Author name: admin

Mahasiswa baru program pascasarjana Fakultas Hukum UGM menghadiri kuliah perdana pada Sabtu (30/7) lalu. Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D dalam laporannya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengatakan hampir 400 mahasiswa pascasarjana diterima pada tahun ajaran 2016/2017. Mahasiswa-mahasiswa tersebut terbagi dalam 6 program studi S-2 dan 1 program studi S-3. Kuliah perdana kali […]

Pengaturan pengadaan tanah mengalami perkembangan sejak era orde lama hingga era reformasi. Namun demikian, peraturan perundang-undangan hingga disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah belum menjamin penerapan prinsip partsipasif yang mengakibatkan sulitnya mewujudkan prinsip keadilan sosial, khususnya peningkatan kesejahteraan pemilik atau pihak yang berhak pascapengadaan tanah. Hal tersebut disampaikan Fifik Wiryani, S.H., M.Si.,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara tegas perbedaan antara Badan Usaha Milik Daearah (BUMD) yang berorientasi pada bisnis dan yang berorientasi pada kepentingan umum. BUMD yang berorientasi pada bisnis semestinya memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada kepentingan umum diharapkan mampu memenuhi kepetingan masyarakat umum. Tak jarang pemerintah

Pada Rabu (27/7), Fakultas Hukum UGM melepaskan 114 wisudawan program Pascasarjana Periode IV tahun akademik 2015/2016. Terdapat 22 wisudawan yang lulus dengan predikat Cum Laude. Ratih Andrawina Suminar dan Agung Rakhaniawan berhasil meraih IPK tertinggi, 3.96. Dimas Dwi Arso kali ini berhasil masa studi tersingkat selama 1 tahun 7 bulan 11 hari. Wisudawan termuda adalah

Perkembangan internet yang sangat pesat dapat meningkatkan pola interaksi antar manusia, baik antar individu maupun kelompok. Hal itu membuat fenomena baru di bidang hukum. Fenomena tersebut yaitu salah satunya perlindungan hak cipta atas karya digital seperti : gambar digital (digital image), buku elektronik (e-book), grafik, tabel, film, musik dan lagu, dan jenis karya digital lainnya.

Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberi harapan terciptanya lembaga penyelesaian perselisihan yang bisa memelihara hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. UU tersebut menggantikan UU Nomor 22 tahun 1957 tantang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat industrial. Salah satu cara penyelesaian permasalahan industrial dalam UU

Slamet Sarwo Edy, S.H., M.H. berhasil mempertahankan disertasinya pada Senin (18/7).. Dihadapan para penguji dan tamu undangan, ia memamaparkan permasalahan terkait peradilan militer. Bila dikaitkan dengan independensi peradilan militer, ada permasalahan baik secara struktural mau pun fungsional. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa secara struktural ada lembaga-lembaga non-yudisial yang turut serta dalam penegakan hukum pidana dalam