Departemen Hukum Islam Kembali Selenggarakan Seri Penyuluhan Hukum Daring

Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) telah sukses menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Daring Seri 12 dengan tema “Dinamika Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.” Kegiatan yang diadakan pada Jumat (29/9/2023) berlangsung melalui platform Zoom meeting dan disiarkan langsung di Youtube Kanal Pengetahuan FH UGM.

Acara tersebut dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri dari civitas akademika UGM, praktisi hukum seperti notaris, pengacara, serta praktisi perbankan seperti PNS, karyawan, dan masyarakat umum. Dengan jumlah peserta yang besar, kegiatan ini menjadi salah satu wadah penting untuk mendiskusikan perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Tema utama dari acara ini, yaitu “Dinamika Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di negara ini. Indonesia telah lama menjadi salah satu pusat perbankan syariah terbesar di dunia, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang mengatur sektor ini sangatlah penting.

Penyuluhan Hukum Daring Seri 12 ini juga menampilkan narasumber terkemuka di bidangnya yaitu Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M., Dosen Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum UGM. Beliau membahas aspek-aspek hukum Islam yang terkait dengan perbankan syariah dan memberikan wawasan mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur sektor ini di Indonesia. Selain itu penyelenggara juga menghadirkan Dr. Ardiansyah Rakhmadi, Lc., M.S.I, Analis Senior Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dr. Ardiansyah membahas peran OJK dalam mengatur dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, serta memberikan perspektif dari regulator.

Diskusi ini sangat penting mengingat perkembangan terus-menerus dalam hukum perbankan syariah dan perubahan dalam tren ekonomi global. Peserta berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, berbagi pandangan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum yang memengaruhi sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum UGM, yang telah lama menjadi pelopor dalam pendidikan dan penelitian hukum Islam dan perbankan syariah di Indonesia. Melalui penyuluhan ini, mereka terus berkontribusi dalam peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Kegiatan ini bukan hanya merupakan wadah untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga merupakan langkah positif dalam mendukung perkembangan sektor perbankan syariah yang semakin pesat di Indonesia. Diharapkan bahwa acara serupa akan terus diadakan untuk mengikuti perubahan dan perkembangan yang terus berlangsung dalam dunia hukum perbankan syariah.

Penyuluhan Hukum Daring Seri 12 ini adalah bukti nyata komitmen UGM dan praktisi hukum serta perbankan syariah dalam menjaga dan meningkatkan pemahaman hukum di bidang ini. Selain implementasi Tri Dharma, penyuluhan hukum daring ini juga merupakan bentuk perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin 7 yaitu pendidikan berkualitas dan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

 

Penulis: Fadhila Ardianti
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

Kanwil Kemenkumham DIY Gandeng FH UGM Sosialisasikan KUHP Baru kepada Perangkat Pemerintah Daerah

Selasa (12/8/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum …

Delegasi BLC FH UGM Raih Juara 3 Kompetisi Mediasi Nasional LAPS SJK Law Fair 2025

Tim delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang diampu oleh Business Law Community (BLC) berhasil meraih Juara 3 dalam Kompetisi Mediasi tingkat nasional yang diselenggarakan …

Delegasi ALSA LC UGM Raih Juara 2 dan Best Document di Kompetisi Mediasi Nasional LAPS SJK Law Fair 2025

Kompetisi mediasi tingkat nasional merupakan bagian dari rangkaian LAPS SJK Law Fair (LLF) 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS …

Scroll to Top