MHBK Berpartisi dalam Diskusi Kritis tentang Konsesi Tambang bagi Ormas Keagamaan dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) X INTEGRITY Law Firm berkolaborasi dengan Jamaah Muslim Fisipol dan BEM KM UGM menyelenggarakan diskusi yang mengangkat tema “Konsesi Tambang bagi Ormas Keagamaan: Untuk Kepentingan Siapa?”.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Persatuan Fakultas Filsafat UGM ataupun melalui platform Zoom Meeting, Selasa (13/08/2024), dari pukul 12.30 WIB hingga 15.30 WIB. Salah satu narasumber utama dalam acara ini yakni Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum UGM, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

Dalam paparannya, Totok mengulas secara kritis tentang potensi “dosa lingkungan” yang mungkin timbul dari pemberian konsesi usaha pertambangan mineral dan batubara kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. Narasumber menyoroti pula perubahan signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang merevisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Lebih lanjut, Totok menjelaskan juga bahwa pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan berpotensi menjadi justifikasi bagi watak eksploitatif dalam industri tambang. Beliau juga mengangkat isu kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat adat.


Diskusi ini menyentuh beberapa aspek dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni Tujuan 15 mengenai Ekosistem Daratan dan Tujuan 16 terkait Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Selain itu, diskusi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak kebijakan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Acara ini diharapkan pula dapat mendorong lahirnya dialog konstruktif mengenai isu-isu krusial dalam industri pertambangan di Indonesia. 

Kegiatan ini juga mencerminkan peran penting perguruan tinggi, khususnya UGM, dalam mendorong diskusi kritis tentang kebijakan publik yang berdampak luas pada masyarakat dan lingkungan. Melalui forum seperti ini, diharapkan dapat muncul gagasan-gagasan solutif untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Penulis: Nazwa Adlina Nst
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Raih Juara 2 Nasional pada Sam RatulangiLegal Writing Competition 2026.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui delegasinya, Salsabila Zita Amalia (2023), Cut Kayla Layyina (2023), dan Fayyaza Naira Hafidz (2023) yang …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

Saat Izin Tak Lagi Melindungi: Departemen HAN FH UGM Soroti Krisis Politik Hukum Perizinan

Sabtu (25/4/2026), Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan agenda Dialog Publik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mendesain Ulang Politik Hukum Perizinan” …

Scroll to Top