Prof. Hartini Dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam FH UGM

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) kembali menambah jajaran Guru Besarnya melalui pengukuhan Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si. sebagai Guru Besar Penyelesaian Perkara Bidang Hukum Islam. Upacara pengukuhan dilaksanakan di Balairung Universitas Gadjah Mada pada Kamis (30/10/2025), dan dihadiri oleh kolega, sahabat, serta keluarga besar Prof. Hartini.

Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul “Memodifikasi Model Perceraian Tidak Berbasis Kesalahan dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia”, Prof. Hartini menyoroti pentingnya pembaruan pendekatan dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

Prof. Hartini merekomendasikan agar Pengadilan Agama lebih menaruh perhatian pada aspek pengasuhan anak pascaperceraian dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Pendekatan ini dinilai sejalan dengan komitmen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, melalui sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Selain itu, gagasan tersebut juga berkontribusi pada SDG 5 tentang kesetaraan gender dan SDG 10 tentang pengurangan ketimpangan, dengan mendorong proses perceraian yang lebih adil, tidak diskriminatif, serta memperhatikan hak-hak perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Islam.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Muh. Baiquni, M.P.P. selaku Ketua Dewan Guru Besar UGM menyampaikan bahwa Prof. Hartini merupakan salah satu dari 542 Guru Besar aktif di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Di tingkat fakultas, Prof. Hartini tercatat sebagai salah satu dari 16 Guru Besar aktif dari total 27 Guru Besar yang pernah dimiliki Fakultas Hukum UGM.

Pengukuhan ini tidak hanya menjadi capaian akademik bagi Prof. Hartini secara personal, tetapi juga memperkuat kontribusi FH UGM dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, khususnya dalam pembaruan hukum acara peradilan agama yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.Pengukuhan Prof. Hartini menegaskan peran FH UGM dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan keilmuan hukum yang responsif terhadap persoalan sosial, serta memperkuat kontribusi akademisi dalam mendorong sistem peradilan agama yang lebih humanis, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

TAGS :  

Latest News

Assessing the Legal Evidentiary Value of Receipts in Land Rights Transfers: A Collaborative Educational Initiative Between UGM Notarial Law Students and a Notary & Land Deed Official (PPAT) Through an RRI Pro 2 Yogyakarta Broadcast

Praktik transaksi jual beli tanah di bawah tangan yang mengandalkan selembar kuitansi bermeterai masih menjadi fenomena yang sangat lazim di tengah masyarakat, khususnya di wilayah …

Building Safe School Spaces through Legal Education: Collaboration between UGM Jakarta Campus and Pertamina Nusantara Regas on Pramuka Island

Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar,) KMMIH UGM (Kampus Jakarta) berkolaborasi dengan Pertamina Nusantara Regas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bertajuk …

Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XIX, Secara Resmi Telah Selesai

Perkuliahan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIX tahun 2026 resmi ditutup pada hari Sabtu (23/5/2026) yang diselenggarakan secara bauran (hybrid) bertempat di Ruang 3.1.1 …

Scroll to Top