Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengadakan Seminar Perayaan 40 Tahun United Nations Convention on the Law of the Sea bertajuk “Hari Nusantara dan Ekonomi Biru : Refleksi 40 Tahun UNCLOS” pada Senin (12/12) di Pandawa Room, Swiss-Bell Boutique Hotel Yogyakarta..
Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.; Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.; dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.
Dalam sambutan melalui tayangan video, Menteri Kelautan dan Perikanan RI menceritakan sejarah deklarasi Juanda yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu hingga akhirnya melahirkan UNCLOS. “Kita memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan akademisi untuk mempersiapkan langkah strategis guna merespon isu-isu maritim termasuk untuk regenerasi kaum muda,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Sakti Wahyu Trenggono turut menyampaikan mengenai 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru. Pertama, perluasan wilayah konservasi dengan target sebesar 30% wilayah konservasi tertutup untuk memproduksi oksigen, menjaga fungsi serapan karbon, dan menjadikan wilayah konservasi sebagai tempat pemilahan ikan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota di 6 zona penangkapan ikan yang ditentukan. Ketiga, pembangunan budi daya yang ramah lingkungan di wilayah laut pesisir dan darat yang difokuskan pada produk unggulan seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut dan ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Empat, menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tidak terkendali. Lima, penerapan bulan cinta laut sebagai komitmen Indonesia menjaga laut bersih dan bebas sampah plastik.
“Kelima program prioritas tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak termasuk peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional”, tambah Sakti.
Seminar dan Tanya Jawab
Sesi pertama pada acara ini diisi dengan pemaparan materi dan tanya jawab mengenai “Sejarah Deklarasi Juanda, Perjuangan Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, serta Kondisi Implementasi UNCLOS pada Saat Ini”. Moderator yang memandu sesi ini adalah Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Terdapat 5 pembicara pada sesi ini. Pembicara pertama, L. Amrih Jinangkung, S.H., L.LM., selaku Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI yang memaparkan materi mengenai “Isu Kelautan dan Ekonomi Biru di G20: Prioritas Kebijakan Luar Negeri ke Depan” melalui zoom meeting. Pembicara kedua, Prof. Hasjim Djalal, M.A., selaku Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran membawakan materi “Indonesia dan 40 Tahun UNCLOS” melalui zoom meeting. Pembicara ketiga, Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp.A(K)., selaku tokoh pemerhati isu kemaritiman Indonesia menyampaikan materi tentang “Indonesia dan 65 Tahun Deklarasi Djuanda”. Pembicara keempat, Prof. Stuart Kaye selaku Director of ANCORS, University of Wollongong, dengan tema pembahasan “The Reflection of UNCLOS and its Nexus with Blue Economy” melalui zoom meeting. Kemudian pembicara kelima, Laksamana Pertama Kresno Buntoro, Ph.D. selaku Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia menyampaikan materi mengenai “UNCLOS dan Penegakan Hukum di Laut: Tantangan dan Harapan ke Depan”.
Para pembicara sepakat bahwa adanya UNCLOS memberikan perlindungan kepada pelaksanaan blue economy dan ekosistem laut. Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada para tokoh yang memperjuangkan kedaulatan hukum laut Indonesia. Tolak ukur kesejahteraan ekonomi lautan dapat diukur dari target Sustainable Development Goals PBB. Kemudian untuk mencapai target Sustainable Development Goals di bidang ekonomi lautan memerlukan dukungan dari ocean government yang baik, salah satunya dengan melakukan berbagai proses pembentukan norma dari ocean government. Pembahasan hukum laut tak lepas dari kasus-kasus nyata di lapangan dan penegakan hukum laut. Pada dasarnya penegakan hukum laut harus memiliki prinsip-prinsip, yaitu kontrol komando yang efektif, pengumpulan dan distribusi intel yang efektif, hukum internasional yang efektif, kemitraan internasional, hukum domestik yang efektif, ketersediaan aset, dan sumber daya manusia yang terlatih dengan baik.
Setelah pemaparan materi oleh para pembicara, sesi ini dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi antara peserta seminar dengan pembicara. Kesempatan ini digunakan oleh para peserta seminar untuk mendiskusikan kasus-kasus maritim nasional maupun internasional, seperti kurangnya pemahaman batas maritim dan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), penyelesaian masalah kemaritiman, dan implementasi blue economy.
Talkshow dan Diskusi
Sesi kedua acara ini diisi dengan talkshow dan diskusi bertema “Tantangan Unclos Di Masa Yang Akan Datang”. Sesi ini dipimpin oleh I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D. selaku Dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM sebagai moderator.
Sesi talkshow diisi oleh 3 narasumber. Narasumber pertama, Zaki Mubarok, Ph.D., selaku Koordinator Hukum Laut dan Perjanjian pada Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tema pembahasan “Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan UNCLOS.” Narasumber kedua, Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tema pembahasan “Refleksi 40 Tahun UNCLOS dan Indonesia: Kekosongan Hukum di Indonesia”. Narasumber ketiga, Prof. Dr. Marsudi Triatmojo, S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum UGM dengan tema pembahasan “Peran Lembaga Pendidikan dalam Mempersiapkan Para Ahli Hukum Laut”.
Sesi talkshow ini dikemas menjadi diskusi interaktif yang dipandu oleh moderator. Para peserta juga aktif bertanya dan mendiskusikan isu-isu kemaritiman seperti, pemberdayaan praktisi, maritime sustainable development, dan penguatan regulasi. Dari pendapat yang disampaikan para pembicara dapat diambil rekomendasi agar Indonesia dapat terus berperan aktif dalam forum-forum internasional kaitannya dalam penerapkan blue economy dimana justru kita harus keluar dari wilayah yurisdiksi. Kemudian perlu adanya kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk membentuk ahli yang kuat di bidangnya.
Seminar Perayaan 40 Tahun United Nations Convention on the Law of the Sea ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran serta pengetahuan peserta terkait perlindungan laut dan senantiasa memperhatikan isu-isu hukum laut agar senantiasa terjaga kelestariannya.
