Dosen FH UGM Tekankan Urgensi Pendidikan Hukum dalam Kebijakan Alat Kesehatan Nasional

Senin (5/5/2025), Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M., dosen dari Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Penghapusan Pertimbangan Teknis (Pertek), dan Kebijakan TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional.” Acara ini digelar oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan ASPAKI dan HIPELKI.

Diskusi ini diselenggarakan dalam rangka merespons kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi perdagangan global dan industri alat kesehatan dalam negeri. Fokus utama pertemuan adalah menelaah dampak perubahan kebijakan impor dan regulasi teknis terhadap keberlangsungan dan daya saing produsen alat kesehatan nasional.

Dalam paparannya, Taufiq Adiyanto menegaskan pentingnya peran pendidikan hukum dan ekonomi dalam mengkaji kompleksitas kebijakan publik di sektor kesehatan. Ia menyampaikan bahwa pendidikan memainkan peran strategis dalam menciptakan pemahaman mendalam bagi pemangku kepentingan, sehingga dapat memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan nilai-nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Institusi yang Kuat).

Adiyanto juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang adaptif untuk mendukung pertumbuhan industri, dengan tetap menjaga standar keselamatan dan kualitas alat kesehatan. Menurutnya, relaksasi kebijakan harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif, agar tidak mengorbankan keselamatan publik. Pendekatan ini mendukung SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dengan mendorong layanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan.

Perubahan kebijakan TKDN dari pendekatan kewajiban menjadi pendekatan insentif juga dibahas sebagai peluang untuk mendorong inovasi dalam negeri. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan vokasi bagi pelaku industri lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan sektor industri yang inklusif, sesuai dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

FGD ini menjadi forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi responsif terhadap dinamika global. Dialog berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor dipandang sebagai kunci untuk menciptakan ekosistem industri alat kesehatan yang berkelanjutan dan kompetitif.

Taufiq menutup diskusi dengan menegaskan kembali bahwa pendidikan tidak hanya menjadi alat transfer ilmu, tetapi juga landasan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan visioner dalam mendukung transformasi industri alat kesehatan nasional.

TAGS :  

Latest News

UGM Faculty of Law, NRGS, and PT Pertamina (Persero) Continue the 2026 Pertamina Mini Master of Law Program in Its Second Week of Learning

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui …

BLC of UGM Faculty of Law Collaborates with RRI Pro 2 Jogja to Promote MSME Legal Literacy through Legal Education Broadcast

Rabu (6/5/2026), Business Law Community (BLC) Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan RRI 2 Pro Jogja menyelenggarakan Siaran Penyuluhan Hukum bertajuk “UMKM Naik Kelas: Usaha …

Suluh Praja and Desa Mitra Collaboration: The Collaboration of PKBH FH UGM, Kejati DIY, and Dema Justicia in Conducting Legal Counseling on Village Treasury Land Management and Village Tourism in Merdikorejo Village, Sleman

Jumat (8/5/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati …

Scroll to Top