On Thursday, 4 December 2025, the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (FH UGM) held a collaborative meeting with the High Prosecutor’s Office of the Special Region of Yogyakarta (Kejati DIY). The meeting aimed to discuss the mapping and planning of the 2026 legal outreach programs. This partnership is intended to strengthen the Faculty’s performance in delivering excellent community service, particularly through the UGM Legal Consultation and Aid Center (PKBH).
The meeting began at 09.00 WIB and was officially opened by Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A., Vice Dean for Research, Community Service, and Information Systems of FH UGM, accompanied by representatives from PKBH. Kejati DIY was represented by Arif Raharjo, S.H., M.H., Assistant for Civil and Administrative Affairs, along with his team.
Dari pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan untuk keberlanjutan program Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Kalurahan dengan rencana pelaksanaan secara bertahap sebanyak dua termin sepanjang tahun 2026. Melalui kedua program tersebut, diharapkan baik FH UGM maupun Kejati DIY mampu menanggulangi isu-isu konkret yang timbul di berbagai kelurahan di DIY. Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk terus menghadirkan outcome berupa publikasi media online dan blasting berita pada setiap keywords untuk tujuan yang lebih berdampak.
“Suluh Praja is a manifestation of our efforts to educate the community and enhance critical thinking skills. Knowledge is a tool to predict future events, and therefore Kejati is committed to expanding the scope of contemporary issues addressed through the Suluh Praja program,” said Arif Raharjo, S.H., M.H. In line with this commitment, Kejati DIY will provide full support for FH UGM’s needs in implementing the program, which will focus on four districts outside Yogyakarta City. This focus is driven by the objective of optimizing outreach in areas that have not yet received extensive Suluh Praja programs. FH UGM will support Kejati DIY by providing credible expert speakers. Additionally, both parties pledged to address challenges related to Kalurahan regulations by developing strategies based on comprehensive and relevant data aligned with local needs.
Eksistensi kerja sama kegiatan suluh praja dan penyusunan peraturan kelurahan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang unggul ini sejalan dengan upaya perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4 yang merupakan pemberian edukasi serta pendidikan yang terjangkau dengan upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan erat dengan poin ke-16 SDGs yang mencerminkan upaya untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, serta membangun institusi lembaga pembinaan yang inklusif guna memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya itu, hal ini turut relevan dengan poin ke-17 SDGs dalam rangka mewujudkan kolaborasi kemitraan yang strategis guna mencapai tujuan yang unggul dan berkembang untuk kedepannya.
Author: Faizal Cahya Adhyaksa (PKBH FH UGM)
