Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Jabatan Notaris serta Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024 – 2027

Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, yaitu Dr. Destri Budi Nugraheni S.H., M.S.I. dan Anggita Mustika Dewi, S.H., M.Kn. menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan, Pembinaan, dan Pengawasan Jabatan Notaris serta Pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2024 – 2027. Dalam acara tersebut turut dilantik R. Sumendro, S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. sebagai Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. 

Pelantikan MPWN dilakukan oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Rabu (18/09/24). Acara ini berlangsung di Ballroom Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Hadir dalam acara ini antara lain Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia serta anggota MKNW dari unsur notaris dan dari unsur akademisi. Fakultas Hukum UGM dipercaya mengirimkan dosen-dosen pengajar pada Magister Kenotariatan sebagai Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris, sebagai tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY. 

Dengan pelantikan ini, diharapkan anggota terpilih dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris secara objektif, tanpa terpengaruh oleh intimidasi atau gratifikasi. Acara ini merupakan momen penting dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis: Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Berita Terbaru

Mengapa Perlu Pembelaan Kebebasan Akademik Di Kawasan Asia Tenggara?

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ, Center for Law and Social Justice) mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan akademik di Asia …

Fakultas Hukum UGM Laksanakan Kerja Sama Rekam Sidang Tindak Pidana Korupsi Bersama KPK dan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Fakultas Hukum UGM bersama KPK melalui Direktorat PJKAKI dan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan perjanjian kerjasama kegiatan rekam sidang (Reksi) perkara tindak pidana korupsi. Tidak …

FH UGM dan Bawaslu Sleman Teken Perjanjian Kerjasama untuk Pengawasan Pilkada 2024

Jumat (20/9/24), Dekanat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, Dr. Heribertus Jaka …

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ, Center for Law and Social Justice) mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan …

Fakultas Hukum UGM bersama KPK melalui Direktorat PJKAKI dan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melaksanakan perjanjian kerjasama kegiatan rekam sidang (Reksi) perkara tindak …

Jumat (20/9/24), Dekanat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, …

Scroll to Top