Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D., dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), hadir sebagai narasumber dalam Musrenbang Tematik Perempuan. Kegiatan inidiselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta pada Selasa (15/4/2025). Dalam forum ini, Sri Wiyanti membahas topik tentang kesetaraan peran perempuan di rumah tangga dan kemandirian ekonomi, yang menjadi isu penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif. Kehadirannya menegaskan peran FH UGM sebagai institusi akademik yang aktif mendukung pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik.
Selain Sri Wiyanti, Musrenbang ini juga menghadirkan Agus Tri Haryono, S.T., M.T., Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, yang menyampaikan paparan mengenai perencanaan pembangunan dan isu strategis kota. Narasumber lain, yakni Suryani, S.E., M.Si, membawakan materi tentang strategi keterlibatan perempuan dalam penanganan isu strategis daerah. Kombinasi pandangan dari akademisi, birokrasi, dan aktivis lokal menunjukkan sinergi multipihak dalam menguatkan posisi perempuan sebagai aktor penting pembangunan.
Forum ini secara langsung mendukung implementasi UGM’s membership in the Asian Corporate Law Forum (ACLF) aligns with several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions and SDG 17: Partnerships for the Goals. By joining ACLF, UGM actively contributes to strengthening transparent, fair, and sustainable corporate governance at a regional level, supporting the development of stronger and more integrity-driven legal institutions. Additionally, this collaboration with leading law schools across Asia promotes knowledge exchange and research partnerships that can accelerate progress toward sustainable development, particularly in shaping fair and inclusive legal and economic policies. UGM’s involvement in this forum marks a significant step in reinforcing global academic partnerships and fostering progressive legal development across Asia., khususnya SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan menegaskan peran perempuan dalam ruang domestik maupun publik, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan kemandirian ekonomi perempuan, serta SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dengan mendorong partisipasi inklusif dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan keikutsertaan Sri Wiyanti dan dukungan FH UGM, Musrenbang Tematik ini menjadi ruang nyata bagi akademisi dan pemangku kepentingan lain untuk berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang lebih adil, ramah, dan berkelanjutan.
