Petentangan Norma Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

IMG_1877

Perkembangan internet yang sangat pesat dapat meningkatkan pola interaksi antar manusia, baik antar individu maupun kelompok. Hal itu membuat fenomena baru di bidang hukum. Fenomena tersebut yaitu salah satunya perlindungan hak cipta atas karya digital seperti : gambar digital (digital image), buku elektronik (e-book), grafik, tabel, film, musik dan lagu, dan jenis karya digital lainnya.

Saat ini, realita perlindungan hak cipta atas karya digital dilakukan dengan pendekatan perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan teknis / teknologi pengaman. Dalam  bidang teknologi informasi teknologi pengaman dikenal dengan istilah Digital Right Management (DRMs). Teknologi tersebut dapat dijadikan sarana perlindungan kekayaan intelektual di internet, termasuk karya digital di dalamnya.

Perlindungan hak cipta atas teknologi pengaman harus dinormakan dengan baik. Penormaan hak cipta atas teknologi pengaman salah satunya sangat ditentukan oleh pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta.  “Saya menyarankan semua undang-undang yang mengatur teknologi pengaman itu sebaiknya untuk mengadopsi doktrin yang perlindungan hak cipta yang tepat”, ujar Dr. Budi Agus Riswandi,S.H.,M.Hum. saat ujian terbuka di Gedung 1 Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (25/7). Konsultaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Digital : Studi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta terhadap Teknologi Pegaman dalam Perundang-undangan Hak Cipta Indonesia”.

Budi Agus Riswandi menuturkan doktrin yang paling tepat diterapkan adalah doktrin social control planing. Doktrin social control planing tidak hanya mengedepankan kemanfaatan atau perlindungan hak cipta untuk kepentingan masyarakat luas. “Tetapi juga memperhatikan kepentingan dari pencipta atau pemegang hak cipta”, imbuhnya.

Di Indonesia, pengadopsian doktrin perlindungan hak cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), namun juga diatur di dalam beberapa undang-undang lainnya. Penormaan perlindungan hak cipta  yang diatur di berbagai undang-undang itu nyatanya mengadopsi doktrin perlindungan hak cipta yang berbeda-beda, sehingga berpeluang menimbulkan perbedaan norma.  “Hal tersebut berpotensi dapat menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi”, tandas Agus Budi Riswandi. (fardi)

TAGS :  

Latest News

Angkat Topik Tindak Pidana Korporasi di Bidang Perpajakan, I Made Walesa Raih Gelar Doktor dari Fakultas Hukum UGM

I Made Walesa baru saja mengikuti ujian terbuka doktoral di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Senin (06/05/2024). Pada ujian ini Prof. M. Hawin S.H., …

Tim Nakamoto Berhasil Raih Juara 3 dalam HIMSLAW Legal Competition BINUS

Denny Wijaya (2021) dan Nicholas Aurelius Karosta (2021) berhasil meraih Juara 3 dalam perlombaan Legal Opinion HIMSLAW Legal Competition BINUS. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Prodi …

Guest Lecture “Sharia Economic Dispute Resolution (Comparative Study Between Indonesia and Malaysia)”

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan kegiatan Guest Lecture “Sharia Economic Dispute Resolution (Comparative Study Between Indonesia and Malaysia)” pada Kamis (24/04/2024). Kegiatan …

I Made Walesa baru saja mengikuti ujian terbuka doktoral di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Senin (06/05/2024). Pada ujian ini Prof. …

Denny Wijaya (2021) dan Nicholas Aurelius Karosta (2021) berhasil meraih Juara 3 dalam perlombaan Legal Opinion HIMSLAW Legal Competition BINUS. Kompetisi ini …

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan kegiatan Guest Lecture “Sharia Economic Dispute Resolution (Comparative Study Between Indonesia and Malaysia)” pada …

Komunitas Speech and Law Debate Society (SPECIALITY) FH UGM yang diwakilkan oleh Hasna Rufaidah (2022), Anika Minerva Promono (2023), dan Letisia Ortiez …

Scroll to Top