Selaraskan Kurikulum, MHBK Gelar Focus Group Discussion

Kamis (17/10/2024), Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (MHBK) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan reviu terhadap kurikulum konsentrasi Hukum Kenegaraan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

Acara yang berlangsung di Ruang B.5.5 Fakultas Hukum UGM pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB ini dihadiri oleh para dosen dari Departemen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, serta pimpinan dan staf dari program studi MHBK. FGD ini menjadi platform untuk berdiskusi secara intensif mengenai pembaruan kurikulum agar sesuai dengan standar mutu terkini dan kebutuhan akademik yang relevan.

Selama diskusi, peserta membahas berbagai komponen dari kurikulum konsentrasi Hukum Kenegaraan, termasuk mata kuliah seperti Teori Hukum, Politik Hukum, Teori dan Hukum Konstitusi, Hukum Tata Usaha Negara, serta beberapa mata kuliah lain yang terkait erat dengan bidang kenegaraan. Topik utama dalam FGD ini juga mencakup usulan perubahan kurikulum dan penambahan mata kuliah baru, dengan harapan dapat menghasilkan kurikulum yang lebih mutakhir dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia hukum yang terus berkembang.

Reviu kurikulum ini merupakan bagian dari upaya Program Studi MHBK untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 4 tentang Pendidikan Bermutu. Pembaharuan kurikulum diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, siap menghadapi tantangan di era modern, serta memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem hukum dan tata negara di Indonesia.

Dengan dilaksanakannya FGD ini, Program Studi MHBK Fakultas Hukum UGM kembali menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di bidang hukum, khususnya dalam konsentrasi Hukum Kenegaraan. Hal ini juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum bisnis dan kenegaraan di tingkat nasional maupun global.

Penulis: Nazwa Adlina (Part Timer MHBK)
Penyunting: Humas

TAGS :  

Berita Terbaru

PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang” 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …

Scroll to Top