Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah sukses menyelenggarakan Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Perkuliahan untuk Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025. Bertempat di Ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, kegiatan ini melibatkan perwakilan dari sepuluh departemen yang terdiri atas ketua departemen serta dosen pengampu mata kuliah. Lokakarya ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perkuliahan semester sebelumnya sekaligus menyusun strategi pembelajaran yang lebih responsif terhadap perkembangan hukum global dan kebutuhan profesional di dunia hukum.
Dalam lokakarya ini, dilakukan pemaparan dan diskusi mendalam mengenai efektivitas kurikulum yang telah berjalan, termasuk penyesuaian bobot Satuan Kredit Semester (SKS) serta pengembangan klaster keilmuan yang lebih relevan dengan tantangan hukum kontemporer. Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi pembaruan struktur mata kuliah wajib dan pilihan, serta usulan penambahan klaster baru seperti Hukum Bisnis Digital dan Hukum Lingkungan Internasional. Selain itu, lokakarya ini juga membahas penguatan sistem peradilan pidana dan keterampilan hukum praktis untuk meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.
Hasil dari lokakarya ini memiliki relevansi yang kuat dengan beberapa Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama, SDG 4: Pendidikan Berkualitas, yang menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan tinggi yang inklusif dan berkualitas. Dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, Prodi MIH UGM berupaya menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kedua, SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat, yang menyoroti pentingnya pendidikan hukum dalam membangun masyarakat yang adil dan transparan. Penyusunan mata kuliah yang lebih kontekstual diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman hukum yang lebih mendalam serta keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pembahasan mengenai hukum bisnis dan ekonomi digital juga berkaitan dengan SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yang menekankan perlunya regulasi yang mendukung perkembangan ekonomi berbasis hukum yang kuat dan berkelanjutan.
Dengan terlaksananya lokakarya ini, Fakultas Hukum UGM menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan hukum yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Evaluasi berkala serta inovasi dalam kurikulum akan terus dilakukan guna memastikan lulusan memiliki kompetensi yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam dunia hukum dan kebijakan publik.
Author: Master of Laws Program, Universitas Gadjah Mada
