Dosen FH UGM Tekankan Urgensi Pendidikan Hukum dalam Kebijakan Alat Kesehatan Nasional

Senin (5/5/2025), Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M., dosen dari Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Pelonggaran Kuota Impor, Penghapusan Pertimbangan Teknis (Pertek), dan Kebijakan TKDN terhadap Perkembangan Industri Alat Kesehatan Nasional.” Acara ini digelar oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK UGM bekerja sama dengan ASPAKI dan HIPELKI.

Diskusi ini diselenggarakan dalam rangka merespons kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi perdagangan global dan industri alat kesehatan dalam negeri. Fokus utama pertemuan adalah menelaah dampak perubahan kebijakan impor dan regulasi teknis terhadap keberlangsungan dan daya saing produsen alat kesehatan nasional.

Dalam paparannya, Taufiq Adiyanto menegaskan pentingnya peran pendidikan hukum dan ekonomi dalam mengkaji kompleksitas kebijakan publik di sektor kesehatan. Ia menyampaikan bahwa pendidikan memainkan peran strategis dalam menciptakan pemahaman mendalam bagi pemangku kepentingan, sehingga dapat memperkuat pengambilan keputusan berbasis data dan nilai-nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Institusi yang Kuat).

Adiyanto juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang adaptif untuk mendukung pertumbuhan industri, dengan tetap menjaga standar keselamatan dan kualitas alat kesehatan. Menurutnya, relaksasi kebijakan harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif, agar tidak mengorbankan keselamatan publik. Pendekatan ini mendukung SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dengan mendorong layanan kesehatan yang aman dan berkelanjutan.

Perubahan kebijakan TKDN dari pendekatan kewajiban menjadi pendekatan insentif juga dibahas sebagai peluang untuk mendorong inovasi dalam negeri. Dalam konteks ini, pelatihan dan pendidikan vokasi bagi pelaku industri lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pertumbuhan sektor industri yang inklusif, sesuai dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

FGD ini menjadi forum penting yang mempertemukan akademisi, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi responsif terhadap dinamika global. Dialog berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor dipandang sebagai kunci untuk menciptakan ekosistem industri alat kesehatan yang berkelanjutan dan kompetitif.

Taufiq menutup diskusi dengan menegaskan kembali bahwa pendidikan tidak hanya menjadi alat transfer ilmu, tetapi juga landasan dalam menciptakan kebijakan yang adil dan visioner dalam mendukung transformasi industri alat kesehatan nasional.

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM Gelar Pelatihan Penggunaan Timbangan Sampah untuk Mendukung Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Kamis (20/6/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan pelatihan penggunaan timbangan sampah bagi tenaga alih daya kebersihan dan taman. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan …

Pandekha FH UGM, ASSLESI, AMAN, dan HuMa Gelar Diskusi Publik Mengenai Prinsip FPIC dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara …

Telah Dibuka Pendaftaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XX FH UGM bersama PERADI Tahun 2026

Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan XX Tahun 2026. Program ini …

Scroll to Top