Seminar Transformasi Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Melalui Sistem Tanggungan Elektronik.

Seminar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM dalam rangka the 1st Universitas Gadjah Mada Notary Law Conference and Call for Paper 2022, pada Kamis 27 Januari 2022 pukul 08.30 sampai 12.30 WIB melalui Zoom Meeting.

Menjadi narasumber dalam seminar ini, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., Koes Widarbo, S.H., M.M., M.Kn., Deasy Widya Sari, S.H., M.Kn., serta moderator Dr. RA Antari Inaka Turingsih, S.H., M.H. .

Melalui seminar ini, mengupas secara mendalam hal-hal terkait Permen ATR/Ka.BPN No.5/2020 sebagai turunan dari UU No. 4/1996. Pemaparan materi terbagi menjadi empat materi utama yang meliputi digitalisasi hak tanggungan dan pencapaian tujuan hak tanggungan, catatan kritis terhadap UU Hak Tanggungan dan Perkaban No. 5/2020, pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik dalam sistem mitra BPN khususnya terkait kreditur perorangan dan badan hukum, serta kendala implementasi pelayanan hak tanggungan elektronik dari sisi pejabat pembuat akta tanah. Melalui seminar ini pula memungkinkan terjadinya diskusi yang interaktif antara para narasumber dan para peserta seminar mengenai hak tanggungan.

TAGS :  

Latest News

PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang” 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …

Scroll to Top