Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Jabatan Notaris serta Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024 – 2027

Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, yaitu Dr. Destri Budi Nugraheni S.H., M.S.I. dan Anggita Mustika Dewi, S.H., M.Kn. menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Jabatan Notaris serta Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024 – 2027. Dalam acara tersebut turut dilantik R. Sumendro, S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. 

Pelantikan MPWN dilakukan oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Rabu (18/09/24). Acara ini berlangsung di Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Hadir dalam acara ini antara lain Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia serta anggota MKNW dari unsur notaris dan dari unsur akademisi. Fakultas Hukum UGM dipercaya mengirimkan dosen-dosen pengajar pada Magister Kenotariatan sebagai Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris, sebagai tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. 

Dengan pelantikan ini, diharapkan anggota terpilih dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris secara objektif, tanpa terpengaruh oleh intimidasi atau gratifikasi. Acara ini merupakan momen penting dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis: Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Latest News

PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang” 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …

FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …

Jupriyadi Raih Gelar Doktor UGM Usai Tawarkan Reformulasi Peninjauan Kembali Demi Kepastian Hukum

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM) kembali melahirkan pakar hukum baru yang membawa gagasan strategis bagi penyempurnaan sistem …

Scroll to Top