Rabu (19/3/2025) Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menggelar diskusi pasca eksaminasi kasus Suku Awyu dengan berkolaborasi bersama Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Greenpeace, dan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Diskusi dengan tajuk “Ke Mana Suku Awyu Mencari Keadilan Pasca Putusan MA?” dihadiri oleh I Gusti Agung Wardana […]
Kamis, (20/3/2025), Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Muhammad Jibril, S.H., M. PrivateLaw. diundang menjadi salah satu narasumber forum diskusi “Sansiro Bercerita”. Forum ini berlangsung di Tangga Selasar Barat Fakultas Ilmu Politik dan Sosial UGM. Diadakannya forum ini merupakan bentuk respon terhadap tantangan serius dalam sektor pendidikan yang tengah dihadapi saat ini.
Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum UGM (PANDEKHA) kembali menyelenggarakan diskusi rutin bertajuk “#IndonesiaGelap: Nasib Pendidikan dan Dunia Akademisi” pada Jumat, (14/3/2025). Diskusi ini menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti untuk membahas tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Tiga pembicara utama dalam diskusi ini adalah I Gusti Agung Made
Ancaman terhadap Kebebasan Akademik dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Read More »
Selasa (18/3/2025) bertempat di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum UGM (PANDEKHA FH UGM) menyelenggarakan diskusi publik yang bertajuk “Memperluas Kewenangan vs Memperkuat Pengawasan Studi Kritik RUU TNI, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan“. Diskusi ini berkolaborasi dengan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Advokasi dan
Jumat, (14/3/2025), pukul 09.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting. Rapat ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan doctorSHARE (Yayasan Dokter Peduli) untuk membahas program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Program Kesehatan Pelayanan Medis
Kamis (13/3/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) melakukan kunjungan ke Radio Republik Indonesia Yogyakarta (RRI Yogyakarta). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas sinergi kolaborasi dan kerja sama dalam program siaran bersama yang melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta
Fakultas Hukum UGM dan RRI Yogyakarta Jalin Kerja Sama untuk Siaran Edukasi Hukum Read More »
Pada Selasa (11/3/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) melakukan kunjungan ke Televisi Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta (TVRI Yogyakarta). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas kolaborasi dan kerja sama dalam program siaran bersama dosen Fakultas Hukum UGM di TVRI Yogyakarta. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta program
Senin (10/3/2025) pukul 10.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) menghadiri undangan rapat dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Datun Lantai 3 Kejati DIY dan membahas pendampingan dalam pembentukan peraturan kalurahan. Kehadiran PKBH Fakultas Hukum UGM dalam pertemuan
Senin (10/3/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) menghadiri undangan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Undangan tersebut diberikan dalam rangka apresiasi atas suksesnya program Penyuluhan Hukum Suluh Praja Termin I Tahun 2025. Program ini telah dilaksanakan di 12 kalurahan di DIY pada 24–27 Februari
Kamis, (27/2/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Sindutan, Kec. Temon, Kab. Kulon Progo, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu perangkat
