SEJARAH HUKUM INDONESIA
Sejarah hukum adalah merupakan campuran dari beberapa sistem hukum yaitu hukum eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Terjadinya campuran tersebut ialah akibat bertemunya antara sistem hukum eropa kontinental yang di bawa oleh belanda selama jaman penjajahan di nusantara dan ini juga di bagi dalam tiga priode VOC, Liberal, Politik etis hingga penjajahan Jepang sedangkan pada zaman hukum Agama dan hukum Adat memang sudah dianut oleh penduduk masyarakat nusantara yang multi religi, suku, etnis dan kultur ini menunjukkan bahwa pengembangan dari hukum negara berdasarkan hukum agama dan hukum adat. Pengaruh hukum agama di Indonesia - karena sebagian besar masyarakat menganut agama Islam - di dominasi oleh hukum syari'at Islam terutama hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan sedangkan hukum adat banyak diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan adopsi dan implementasi aturan-aturan adat setempat dari masyarakat adat yang berbudaya di wilayah nusantara Indonesia khususnya. sebagai makhluk sosial (zoon politicoon) manusia memiliki kebebasan namun tidak bisa berbuat sekehendaknya karena keterkaitan kebebasan orang lain, maka dari itu masyarakat menciptakan norma-norma sebagai batasan melaksanakan kebebasan asasi dalam masyarakat ada dan berlaku norma-norma Agama, norma susila, norma Adat maupun norma hukum[1]. studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Di antara para ahli hukum dan ahli sejarah proses hukum tertentu, telah dilihat sebagai rekaman evolusi undang-undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang-undang ini telah berevolusi dengan pandangan untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum; Beberapa menganggapnya sebagai cabang sejarah intelektual. Ahli sejarah abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih kontekstualisasi lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Mereka telah melihat institusi hukum sebagai sistem peraturan, pemain dan simbol yang kompleks dan telah melihat elemen-elemen ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, menyesuaikan, menolak atau mempromosikan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Sejarawan hukum semacam itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penyelidikan sains sosial, dengan menggunakan metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara para pemohon, pemohon dan pemain lain dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap institusi, praktik, prosedur dan briefing hukum yang memberi kita gambaran hukum dan masyarakat yang lebih kompleks daripada studi yurisprudensi, perkara kasus dan kode sipil yang dapat dicapai
Dema Justicia merupakan ormawa fakultas hukum universitas gadjah mada yang membahas isu isu politik dan melatih mahasiwa untuk berpikir kritis
LBH Yogyakarta adalah organisasi masyarakat sipil yang mempunyai visi dan misi menentukan arah transisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasis gerakan rakyat, serta menjamin dan melindungi rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta kebebasan dasar manusia
Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale
Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal
Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024
Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak
Supporting Sustainable Development, UGM Faculty of Law Enhances Understanding of Traditional Transaction Laws in Argomulyo Village, Sedayu, Bantul
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di
Legal Outreach on Medical Dispute Mediation – Enhancing Equitable Justice for Patients and Healthcare Professionals
Program penyuluhan hukum bertajuk “Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Pasien dan Tenaga Kesehatan melalui Mediasi Sengketa Medis” berlangsung di Gedung Nggolo Suwitan, Rumah Sakit Diponegoro, Rabu
Bisa Konseling Gratis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Buka Layanan Dukungan Psikologis
Tidak hanya memperhatikan capaian akademik, Fakultas Hukum UGM juga fokus pada kesehatan dan kesejahteraan mental mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan karyawannya. Melalui program Health Promoting
Dosen FH UGM Diundang Mengajar di Universitas Oslo, Bahas Kebebasan Akademik dan Ekspresi di Asia Tenggara
Herlambang P. Wiratraman, dosen dari Fakultas Hukum UGM, mendapat undangan untuk menjadi pengajar tamu di Fakultas Hukum Universitas Oslo, Norwegia, pada Rabu (18/9/24) hingg Senin