Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan,S.H., M.Tax., Ph.D., dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Tony Tribagus Spontana, S. H., M. Hum., menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada Selasa (6/12). Penandatanganan PKS tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kelas Kerja Sama Para Pegawai Kejaksaan R.I. Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini dilaksanakan di Auditorium Gedung B, Fakultas Hukum UGM.
Kegiatan diawali dengan sambutan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum UGM. Dalam sambutannya, Dahliana Hasan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi pada Kepala Badiklat Kejaksaan R.I. karena sudah memikirkan untuk memperluas cangkupan perjanjian kerja sama dengan FH UGM dalam lingkup pendidikan doktor.
“Karena pendidikan juga merupakan suatu hal yang menjadi keniscayaan untuk memgembangkan keilmuan. Kadang ketika berpraktik, tidak sesuai dengan teori. Nah inilah yang bisa menjadi celah yang bisa diteliti untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapat serta memberikan kontribusi untuk masyarakat,” ujar Dahliana Hasan.
Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Ignatius Susatyo Wijoyo, M.M. Dalam kerja sama ini, Ignatius Susatyo berharap baik Kejaksaan maupun UGM dapat saling belajar dan memberikan feedback satu sama lain.
“Bagaimana pun pembelajaran bukanlah satu arah, melainkan dua arah. Diskusi mengenai keadaan riil di lapangan dapat memperkaya knowlegde pendidik di UGM. Nantinya hasil diskusi dapat dikembangkan menjadi research mengenai hukum di Inonesia atau aturan-aturan yang mungkin dapat diperbaiki,” tutur Ignatius Susatyo.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Tony Spontana menyatakan keinginannnya agar Kejaksaan RI dapat berkolaborasi dengan UGM dalam mempersiapkan sumber daya Indonesia khususnya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kejaksaan.
“Tuntutan ke depannya akan semakin berat kalau kita tidak mampu secara strategis menyiapkan calon jaksa penuntut umum yang mempunyai kompetisi dan keilmuan tinggi. Apalagi Persatuan Jaksa Indonesia merupakan bagian dari The International Association of Prosecutors di mana standar yang dimiliki sangat tinggi. Kesempatan untuk belajar ini tidak cuma-cuma, melainkan ada kewajiban moral untuk bisa menjadi bagian kejayaan kejaksaan menuju indonesia maju,” ungkap Tony Spontana dalam sambutannya.
