Nusa Tenggara Timur – (Jumat, 19/09/2025) Hari keempat rangkaian kegiatan pengabdian unggulan di Nusa Tenggara Timur, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) berkunjung ke Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (FH Undana). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penjajakan kerja sama. Dalam kegiatan ini, tim FH UGM […]
Nusa Tenggara Timur – (Kamis, 18/09/2025) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) melanjutkan kolaborasi multiple helix pengabdian unggulan bersama Desamind dan FH Unwira di Nusa Tenggara Timu. Agenda hari ketiga ini berlokasi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, tepatnya di Desa Napan, Kec. Bikomi Utara, Kab.
Nusa Tenggara Timur – (Rabu, 17/09/2025) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) melanjutkan rangkaian pengabdian unggul di Nusa Tenggara Timur dengan menggandeng Desamind dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (FH Unwira). Pada hari kedua ini, kegiatan difokuskan pada penyuluhan hukum yang melibatkan pemerintah daerah,
Nusa Tenggara Timur – Selasa (16/09/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (FH Unwira) melaksanakan kolaborasi pengabdian masyarakat di Nusa Tenggara Timur pada hari pertama program pengabdian masyarakat unggul, yang pada kesempatan kali ini diselenggarakan di Provinsi Nusa
PKBH FH UGM bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi DIY menggelar kegiatan penyuluhan hukum bagi Pemerintah Kalurahan Timbulharjo, Bantul. Penyuluhan ini terkait penyusunan rancangan peraturan kalurahan mengenai pungutan. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (11/9/2025) di Ruang Pusat Kajian FH UGM dan dihadiri oleh perangkat kalurahan, perwakilan Kejaksaan Tinggi DIY, serta akademisi dari FH UGM. Acara ini bertujuan untuk
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui unit kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta kembali menyelenggarakan siaran program penyuluhan hukum bertajuk talkshow “Pro Justicia” yang pada siaran kali ini mengangkat tema “Penanganan Penyalahgunaan Narkoba: Antara Penegakan Hukum dan Pendekatan Sosial”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat akan
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) bersama Pemerintah Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, serta Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, menyelenggarakan Review Peraturan Kalurahan Sumberagung tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pusat Kajian, Gedung IV FH UGM, pada Rabu (10/9/2025), pukul 09.00–11.00 WIB. Tujuan utama kegiatan
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH UGM) bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalurahan Sogan mengadakan penyuluhan luring terkait pendampingan Peraturan Kalurahan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup pada Selasa (9/9/2025) di Ruang Pusat Kajian FH UGM. Pada pendampingan peraturan kalurahan ini, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M. selaku
TVRI Yogyakarta bersama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menghadirkan program penyuluhan hukum “Pro Justicia” yang kali ini mengangkat tema sensitif dan aktual, yakni “Perkembangan Pengaturan Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia dan Implementasinya”. Melalui siaran yang menghadirkan Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si., selaku pakar Hukum Islam UGM, diskusi ini menyoroti dinamika regulasi perkawinan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui dosen Departemen Hukum Tata Negara, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum., menyelenggarakan pertemuan pendampingan pembentukan Peraturan Kalurahan bersama Tim Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi DIY. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Meeting Pusat Kajian FH UGM dengan fokus pada draft Peraturan Kalurahan Patalan mengenai Keterbukaan Informasi
