Selaraskan Kurikulum, MHBK Gelar Focus Group Discussion

Kamis (17/10/2024), Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan reviu terhadap kurikulum konsentrasi Hukum Kenegaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

Acara yang berlangsung di Ruang B.5.5 Fakultas Hukum UGM pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB ini dihadiri oleh para dosen dari Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta pimpinan dan staf dari program studi MHBK. FGD ini menjadi platform untuk berdiskusi secara intensif mengenai pembaruan kurikulum agar sesuai dengan standar mutu terkini dan kebutuhan akademik yang relevan.

Selama diskusi, peserta membahas berbagai komponen dari kurikulum konsentrasi Hukum Kenegaraan, termasuk mata kuliah seperti Teori Hukum, Politik Hukum, Teori dan Hukum Konstitusi, Hukum Tata Usaha Negara, serta beberapa mata kuliah lain yang terkait erat dengan bidang kenegaraan. Topik utama dalam FGD ini juga mencakup usulan perubahan kurikulum dan penambahan mata kuliah baru, dengan harapan dapat menghasilkan kurikulum yang lebih mutakhir dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia hukum yang terus berkembang.

Reviu kurikulum ini merupakan bagian dari upaya Program Studi MHBK untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang Pendidikan Bermutu. Pembaharuan kurikulum diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, siap menghadapi tantangan di era modern, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem hukum dan tata negara di Indonesia.

Dengan dilaksanakannya FGD ini, Program Studi MHBK Fakultas Hukum UGM kembali menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang hukum, khususnya dalam konsentrasi Hukum Kenegaraan. Hal ini juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum bisnis dan kenegaraan di tingkat nasional maupun global.

Penulis: Nazwa Adlina (Part Timer MHBK)
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta Gelar Seminar Nasional bertajuk “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana”

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara hybrid pada Sabtu …

Natural Resources Governance Studies (NRGS) Faculty Of Law Ugm And Indonesian Energy Dispute Arbitration Board (BASE) Organize National Seminar On “Legal Aspects Of Natural Gas Industry Practices In The Energy Transition Era”

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium Gedung B Fakultas …

PKBH Faculty Of Law Ugm Holds First-Term 2025 "Suluh Praja" Coordination Meeting With DIY High Prosecutor's Office

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” Termin I Tahun …

Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM (Kampus Jakarta) menggelar acara Seminar Nasional “⁠Problematika Hukum Penerapan Business Judgement Rules di BUMN dalam Perkara Pidana” secara …

Jumat (14/11/2025), telah terselenggara Seminar Nasional yang bertajuk “Aspek Hukum Perkembangan Praktik Industri Gas Bumi di Era Transisi Energi” bertempat di Auditorium …

Selasa (11/02/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” …

Jumat (7/2/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) …

Scroll to Top