due to Efficiency Measures to Prevent Corporate Losses from the Perspective of Human Rights Law. Click to View Publication Manuscript
  8. Restian Adi Prabowo: An Analysis of Enforcement of Payment Obligations for Air Navigation Service Charges and Legal Remedies of Air Navigation Service Providers in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  9. Ahmad Fathony: Legal Protection for Persons with Disabilities Working in the Informal Sector Regarding Access to Employment Social Security (Case Study in DKI Jakarta Province). Click to View Publication Manuscript
  10. Raden Bintang Reffiandi Wigata: The Principle of Proportionality in Sentencing for Document Forgery Crimes Committed within Marital Relationships. Click to View Publication Manuscript
  11. Wasis Susila: Legal Efforts in Extraditing Corruption Offenders in Indonesia Who Change Citizenship: Case Study of Paulus Tannos. Click to View Publication Manuscript
  12. Sugeng Lestari: Jurisdiction over Criminal Acts Committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) Members Before Becoming Soldiers. Click to View Publication Manuscript
  13. Berliana Abiati: Civil Liability in the Execution of Fiduciary Security that Becomes the Object of a Lessee Agreement between the Lessee and a Third Party (Case Study: Execution of Fiduciary Security as a Lease Object between PT AB and PT EF). Click to View Publication Manuscript
  14. Beth Septian Batee: The Validity of Construction Work Contracts that Do Not Comply with Article 47 of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services. Click to View Publication Manuscript
  15. Muhammad Taufik Herry Isnawan: An Analysis of the Regulation of Cut Loss and Unrealized Loss Mechanisms as Part of the Business Judgment Rule under Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector in Relation to the Management of Social Security Funds by the Employment Social Security Administering Body (BPJS Ketenagakerjaan). Click to View Publication Manuscript
  16. Alvian M. Tambunan: A Legal Review of the Term “Prioritized” in the Payment of Outstanding Wages for Workers/Laborers in Their Position as Preferential Creditors. Click to View Publication Manuscript
  17. Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan: The Application of Articles 64 and 65 of OJK Regulation No. 22 of 2023 Concerning the Right of Debtor Customers to Reject Credit Agreement Terms and Conditions Regarding Default and Collateral Takeover. Click to View Publication Manuscript
  18. Berlian Dumaris Simbolon: The Position of Bankruptcy Assets in the Settlement of Bankruptcy Proceedings in Relation to Confiscation in Corruption Cases from the Perspective of Fairness for Creditors. Click to View Publication Manuscript
  19. Amrul Akbar: A Comparative Analysis of Indonesia’s Regulatory Model on Work-Relationship-Like Partnerships in the Gig Economy with the Regulatory Models of California and Mexico. Click to View Publication Manuscript
  20. Nawang Calistya Sari: The Effectiveness of Law No. 6 of 2023 in Relation to Special Assignments of State-Owned Enterprises (SOEs) Viewed from the Function of Legal Utility. Click to View Publication Manuscript
  21. Ratna Mustikasari: An Analysis of the Imbalance of Position Between Parties in Therapeutic Agreements Due to the Lack of Standardization of Informed Consent in Medical Procedures.‎). Click to View Publication Manuscript
  22. Shafly Ghalda Hakim: Legal Protection of Personal Data of Users of ‎Artificial Intelligence-Based Service Platforms in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  23. Douglas Hutagalung: The Prospects of Applying Restorative Justice to Minor Criminal Offenses Committed by Indonesian Army (TNI-AD) Personnel. Click to View Publication Manuscript
  24. Arif Sharon Simanjuntak: The Compensation for Administrators Following the Annulment of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Decisions (Study of Supreme Court Cassation Decision No. 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Click to View Publication Manuscript
  25. Max Jefferson Mokola: The Application of the Una Via Principle in the Capital Market Sector Following Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XX/2023. Click to View Publication Manuscript
  26. Sulastri Ambarianti: The Handling of Partnership Cases in the Palm Oil Plantation Sector under the Core-Plasma Scheme by the Indonesian Competition Commission (KPPU). Click to View Publication Manuscript
  27. Elza Aulia: The Juridical Limits of Exoneration Clauses in Bank Credit Agreements Viewed from the Interests of Banks and Legal Protection of Debtors (Study of Housing Loan Agreements at Bank X). Click to View Publication Manuscript
  28. Mursidah Noor Qomariah: Strengthening the Principle of Dominus Litis in the Resolution of Criminal Cases Based on Restorative Justice. Click to View Publication Manuscript
  29. Mia Andina: The Resolution of Narcotics Abuse Cases through Rehabilitation Based on a Restoratif Justice Approach Click to View Publication Manuscript
  30. Tito Yanuar Akbar: The Position of BASYARNAS in Out-of-Court Dispute Resolution in the Financial Services Sector Following the Enactment of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening. Click to View Publication Manuscript
  31. Dealysa Puspa Dwita: Legal Protection for Employees at PT X Following the Acquisition of PT A (Case Study: Implementation of Outsourced Cashier Workers in Branch Service Units). Click to View Publication Manuscript
  32. Aprilia Dinawati: The Resolution of Customs Criminal Cases by the Prosecutor’s Office through the Use of Settlement Fines. Click to View Publication Manuscript
  33. Rinaldi Wiranegara: The Use of Self-Estimated Value in the Utilization of Fixed Assets of State-Owned Enterprises Viewed from the Principle of Fairness under Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Corporate Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Click to View Publication Manuscript
  34. Lily Oktari: The Legal Possibility of Applying the Musyarakah Mutanaqisah Contract in Financing Non-Business Development Projects in the Upstream Oil and Gas Industry (Case Study of PT ABC Hulu Energi). Click to View Publication Manuscript
  35. Alip Nurrasyid Suseno: The Approval of the Honorary Council of Notaries in the Examination of Notaries as Witnesses for the Purpose of Investigating Military Criminal Cases. Click to View Publication Manuscript
  36. Mentari Rizki Utami: Ratio Legis of Article 142 Paragraph (2)(a) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Regarding the Obligation of Liquidation by a Curator in the Event of Dissolution of a Company Due to Insolvency Following Bankruptcy. Click to View Publication Manuscript
  37. Victorya Komalasari: Legal Protection in the Transition of Fixed-Term Employees at PT X into Outsourced Workers at PT Y Viewed from Applicable Laws and Regulations. Click to View Publication Manuscript
  38. Meta Syarah: A Legal Analysis of Financial Management Reporting of Hajj Funds in Indonesia. Click to View Publication Manuscript 
  39. Ester Marissa Rotua Sihombing: The Prosecution of Child Offenders in Premeditated Assault Cases Against Children. Click to View Publication Manuscript 
  40. Zaenal Abidin: Victim Participation in the Criminal Justice System for Sexual Violence Cases through Victim Impact Statements in the Future. Click to View Publication Manuscript

Thesis Publication Manuscripts 2026:

  1. Adhitya Bangun Legowo: A Legal Analysis of Fair and Proportional Wage Structure and Scale at PT XYZ Following Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023. Klik Link Naskah Publikasi.
  2. Adnan Dika Prawira W.: The Legal Consequences of a Second Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) Decision Against a Debtor Still Bound by a Homologated Peace Agreement (Case Study of the Second PKPU Against PT Djakarta Lloyd (Persero) Based on Decision No. 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst). Click to View Publication Manuscript 
  3. Andhika Akbar Nurrochmat: Tax Law Analysis of the Application of Income Tax on Conditional Rebate Reviewed from the Perspective of the Certainty Principle. Click to View Publication Manuscript 
  4. Angga Nugraha: Legal Protection for Secured Creditors in Relation to Expired Building Use Rights Certificates (HGB) Encumbered with Mortgage Rights over Land under Management Rights (HPL). Click to View Publication Manuscript 
  5. Annisa Rizki Pusponegoro: The Countermeasures of Terrorism-Related Crimes by Armed Criminal Groups (KKB) in Papua Based on National and International Legal Principles. Click to View Publication Manuscript 
  6. Dwi Priscilla: Critique and Mitigation of Potential Negative Impacts of Government Regulation No. 25 of 2024 on the Priority Offering of Mining Business Permits to Religious Mass Organizations. Click to View Publication Manuscript 
  7. Eugene Gabriel Marionaldi: The Implementation of the Authority of the Deposit Insurance Corporation in Guaranteeing Government-Owned Deposits Based on the Principle of Fairness (Comparative Study: Indonesia Deposit Insurance Corporation and the Federal Deposit Insurance Corporation). Click to View Publication Manuscript 
  8. Fernando Rudolf Sangkilang: The Minimum Standard of Evidence Assessment Based on Judicial Conviction in Criminal Cases. Click to View Publication Manuscript 
  9. Hilmi Handala: A Review of Compensation for Individual Service Providers from the Perspective of Fundamental Legal Principles in the Ministry of Communication and Digital Affairs. Click to View Publication Manuscript 
  10.  I Made Wiswa Mitra Tresna Utama: The Legal Policy of Using a Specific Tariff System in Imposing Excise Duty on Tobacco Products (Cigarettes) from the Perspective of the Principle of Utility. Click to View Publication Manuscript 
  11.  Leonardo Bernard Viliano Sihombing: A Juridical Review of Land Rights Registered in the Name of a Child as Joint Marital Property (Gono-Gini) in Non-Muslim Divorce Proceedings (Case Study: Tuban District Court Decision No. 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn.). Click to View Publication Manuscript
  12.  Limbel Seven Preydear Tamba: The Urgency of Regulating the Palm Oil Industry in the Development of Sustainable Biogas Business from Palm Oil Waste from the Perspective of Investment Law. Click to View Publication Manuscript 
  13.  Muhammad Alif Alrasyid: The Existence and Prospects of Applying Restorative Justice in the Resolution of Banking Crimes by the Financial Services Authority (OJK). Click to View Publication Manuscript 
  14.  Pande Ketut Suastika: The Proof of State Financial Losses in Corruption Crimes in Subsidiaries of State-Owned Enterprises (SOEs). Click to View Publication Manuscript 
  15.  Rieka: The Rights of Creditors Who Have Not Signed Credit Agreement Amendments after the Approval of a Composition Agreement in Relation to Property Collateral Agreed in the Composition Agreement (Case Study of the Bankruptcy of Sritex). Click to View Publication Manuscript
  16.  Roniasi Silaban: The Application of Simple Proof as a Requirement in Bankruptcy Applications and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). Click to View Publication Manuscript 
  17.  Sinondang Thian Injure Simangunsong: A Juridical Review of Good Faith Parties in the Performance of Pre Contractual Agreements Under the Doctrine of Promissory Estoppel. Click to View Publication Manuscript
  18.  Stephanie Mahesa Kalyana Saraswati: Disparities in Compensation Determinations in Two Cases Based on Reports of Violations of Article 23 of Law No. 5 of 1999 (Case Study of KPPU Decision No. 19/KPPU-L/2007 and KPPU Decision No. 08/KPPU-L/2024). Click to View Publication Manuscript
  19.  Yohannes Fernandez: The Impact of Changes in Production Sharing Contract Regulations under the New Gross Split Scheme on the Investment Attractiveness of Indonesia’s Upstream Oil and Gas Industry. Click to View Publication Manuscript 
  20. Zahra Maharani Munawar: A Review of Employment Termination Due to Refusal of Transfer Between Different Companies within a Consortium (Case Study of Decision No. 77/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg). Click to View Publication Manuscript
  1. Bella Salsabila F: Priority Allocation of Former Coal Mining Concession Areas (Ex-PKP2B WIUPK) to Religious Mass Organization SOEs from the Perspective of Unfair Business Competition Law. Click to View Publication Manuscript
  2. Richard Goenawan: The Legal Implications of Decision No. 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst Juncto No. 664 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 on the Position of the Debtor from the Perspective of Legal Certainty and Justice. Click to View Publication Manuscript
  3. Hetsa Himawati: A Legal Analysis of Healthcare Worker Sponsorship under Minister of Health Regulation No. 58 of 2016 Based on the Principles of Justice, Utility, and No Quid Pro Quo. Click to View Publication Manuscript
  4. Effendri: Fair Determination of Compensation and Inhibiting Factors in Land Acquisition for the Cilincing–Cibitung Toll Road (JTCC). Click to View Publication Manuscript
  5. Puspita Anggraeni: Protection of the Right to a Healthy Environment in the Implementation of National Strategic Projects: A Juridical Review of the Wadas Case, Bener District, Purworejo Regency. Click to View Publication Manuscript
  6. Angga Brepin S.: The Legal Issues between Songwriters and Performers Concerning Performing Rights in Live Performances. Performing Rights dalam Suatu Pertunjukan Langsung. Click to View Publication Manuscript
  7. Zahra Shafira Belanusa: Regulatory Challenges in the Supply and Distribution of Aviation Fuel at Airports in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  8. Erlina: The Potential for Alleged Anti-Competitive Practices in the Distribution of Subsidized Fertilizers and Efforts for Their Prevention. Click to View Publication Manuscript
  9. Ditha Nurlaila Azhomah: Legal Protection of Seafarers’ Rights under Expired Maritime Employment Agreements at PT XYZ. Click to View Publication Manuscript
  10. Yudika Robert Matheus Turnip: The Position of Security Deposits in Leasing Agreements between Creditors and Bankrupt Debtors in Bankruptcy Proceedings. Click to View Publication Manuscript
  11. Misael Jonathan: Law Enforcement against Corruption Crimes in the Procurement of Medical Equipment. Click to View Publication Manuscript
  12. Gilar Tyas Sandi Wijaya: Improving Governance of Immigration Clearence Facilitation to Increase Foreign Yacht Visits in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  13. Herianto Parluhutan Marbun: A Juridical Review of Legal Protection for Bank Mandiri in Credit Agreements under a Global Line Scheme. Click to View Publication Manuscript
  14. Dinda Wulandari: The Urgency of Regulating the Substance of Financial Support Documents in the Context of Accelerating the Phase-Out of Coal-Fired Power Plant (PLTU) Operations. Click to View Publication Manuscript
  15. Dylan Aldianza Ramadhan: Artificial Intelligence and the Protection of the Right to Privacy: An Analysis of State Obligations under the Tripartite State Obligation Framework (Vienna Declaration 1993) in Preventing Violations by Third Parties. Click to View Publication Manuscript
  16. Hanif Shofarudin: The Principles of Legal Certainty and Discretion in the Postponement of Indonesian Citizens’ Departures Abroad: An Analysis of Post-Delay Legal Mechanisms to Minimize Maladministration. Click to View Publication Manuscript
  17. Yanuar Fajri BahreisyThe Legal Status of‎Binding Opinions‎ of Arbitral Institutions in the Law of Evidence within Dispute Resolution Processes in Arbitration and Courts. Click to View Publication Manuscript
  18. Maria Audrey Gita Kemala Arie Putri Mamahit: Restructuring the Role of the Seafarer Sub-Directorate (DITKAPEL, DJPL) of the Ministry of Transportation to Optimize the Protection of Seafarers. Click to View Publication Manuscript
  19. Megawaty Putri Limaria: Criminalization Policy On Non-Compliance With Written Orders Of The Financial Services Authority (OJK). Click to View Publication Manuscript
  20. Eka Veronika: A Case Study on the Application of Severance Payments in Backdated Early Retirement Programs Implemented by PT XYZ in East Jakarta for Budget Efficiency under Financial Loss Conditions. Click to View Publication Manuscript
  21. Allamuddin Al Faruq: The Implementation of the Privacy By Design Principle in Personal Data Protection within Electronic Licensing Services under Regional Authority (Case Study at the Investment and One-Stop Integrated Services Office of DKI Jakarta Province). Click to View Publication Manuscript 
  22. Yudha Cristovany Marbun: The Legal Status of Dividends from Seized Shares in Corruption Crimes and Their Management Mechanism in the State Loss Recovery System. Click to View Publication Manuscript
  23. Amanda Rizkya Alexandra: The Implementation of Selective Policy on the Use of Autogates at Soekarno–Hatta Immigration Checkpoints Based on George C. Edwards III’s Policy Implementation Theory. Click to View Publication Manuscript
  24. Frissilya Angelina: The Urgency of Reformulating Regulations on “Ordinary Passports Damaged Outside the Issuance Process” to Enhance Legal Protection for Ordinary Passport Holders. Click to View Publication Manuscript 
  25. Nilam Rizky Anugerah: The Reconstruction of the Policy on Immigration Prevention and Deportation under Article 78 Paragraph (3) of Law No. 6 of 2011 in Preventing Overstay. Click to View Publication Manuscript
  26. Muksit Muhammad Ridho: The Legal Implications of Visa-Free Entry for ASEAN Citizens Using Autogates Who Already Hold a Stay Permit in Indonesia from the Perspective of Hans Kelsen’s Legal Certainty Theory. Click to View Publication Manuscript
  27. Putu Maha Permana Aditya: Problems in the Fulfillment of Economic, Social, and Cultural Rights of Calling Visa‎ Subject States. Click to View Publication Manuscript
  28. Raden Mas Rizki Haryo Kusumo: The Applicability of the World Bank Negative Pledge Clause in Loan Agreements between the Government of the Republic of Indonesia and the World Bank in Relation to Financing from Lenders for the Development of Independent Power Producer (IPP) Power Plant Projects. Click to View Publication Manuscript
  29. Jefferson Hakim: The Application of Social Sanctions by Public Prosecutors against Suspects in the Resolution of Criminal Cases Based on Restorative Justice. Click to View Publication Manuscript
  30. Nabila Annisa Rafiq: A Juridical Review of the Auction of Non-Cultural Heritage Objects from Sunken Ship Cargo (BMKT) from the Perspective of Indonesian National Law. Click to View Publication Manuscript
  31. Candy Paula Adventia Haezera: Legal Protection of Personal Data in Indonesia: A Study on the Overlapping Application of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP) in Cases of Misuse of Others’ Data for Personal Gain. Click to View Publication Manuscript
  32. Juri Adrianto: The Implementation of Transaction Suspension and Fund Recovery Policies in Digital Banking Activities: A Comparative Study with Singapore. Click to View Publication Manuscript
  33. Ivan Andikhairi: An Analysis of the Urgency of Establishing Regulations on Innovative Development Financing in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  34. Farhandhika Jayaputra: The Legal Implications of the Joint Decree of the Minister of Manpower and the Chief of the Indonesian National Police No. Kep. 275/Men/1989 and No. Pol Kep/04/V/1989 on Rest Period Provisions and Overtime Wage Payments for Security Personnel at PT X. Click to View Publication Manuscript 
  35. Danny Indrawan: Civil Liability of Legal Subjects for Malfunctions in the Use of Artificial Intelligence in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  36. Rafika Fazrin: The Implementation of the Principle of Transparency for Public Companies in the Disclosure of Information on Affiliated Transactions. Click to View Publication Manuscript
  37. Husna Fia Recita: Regulatory Improvements to Address Disparities in the Implementation of Immigration Administrative Measures for Violations of Visa-Free Visits (BVK) (Study at the Directorate of Immigration Supervision and Enforcement, Directorate General of Immigration). Click to View Publication Manuscript
  38. Deliana Vanesa: The Practice of Violating Job Classification Provisions and Circumventing Fixed-Term Employment Agreement Duration Limits through Subsidiary Entities (Case Study of PT XYZ). Click to View Publication Manuscript
  39. Valianto: The Legal Consequences of the Cancellation of Privately Executed Land and Building Sale and Purchase Binding Agreements (Case Study of Surabaya District Court Decision No. 813/Pdt.G/2023/PN Sby). Click to View Publication Manuscript
  40. Amanda Prihadini: The Implementation of Disciplinary Sanctions under Government Regulation No. 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline toward Civil Servants within the Ministry of Finance. Click to View Publication Manuscript
  41. Ninang Andriani: Government Guarantees for Financing the Assignment Project of the Trans-Sumatra Toll Road Development (A Case Study on the Issuance of Global Medium Term Notes by PT Hutama Karya (Persero)). Click to View Publication Manuscript
  42. Joshua Nafthali: Law Enforcement against Violations in Imported Goods Personal Shopper Services through the Application of Smuggling Crime Provisions. Click to View Publication Manuscript 
  43. Sondramukti Lambang Linuwih: The Scope of Sanctions Imposed by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Handling Tender Conspiracy Cases Following Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016. Click to View Publication Manuscript
  44. Wahyu Tomy Umbara: Analisis Tumpang Tindih Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Atas Lahan Hak Guna Usaha (Studi Kasus PT ABC Di Kabupaten Ketapang). Click to View Publication Manuscript
  45. Nugroho Tri Hartanto: Judicial Decision Parameters in Cases of Fraud and Breach of Contract in Agreements. Click to View Publication Manuscript
  46. Ivo Santri Lubis: Protection of Customers’ Personal Data under Law No. 27 of 2022 at XYZ Insurance Company in South Jakarta. Click to View Publication Manuscript
  47. Reno Mareno Sidik: Policy Discretion in the Issuance of Travel Documents in place of Passports at the Representative Office of the Republic of Indonesia in the United Arab Emirates. Click to View Publication Manuscript
  48. Nizar Reza Fachruddin: The Urgency of Suspending Passport Applications Submitted by Applicants Providing False Information as an Effort to Prevent Transnational Organized Crime. Click to View Publication Manuscript
  49. Rezky Nirwana: The Characteristics and Effectiveness of Immigration Administrative Measures in Immigration Law Enforcement in Indonesia. Click to View Publication Manuscript
  50. James Handoyo: Shareholders’ Liability for Tax Obligations in Bankrupt Companies Viewed from the Principle of Legal Certainty. Klik Link Naskah Publikasi. 
  51. Dalilah Hisyam Abdat: Legal Certainty of Final Income Tax for Micro, Small, and Medium Enterprises under Government Regulation No. 55 of 2022 concerning Adjustments to Income Tax Regulations. Click to View Publication Manuscript
  52. J. Ramadhoni: The Role of the Coordinating Ministry for Law, Human Rights, Immigration, and Corrections in Coordinating the Fulfillment of the Rights of Indonesian Citizens Who Are Victims of Human Trafficking Crimes in Cambodia. Click to View Publication Manuscript
  53. Fadillah Hartadi: An Analysis of the Regulation of the Immigration Wanted Persons List (DPOK) at the Directorate General of Immigration and Its Comparison with the Wanted Persons Mechanisms of the Police and the Prosecutor’s Office. Click to View Publication Manuscript
  54. Panji Aji Prakoso: Quo Vadis of Corruption Crimes Related to State-Owned Enterprises Following the Amendment of Law No. 16 of 2025. Click to View Publication Manuscript 
  55. Erfano Johansyah: Legal Aspects of the Absence of a Deed of Sale and Purchase (AJB) and Land Certificates in Fully Paid Banking Mortgage/Apartment Ownership Credit Transactions: Regulatory and Supervisory Gaps. Click to View Publication Manuscript

External Links

logo situs um.ugm.ac.id
Information on Universitas Gadjah Mada Admissions

Announcements

Show More>

Downloads

Semua Panduan>

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 – INDONESIA
phone: +62-274-512781 | fax: +62-274-512781 | email: hukum-hk@ugm.ac.id

Facebook Instagram Youtube

PUBLIC INFORMATION

WEBSITE SHORTCUT

Accreditied and Sertified by:

          

© FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

Scroll to Top