Author name: emmanuella.sukma.r

Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta terus melangkah maju dalam upaya meningkatkan pemahaman hukum di masyarakat D.I. Yogyakarta. Rabu (1/11), Fakultas Hukum UGM yang diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Sistem Informasi, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A menyerahkan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi DIY

Kamis (26/10/2023), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) berkolaborasi bersama dengan Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kalurahan Lohgandeng, Gunung Kidul. Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Datun Suluh Praja Kejati DIY. Penyuluhan hukum ini dipandu oleh 2 narasumber yang merupakan akademisi dari Fakultas Hukum

“Kenaikan tarif maksimum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 0,2% terdapat dalam Undang-Undang (UU) tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU HKPD) jika dibandingkan dengan UU Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD),” ungkap Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M. dalam penyuluhan hukum di Kalurahan Bandung, Gunung Kidul. Penyuluhan hukum ini diadakan oleh Fakultas Hukum UGM bekerja sama

Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) dan Kejaksaan Tinggi DIY telah mengadakan sesi penyuluhan hukum di Kalurahan Bandung, Gunung Kidul. Penyuluhan yang dilaksanakan pada Kamis (26/10/2023) merupakan bagian dari program Datun Suluh Praja yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Dalam sesi penyuluhan hukum ini, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law.,Ph.D.