Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Ringinharjo: Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Konsumen dalam Pinjaman Online

Kamis (22/02/2024), Kalurahan Ringinharjo, Bantul, menjadi saksi penyelenggaraan Penyuluhan Hukum Suluh Praja yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sekaligus memberikan solusi terkait permasalahan yang muncul. Acara ini digelar atas kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi “Tugas, Pokok, dan Fungsi Kejaksaan Tinggi DIY” yang membahas peran kejaksaan dalam menangani permasalahan hukum di wilayah DIY. Hal ini mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16 mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat.

Kemudian dilanjutkan oleh Annisa Syaufika Yustisia Ridwah, S.H., M.H. yang memaparkan mengenai pinjaman online dari aspek hukum perdata. Tidk hanya itu saja, Annisa Syaufika juga mengupas berbagai aspek terkait platform, perbedaan antara pinjaman online ilegal dan legal, karakteristik, serta resolusi permasalahan yang mungkin timbul. Pemaparan ini berkontribusi terhadap pencapaian SDGs poin 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Terakhr, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M. memberikan materi pinjaman online dari aspek hukum pida/ Secara lebih dalam, Diantika Rindam menyoroti ragam kejahatan berbasis elektronik, dampak yang ditimbulkan, serta perlindungan hukum bagi korban. Pembahasan ini terkait dengan pencapaian SDGs poin 10 tentang Kesenjangan yang Semakin Kecil.

Sebelum ditutup, dibuka sesi tanya jawab bagi para peserta yang berasal dari Kalurahan Ringinharjo. Sesi tanya jawab menyoroti perlindungan hukum bagi pelapor kasus tindak pidana pinjaman online ilegal dan hak anak hasil perkawinan siri dalam menerima warisan dan kesempatan pekerjaan. Jawaban yang diberikan menekankan pentingnya perlindungan hukum yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sejalan dengan SDGs poin 16 dan 10.

Kegiatan ini diakhiri dengan harapan bahwa pemahaman hukum yang diperoleh masyarakat dapat menjadi landasan kuat dalam melindungi hak-hak mereka dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis : Pramita Putri Rahmadhani

TAGS :  

Latest News

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top