SDG 15: Ekosistem Daratan

Gagasi Jus Cogens Lingkungan di Era Antroposen, Diah Apriani Atika Sari Raih Gelar Doktor di FH UGM

Di tengah krisis ekologis global dan terlampauinya batas-batas kemampuan planet (planetary boundaries) pada era Antroposen, penguatan kerangka hukum internasional yang imperatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan bumi. Menjawab tantangan tersebut, Diah Apriani Atika Sari, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM), secara resmi mempertahankan disertasinya yang menawarkan pembentukan […]

Gagasi Jus Cogens Lingkungan di Era Antroposen, Diah Apriani Atika Sari Raih Gelar Doktor di FH UGM Read More »

Legal Counseling on Dispute Resolution in Neighborhood Relations, Waste Management, and Village Treasury Land Management in Bendung Village, Gunungkidul

Selasa (21/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) telah sukses menyelenggarakan kolaborasi acara Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul. Penyuluhan hukum ini merupakan bentuk sinergi dari berbagai unsur, akademisi melalui kehadiran

Legal Counseling on Dispute Resolution in Neighborhood Relations, Waste Management, and Village Treasury Land Management in Bendung Village, Gunungkidul Read More »

Public Screening and Discussion of Pesta Babi Highlight Ecological Justice and the Rights of Indigenous Papuan Communities

Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno yang berkolaborasi dengan Center for Restoration and Regeneration Studies (CERRES), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ), dan Dema Justicia menyelenggarakan kegiatan “Nonton Bersama dan Diskusi Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu (13/5/2026) pukul 14.00 WIB di Ruang Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Antusiasme peserta

Public Screening and Discussion of Pesta Babi Highlight Ecological Justice and the Rights of Indigenous Papuan Communities Read More »

When Permits No Longer Protect: UGM Faculty of Law’s Department of Administrative Law Highlights the Crisis in Indonesia’s Licensing Legal Policy

Sabtu (25/4/2026), Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan agenda Dialog Publik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mendesain Ulang Politik Hukum Perizinan” sebagai ruang diskusi akademik mengenai arah kebijakan dan regulasi perizinan di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku berjudul Hukum Perizinan: Perkembangan dan Catatan Evaluatif

When Permits No Longer Protect: UGM Faculty of Law’s Department of Administrative Law Highlights the Crisis in Indonesia’s Licensing Legal Policy Read More »

PANDEKHA FH UGM and Working Group ICCAs Indonesia Host Studium Generale and Dissemination of Public Examination of Constitutional Court Decision on the Biodiversity Conservation Law (UU KSDAHE)

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) berkolaborasi dengan Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menyelenggarakan kegiatan bertajuk Studium Generale dan Diseminasi Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE). Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan

PANDEKHA FH UGM and Working Group ICCAs Indonesia Host Studium Generale and Dissemination of Public Examination of Constitutional Court Decision on the Biodiversity Conservation Law (UU KSDAHE) Read More »

Public Examination of Supreme Court Decision No. 5287 K/Pdt/2025 and the Future of Communal Land Rights in the Indonesian Legal System

Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno yang berkolaborasi dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (Pandekha) dan Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) menyelenggarakan Eksaminasi Putusan bertajuk “Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Agung Nomor 5287 K/Pdt/2025 dan Masa Depan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan Kamis (16/4/2026) di Ruang 3.1.1. Fakultas Hukum Universitas

Public Examination of Supreme Court Decision No. 5287 K/Pdt/2025 and the Future of Communal Land Rights in the Indonesian Legal System Read More »

Academic Oration at FH UGM's 80th Anniversary Reflects on Legal Decolonization and the Shadow of Colonial Legacy in Contemporary Agrarian Conflict

Dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-80, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Orasi Ilmiah sebagai bagian dari Rapat Senat Terbuka. Kegiatan tersebut terselenggara pada Jumat (13/2/2026), bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UGM. Orasi ilmiah tersebut disampaikan oleh Prof. dr. W.J. (Ward) Berenschot dari University of Amsterdam, seorang akademisi yang dikenal luas atas kajiannya

Academic Oration at FH UGM's 80th Anniversary Reflects on Legal Decolonization and the Shadow of Colonial Legacy in Contemporary Agrarian Conflict Read More »

FH UGM Examines Climate Crisis and Land Grabbing Through a Rule of Law Lens at International Seminar Marking its 80th Anniversary

Dalam rangka memperingati Lustrum ke-16, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan International Seminar bertajuk “Land Grabs, Climate Change, and Disasters: Reflecting Rule of Law and Its Protection to Citizens in Recent Indonesian Politics” pada Kamis (12/2/2026) pukul 08.30–12.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung B FH UGM, Yogyakarta ini menjadi ruang refleksi akademik atas

FH UGM Examines Climate Crisis and Land Grabbing Through a Rule of Law Lens at International Seminar Marking its 80th Anniversary Read More »

Land, Food Security, and Agrarian Justice

Program Ketahanan Pangan Nasional (KPN) itu perlu didukung karena merupakan perwujudan kebijakan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat atas terpenuhinya pangan yang dijamin oleh Konstitusi. Ketersediaan tanah merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan program KPN. Jika kebijakan perolehan tanah dan kebijakan lain yang mendukung KPN memenuhi prinsip keadilan (distribusi dan pemerataan, perlindungan kelompok rentan dan

Land, Food Security, and Agrarian Justice Read More »

Suluh Praja Legal Outreach in Giripeni Village, Kulon Progo: Expanding Legal Awareness on Village Land Assets, Village Regulations on Environmental Protection, and the Merah Putih Cooperative

 Kamis (29/1/2026), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Wunung, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu

Suluh Praja Legal Outreach in Giripeni Village, Kulon Progo: Expanding Legal Awareness on Village Land Assets, Village Regulations on Environmental Protection, and the Merah Putih Cooperative Read More »

Scroll to Top