Peneliti LGS Presentasikan Isu Kerentanan Stateless Persons pada 7th Human Rights Conference

Arimbi Fajari Furqon, S.H, M.H., peneliti di Pusat Kajian Law, Gender, & Society (LGS), menjadi delegasi Fakultas Hukum UGM dalam 7th Human Rights Conference. Konferensi dengan tema “Human Rights, Peace, and Innovation in Asia and the Pacific: A Synergistic Approach to Sustainable Societies” tersebut diselenggarakan pada Kamis (28/8/24) hingga Jumat (29/8/24). Konferensi ini merupakan konferensi tingkat internasional yang dilaksanakan berkala untuk membahas terkait hak asasi manusia khususnya pada kawasan Asia dan Pasific. Adapun konferensi tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Sydney Southeast Asia Centre (SSESC), University of Sydney and the Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2), dan Universitas Jember. 

Arimbi Fajari menjadi salah satu presenter pada konferensi tersebut dengan presentasi berjudul “Human Rights Protection of Stateless Persons in Southeast Asia”. Dalam presentasinya, Arimbi Fajari menyoroti perihal kerentanan yang harus dihadapi oleh orang tanpa kewarganegaraan (baik secara legal formal maupun kerentanan fisik) di ASEAN, khususnya etnis Rohingnya yang menjadi persoalan tersendiri di negara-negara ASEAN beberapa tahun terakhir. Kerentanan yang mereka hadapi meliputi tidak bisa mengakses kesehatan dasar, pendidikan, pekerjaan, hingga hak untuk memperoleh tempat tinggal. 

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, Arimbi Fajari menggunakan konsep Burden and Responsibility Sharing yang menitikberatkan kerja sama global, regional, sub regional, hingga bilateral tak terbatas pada negara dengan negara. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat urgensi untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti NGO, organisasi internasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, orang tanpa kewarganegaraan itu sendiri hingga masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan Uni Eropa dengan instrumen hukum untuk negara-negara anggota mengharmonisasikan pengaturan mengenai perlindungan orang tanpa kewarganegaraan agar dapat diciptakan kerja sama regional. Begitupun dengan anggaran yang disediakan pada tingkat regional dengan kerja sama organisasi internasional dan lembaga-lembaga lain. 

Hasil penelitian Arimbi Fajari  merupakan salah satu bentuk realisasi visi dan misi LGS untuk melakukan pengembangan pengetahuan dan hukum yang bertujuan melindungi, menghormati, dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, penelitian terkait juga dapat berkontribusi dalam pemenuhan United Nations Sustainable Development Goals (SDG) khususnya SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; SDG 10: Mengurangi Ketimpangan, dan SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat.  

Penulis: Arimbi Fajari Furqon (LGS)

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top