SDG 17: Partnership for the Goals

Political Party Funding Transparency as a Pillar of Democracy: CLS FH UGM Promotes Political Accountability through the “Santai Siang” Program on RRI Yogyakarta

Jumat (10/10/2025), Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (CLS FH UGM) telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum melalui program Santai Siang yang disiarkan di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari hibah pengabdian masyarakat dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM yang bertujuan mengedukasi masyarakat seputar isu-isu […]

Political Party Funding Transparency as a Pillar of Democracy: CLS FH UGM Promotes Political Accountability through the “Santai Siang” Program on RRI Yogyakarta Read More »

MIH UGM Jakarta Campus Promotes Reform of State-Owned Enterprise Governance Based on Integrity and Public Accountability

Program Studi MIH UGM (Kampus Jakarta) kembali berperan aktif dalam mendorong agenda reformasi tata kelola sektor publik yang berkelanjutan. Sabtu (11/10/2025), MIH UGM (Kampus Jakarta) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Tata Kelola BUMN: Model Komposisi dan Kompensasi Ideal untuk Komisaris BUMN” bertempat di Auditorium Lantai 9 Kampus Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari

MIH UGM Jakarta Campus Promotes Reform of State-Owned Enterprise Governance Based on Integrity and Public Accountability Read More »

Conversion of Girik/Letter C to Certificates: Efforts to Ensure Legal Certainty Regarding Land

Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan Penyuluhan Hukum bertema “Konversi Girik/Letter C menjadi Sertipikat: Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum atas Tanah”. Penyuluhan ini dilaksanakan di Aula Adikarta, Komplek Pemerintah Daerah Kulon Progo, pada Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan dorongan kepada masyarakat agar segera melakukan konversi Girik/Letter C menjadi

Conversion of Girik/Letter C to Certificates: Efforts to Ensure Legal Certainty Regarding Land Read More »

UGM’s Faculty of Law Strengthens Village Governance in Gunungkidul Through Legal Education Based on the Special Status of the Special Region of Yogyakarta

Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) selenggarakan penyuluhan hukum bersama Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Penyuluhan hukum ini mengangkat tema “Kewenangan, Peran dan Tanggung Jawab Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul dalam Bingkai Ketatanegaraan dan Keistimewaan Yogyakarta”. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa (8/10/2025) bertempat di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten

UGM’s Faculty of Law Strengthens Village Governance in Gunungkidul Through Legal Education Based on the Special Status of the Special Region of Yogyakarta Read More »

Faculty of Law UGM Lecturers and Students Contribute to International Conference: ASEAN's Path to Sustainable Development

Ardianto Budi Rahmawan, S.H., LL.M., dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) yang tengah menempuh program doktoral di University of Pécs, Hungaria, bersama tiga mahasiswi FH UGM, yaitu Andi Sitti Ainy Nur Alifah (2022), Lusia Rina Wulandari (2022), dan Maylani Sri Maharani (2022), berhasil mewakili UGM dalam Hybrid International Conference yang diselenggarakan oleh Ho

Faculty of Law UGM Lecturers and Students Contribute to International Conference: ASEAN's Path to Sustainable Development Read More »

FH UGM Dorong Reformasi Hukum Pidana Berkelanjutan melalui Seminar Nasional “Pembaharuan Judicial Scrutiny dalam Rancangan KUHAP”

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Program Magister Ilmu Hukum sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Pembaharuan Judicial Scrutiny dalam Rancangan KUHAP” pada Jumat (3/10/2025) di Auditorium Gedung B FH UGM serta disiarkan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menghadirkan para pakar hukum pidana terkemuka, yaitu Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

FH UGM Dorong Reformasi Hukum Pidana Berkelanjutan melalui Seminar Nasional “Pembaharuan Judicial Scrutiny dalam Rancangan KUHAP” Read More »

UGM Faculty Of Law And Pertamina Explore Transnational Business Law And Bankruptcy In The 11th Week Of The 2025 Pertamina Mini Master Of Law Program

Kolaborasi strategis antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (NRGS), bersama PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Corporate University kembali berlanjut pada penyelenggaraan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2025. Memasuki minggu kesebelas, rangkaian pembelajaran berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 4–5 Oktober 2025, di Kampus Magister Ilmu Hukum UGM,

UGM Faculty Of Law And Pertamina Explore Transnational Business Law And Bankruptcy In The 11th Week Of The 2025 Pertamina Mini Master Of Law Program Read More »

Notaries’ Day Out Gathering & Professional Development: Building Effective Communication and a Sense of Camaraderie Among Notary Candidates

Dalam rangka mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas diri mahasiswa baru, Keluarga Mahasiswa Notariat (KMN) Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan kegiatan Notariat’s Day Out Gathering & Upgrading. Kegiatan ini dilaksanakan Minggu (5/10/2025) di Waroeng Belik, Ngaglik, Sleman. Kegiatan yang menggabungkan konsep gathering dan upgrading ini diikuti oleh mahasiswa baru Magister Kenotariatan UGM angkatan 2025. Acara dibuka dengan

Notaries’ Day Out Gathering & Professional Development: Building Effective Communication and a Sense of Camaraderie Among Notary Candidates Read More »

POLICY PAPER: ON THE BREBES REGENCY GOVERNMENT’S PLAN FOR THE CONSTRUCTION OF AN ACCESS ROAD TO THE KUBANGSARI INDUSTRIAL CENTER, SPECIFICALLY THE KUBANGSARI–DUKUH WANGON MAIN ROAD SECTION IN KETANGGUNGAN DISTRICT. By: The UGM Faculty of Law Research Team

Sebagaimana konsep dari welfare state, maka konsep tersebut memberikan tugas kepada pemerintah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut akan sangat erat kaitannya dengan tugas dasar pemerintah secara sempit, dan secara luas adalah terkait dengan tujuan negara, yaitu bestuurszoorg (kesejahteraan umum). Prinsip hukum administrasi negara (HAN) sebagai the law relating to public administration, yaitu

POLICY PAPER: ON THE BREBES REGENCY GOVERNMENT’S PLAN FOR THE CONSTRUCTION OF AN ACCESS ROAD TO THE KUBANGSARI INDUSTRIAL CENTER, SPECIFICALLY THE KUBANGSARI–DUKUH WANGON MAIN ROAD SECTION IN KETANGGUNGAN DISTRICT. By: The UGM Faculty of Law Research Team Read More »

POLICY PAPER: CUT-AND-FILL ON THE BUARA–KUBANGSARI MAIN ROAD, INDUSTRIAL ZONE IN KETANGGUNGAN SUBDISTRICT, BREBES REGENCY GOVERNMENT, By: Research Team, Faculty of Law, UGM

Salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan seluruh warga negara. Sebagaimana konsep dari welfare state, maka konsep tersebut memberikan tugas kepada pemerintah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, bestuurszoorg (kesejahteraan umum), dengan konsekuensinya adalah pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan (staatsbemoeienis) dalam segala sisi kehidupan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan

POLICY PAPER: CUT-AND-FILL ON THE BUARA–KUBANGSARI MAIN ROAD, INDUSTRIAL ZONE IN KETANGGUNGAN SUBDISTRICT, BREBES REGENCY GOVERNMENT, By: Research Team, Faculty of Law, UGM Read More »

Scroll to Top