Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan capacity building, Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melaksanakan kunjungan akademik ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (24/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di kantor dinas yang berlokasi di Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Kunjungan ini diikuti oleh enam perwakilan Departemen, yakni Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur. selaku Kepala Departemen, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Prof. Dr. Thomas Schmitz, Dr. Rikardo Simarmata, S.H., Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL., dan Anggita Mustika Dewi, S.H., M.Kn.
Diskusi membahas kebijakan penataan ruang, tata guna tanah, dan pengelolaan sumber daya air di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya. Topik yang dibahas mencakup kesesuaian antara perencanaan tata ruang dengan praktik di lapangan, potensi tumpang tindih penggunaan ruang, pemanfaatan sempadan pantai, serta distribusi air untuk kebutuhan pariwisata, masyarakat, dan pertanian. Kunjungan ini juga menjadi wadah untuk memahami realita pelaksanaan RTRW serta berbagai dinamika dan konflik penggunaan ruang di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman akademik terhadap isu-isu agraria kontemporer dan memperkaya bahan ajar dalam bidang hukum agraria. Selain mendekatkan teori dengan praktik, kunjungan ini diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan ruang yang adil dan berkelanjutan.
Kegiatan kunjungan ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Pertama, kegiatan ini mendukung SDG ke-4 tentang pendidikan berkualitas melalui penguatan pemahaman akademik terhadap isu tata ruang dan agraria, serta pengayaan materi ajar berbasis realitas lapangan. Selanjutnya, diskusi tentang kebijakan tata ruang dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata mendukung SDG ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Pembahasan mengenai distribusi air untuk masyarakat, pariwisata, dan pertanian juga mencerminkan kontribusi terhadap SDG ke-6 tentang air bersih dan sanitasi, yang menekankan pentingnya akses air yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, isu pemanfaatan ruang pesisir dan perlindungan kawasan strategis turut mendukung SDG ke-13 tentang penanganan perubahan iklim dan SDG ke-15 tentang ekosistem daratan, dengan mengedepankan pentingnya perlindungan lingkungan dalam perencanaan ruang. Terakhir, kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam kegiatan ini menunjukkan implementasi nyata dari SDG ke-17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan, yang menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penulis: Tenaga Paruh Waktu Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM
