Soroti Eksistensi Ketentuan Pidana dalam Program ASI Eksklusif, Tisa Windayani Raih Gelar Doktor di FH UGM

Tisa Windayani, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM), resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Eksistensi Ketentuan Pidana Dalam Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Bagi Bayi. Ujian terbuka ini diselenggarakan pada Rabu (14/1/2026), bertempat di Ruang 3.1.1 Gedung 3 Lantai 1 FH UGM.

Penelitian yang dilakukan oleh Tisa berangkat dari fenomena penggunaan hukum pidana yang cenderung berlebihan (over-kriminalisasi) dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, ia menyoroti ratio legis atau dasar pemikiran dibentuknya ketentuan pidana dalam program ASI Eksklusif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai instrumen perlindungan hukum bagi hak atas kesehatan ibu dan bayi.

Melalui kacamata asas kemanfaatan, Tisa menemukan adanya problematika serius dalam implementasi norma tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa dari sisi formil, pembentukan ketentuan pidana dalam program pemberian ASI Eksklusif bagi bayi tidak didukung dengan penjelasan yang memadai mengenai aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap relasi sosial dalam konteks keluarga dan tempat kerja secara komprehensif.

Dalam temuannya, Tisa merekomendasikan perlunya dekriminalisasi terhadap perbuatan menghalangi program ASI Eksklusif dalam lingkup keluarga. “Ketentuan pidana dalam konteks keluarga tidak memenuhi asas kemanfaatan karena potensi dampak negatifnya justru dapat merugikan ibu dan bayi yang seharusnya dilindungi,” ungkapnya dalam ujian terbuka. Sebaliknya, ia mendorong penguatan edukasi sebagai alternatif yang lebih efektif bagi anggota keluarga, khususnya suami ibu menyusui. Sementara untuk sektor tempat kerja, ia mengusulkan reformulasi ketentuan agar lebih jelas (lex certa) dan diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) yang didahului sanksi administratif.

Sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. selaku Ketua Tim Penguji. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. dan Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D. sebagai Promotor dan Ko-Promotor. Adapun anggota penguji adalah Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.; Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.; Dr. Rimawati, S.H., M.Hum.; serta dr. Likke Putri, MPH., Ph.D. dari FKKMK UGM.

Keberhasilan Dr. Tisa Windayani, S.H., LL.M. dalam menuntaskan studi doktoralnya mencerminkan komitmen kuat FH UGM dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) terkait perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui penguatan reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan, proporsional, dan humanis. Karya disertasi ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana dan kesehatan, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan regulasi pemberian ASI eksklusif di Indonesia.

Writer: Wisnu Arya Audanta (part-timer PDIH)

TAGS :  

Latest News

UGM Faculty of Law, NRGS, and PT Pertamina (Persero) Continue the 2026 Pertamina Mini Master of Law Program in Its Second Week of Learning

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui …

BLC of UGM Faculty of Law Collaborates with RRI Pro 2 Jogja to Promote MSME Legal Literacy through Legal Education Broadcast

Rabu (6/5/2026), Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan RRI 2 Pro Jogja menyelenggarakan Siaran Penyuluhan Hukum bertajuk “UMKM Naik Kelas: Usaha …

Suluh Praja and Desa Mitra Collaboration: The Collaboration of PKBH FH UGM, Kejati DIY, and Dema Justicia in Conducting Legal Counseling on Village Treasury Land Management and Village Tourism in Merdikorejo Village, Sleman

Jumat (8/5/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati …

Scroll to Top