Author name: emmanuella.sukma.r

“Tanah Kas Desa [secara tegas] tidak diperkenankan untuk fungsi hunian,” ujar Dwi Haryati, S.H., M.H. dalam penyuluhan hukum Suluh Praja di  Kalurahan Potorono, Bantul. Penyuluhan hukumini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) berkolaborasi bersama dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Senin (23/10/2023). Selain Dwi Haryati, S.H., M.H., kegiatan […]

Kamis (19/10/2023), Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melaksanakan penyuluhan hukum di Kalurahan Bangunharjo, Bantul, dalam rangka pelaksanaan program Datun Suluh Praja Kejati D.I.Y. Penyuluhan hukum ini diisi oleh 2 narasumber Fakultas Hukum UGM, yakni Dr. Jur. Any Andjarwati, M.Jur., S.H. dan Ardianto Budi Rahmawan, S.H., LL.M. Penyuluhan ini juga

Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) kembali melaksanakan penyuluhan hukum kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta pada Rabu (18/10/2023). Penyuluhan hukum kali ini dilaksanakan di Kalurahan Baturetno, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan program Datun Suluh Praja Kejati D.I.Y. Isu yang diangkat dalam penyuluhan kali ini ialah pengelolaan tanah kas desa yang menjadi permasalahan utama di hampir