Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja Kalurahan Patalan

Patalan, 19 Juni 2023 – Di hari yang sama dengan pelaksanaan Luhkum Datun Suluh Praja di Tanjungharjo, Kalurahan Patalan juga menjadi tuan rumah acara penyuluhan hukum dengan fokus pada pengelolaan keuangan kas desa. Acara yang dihadiri oleh pamong praja kalurahan dan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan kas desa yang efektif dan sesuai dengan hukum administrasi negara.

Acara dimulai dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Lurah Patalan memberikan sambutan, diikuti oleh perwakilan narasumber, dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DIY.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber. Narasumber utama pada acara ini adalah Dwi Haryati, S.H., M.H., seorang pakar dalam hukum administrasi negara. Beliau memberikan pemaparan materi yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan kas desa. Materi yang disampaikan meliputi peraturan dan regulasi terkait dengan pengelolaan, pengawasan, pelaporan, sampai kepada adanya pelanggaran keuangan kas desa.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana peserta penyuluhan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi segala keraguan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan kas desa.

Acara ditutup dengan sesi penutupan dan foto bersama antara peserta penyuluhan, narasumber, dan pihak Kejaksaan Tinggi DIY. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pamong praja dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan kas desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kalurahan Patalan berharap bahwa acara ini dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum administrasi negara, diharapkan pamong praja dan masyarakat dapat mengelola keuangan kas desa dengan lebih baik, meminimalisir risiko penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

TAGS :  

Latest News

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Raih Juara 2 Nasional pada Sam RatulangiLegal Writing Competition 2026.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui delegasinya, Salsabila Zita Amalia (2023), Cut Kayla Layyina (2023), dan Fayyaza Naira Hafidz (2023) yang …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

Saat Izin Tak Lagi Melindungi: Departemen HAN FH UGM Soroti Krisis Politik Hukum Perizinan

Sabtu (25/4/2026), Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan agenda Dialog Publik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mendesain Ulang Politik Hukum Perizinan” …

Scroll to Top