Penyuluhan Hukum Suluh Praja Angkat Topik “Pungutan Liar”

Rangkaian kolaborasi penyuluhan hukum antara Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY dilaksakan di Kalurahan Bangunjiwo, Bantul, pada Selasa (24/10/2023). Kegiatan ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 16 yaitu Kedamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang kuat.

“Pungli kadang [dapat] disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi,” ujar Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. pada penyuluhan hukum melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) dalam rangka pelaksanaan program Datun Suluh Praja Kejati DIY.

Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si., bersama Rafael Edy Bosko, S.H., MIL. memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya kegiatan penyuluhan hukum ini. Sebagai narasumber, keduanya memberikan penjelasan dengan topik “Pungutan Liar”. Topik ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan Kalurahan Bangunjiwo.

Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh Lurah Kalurahan Bangunjiwo dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DIY. Semua narasumber berkolaborasi dengan sangat baik untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana desa dari sudut pandang hukum, serta memberikan tanggapan yang sangat komprehensif terhadap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat Kalurahan Bangunjiwo.

Kerja sama dalam kegiatan Suluh Praja ini mencerminkan usaha bersama FH UGM yang melibatkan berbagai pihak. Kerja sama ini sendiri telah berlangsung selama dua tahun terakhir bersama Kejati DIY. Program Suluh Praja ini juga bertujuan untuk memperkuat kegiatan penyuluhan hukum dengan memilih topik-topik berdasarkan masukan dari masyarakat, yang pastinya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di tingkat dasar (grassroots) yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap informasi hukum.

Penulis: Pramita Putri Rahmadhani
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top