Master in Medical Law

Second Day of Health Services in Letung: Collaboration between UGM Faculty of Law and DoctorSHARE Reaches Hundreds of Patients

Kepulauan Anambas – Hari kedua pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pelabuhan Berhala Letung, telah berjalan dengan sukses pada Selasa (29/4/2025). Acara ini merupakan kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum […]

Second Day of Health Services in Letung: Collaboration between UGM Faculty of Law and DoctorSHARE Reaches Hundreds of Patients Read More »

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis oleh DoctorSHARE dan Mahasiswa MHKes FH UGM di Pelabuhan Berhala, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas

Kepulauan Anambas – Senin (28/4/2025), Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan DoctorSHARE, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah sukses melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Pelabuhan Berhala, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kegiatan ini, Fakultas Hukum UGM diwakilkan oleh mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis oleh DoctorSHARE dan Mahasiswa MHKes FH UGM di Pelabuhan Berhala, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas Read More »

Seminar Nasional UGM Bahas Strategi Layanan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Perbatasan: Wujudkan Ketahanan Kesehatan Melalui Kolaborasi

Prodi Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada sukses menggelar Seminar Nasional dengan judul “Strategi Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Menurut PP Kesehatan 2024 dan HAM Upaya Ketahanan Kesehatan”. Seminar yang berlangsung pada Sabtu (21/12/2024) pukul 08.00 hingga 11.00 WIB ini diselenggarakan secara daring. Adapun seminar ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa

Seminar Nasional UGM Bahas Strategi Layanan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Perbatasan: Wujudkan Ketahanan Kesehatan Melalui Kolaborasi Read More »

Musyawarah Proker, Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Fokuskan Pengabdian di DTPK

Jumat (23/11/24) Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan (KMMHKes) melaksanakan musyawarah program kerja tahun 2024-2025. Dihadiri oleh Plt Kepala Prodi Magister Hukum Kesehatan Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. Dalam sambutannya, Jaka Triyana menyampaikan agar musyawarah ini dapat menghasilkan program kerja unggulan khususnya di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan

Musyawarah Proker, Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Fokuskan Pengabdian di DTPK Read More »

Badan Intelijen Negara Inisiasi Kerja Sama Pendidikan dengan Fakultas Hukum UGM

Kamis (5/09/24), Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan., S.H., M.Tax., Ph.D menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah D.I.Yogyakarta (KABINDA DIY), Brigjen TNI Rachmad Puji Susetyo., S.IP., M.Si. Kunjungan ini merupakan kegiatan inisiasi kerja sama Fakultas Hukum UGM dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam bidang pendidikan. Kerja sama pendidikan ini adalah bentuk komitmen Fakultas Hukum

Badan Intelijen Negara Inisiasi Kerja Sama Pendidikan dengan Fakultas Hukum UGM Read More »

Fakultas Hukum Ugm Sambut Kedatangan Tim Asesor BAN-PT Dalam Rangka Akreditasi Program Studi Magister Hukum Kesehatan

Prodi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM telah melaksanakan kegiatan Visitasi dan Reakreditasi Prodi yang dilaksanakan pada Kamis (27/6/2024). Kegiatan ini ditujukan sebagai evaluasi bagi Program Studi Magister Hukum Kesehatan FH UGM agar dapat mencapai akreditasi dengan kategori unggul. Acara Visitasi dan Reakreditasi Prodi Magister Hukum Kesehatan dibuka dengan sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik,

Fakultas Hukum Ugm Sambut Kedatangan Tim Asesor BAN-PT Dalam Rangka Akreditasi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Read More »

Seminar Nasional sebagai Upaya Pemerataan dan Perlindungan Tenaga Medis di Daerah Konflik

Sulitnya akses fasilitas kesehatan yang terstandar masih dirasakan masyarakat di daerah terpencil seperti Papua wilayah pegunungan. Kurangnya tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah Papua menjadi masalah yang serius bagi pemerintah. Hal ini disebabkan tidak adanya jaminan keamanan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri, banyaknya kasus penyerangan

Seminar Nasional sebagai Upaya Pemerataan dan Perlindungan Tenaga Medis di Daerah Konflik Read More »

Scroll to Top