Junaidi, S.H., M.H. baru saja mengikuti ujian terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan penelitian berjudul “Fenomena Calon Tunggal yang Didukung Mayoritas Partai Politik dan Implikasinya terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” pada Jumat (7/28).
Pada promosi doktor ini, bertindak sebagai promotor adalah Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dan kopromotor Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. Sementara itu tim penguji terdiri dari Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D., Dr. Mailinda Eka Yuniza S.H., LL.M., Dr. Andi Sandi Antonius TT, S.H., LL.M., Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. dan Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. selaku ketua penguji.
Dalam disertasinya, promovendus menjelaskan bahwa sejak diterapkannya kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, muncul fenomena baru yakni sejumlah daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon (calon tunggal). Dalam perkembangannya, dari satu periode ke periode berikutnya, jumlah daerah dengan Pilkada calon tunggal terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dukungan partai politik terhadap calon tunggal juga meningkat drastis. Pada Pilkada 2018, koalisi partai politik yang mengusung calon tunggal berada di atas angka 80%. Jika dukungan partai politik terhadap calon tunggal di seluruh daerah melebihi angka 80%, bisa dipastikan tidak akan muncul pasangan calon lain di daerah bersangkutan menggunakan jalur partai politik.
Promovendus memaparkan bahwa berdasarkan realita di atas, jumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan pasangan calon tunggal berbanding lurus dengan peningkatan dukungan partai politik terhadap pasangan calon tunggal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait jalan atau tidaknya check and balances dalam pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Meskipun undang-undang pemerintahan daerah menempatkan kedudukan yang sama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, tetapi DPRD memiliki fungsi yang berbeda, yakni sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
“Secara logika, DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. Fungsi pengawasan DPRD memiliki korelasi antara besaran koalisi pendukung partai politik dalam mengusung kepala daerah dengan efektivitas fungsi pengawasan DPRD,” jelas promovendus.
Promovendus juga mengutip ungkapan Muchammad Ali Safa’at yang berkata bahwa calon tunggal yang didukung oleh semua partai politik di DPRD akan menghapuskan konstruksi pemerintahan daerah yang demokratis. Promovendus memahami bahwa meskipun kekhawatiran tersebut belum tentu terjadi, tetapi jika fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan dengan baik, maka kepala daerah berpeluang besar untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Dalam sidang terbuka ini, Junaidi S.H., M.H. berhasil mempertahankan hasil penelitiannya dan dinyatakan lulus dengan nilai A- dan predikat sangat memuaskan. Dengan ini diberitahukan bahwa Junaidi, S.H., M.H. adalah doktor ke-259 yang lulus ujian di Fakultas Hukum dan merupakan doktor ke-5921 yang lulus di Universitas Gadjah Mada.
Penulis: PDIH
Editor: Humas
