Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menggelar kegiatan Justicia Fun Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis ke-80 pada Sabtu, (14/2/2026). Kegiatan olahraga ini diikuti ratusan peserta yang berlari menempuh jarak 5 kilometer dengan penuh semangat dan antusiasme. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan Justicia Fun Run oleh Wakil Dekan Bidang Kerja Sama, Pengabdian kepada […]
The Faculty of Law at Universitas Gadjah Mada (FH UGM) held its Open Senate Session, Academic Oration, and UGM Law School Award in commemoration of its 80th Dies Natalis on Friday, February 13, 2026, at the Auditorium of Building B. Held under the theme "The Constitution for the People: Dismantling Structural Injustice and Realizing Agrarian Justice", the occasion reaffirmed the faculty's commitment to strengthening the role of law as an instrument of social justice.
Master in Law Program (LLM) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan kegiatan Workshop International Exposure pada Jumat (13/2/2026), bertempat di Ruang IV.2.1 Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa LLM angkatan 2024 dan 2025 sebagai bagian dari upaya penguatan atmosfer akademik berstandar internasional serta pemenuhan kewajiban akademik berupa mata kuliah International Exposure. Workshop
LLM Program's International Exposure Workshop Sharpens Students' Global Competitiveness Read More »
Dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-80, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Orasi Ilmiah sebagai bagian dari Rapat Senat Terbuka. Kegiatan tersebut terselenggara pada Jumat (13/2/2026), bertempat di Auditorium Fakultas Hukum UGM. Orasi ilmiah tersebut disampaikan oleh Prof. dr. W.J. (Ward) Berenschot dari University of Amsterdam, seorang akademisi yang dikenal luas atas kajiannya
Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali mencetak lulusan doktor yang membawa pembaruan signifikan bagi sistem peradilan pidana Indonesia. Rugun Romaida Hutabarat, yang juga merupakan Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tarumanegara, berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Kebijakan Selektif dan Limitatif dalam Penjatuhan Pidana Penjara Jangka Pendek sebagai Pemenuhan Tujuan
Dalam rangka memperingati Lustrum ke-16, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan International Seminar bertajuk “Land Grabs, Climate Change, and Disasters: Reflecting Rule of Law and Its Protection to Citizens in Recent Indonesian Politics” pada Kamis (12/2/2026) pukul 08.30–12.30 WIB. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung B FH UGM, Yogyakarta ini menjadi ruang refleksi akademik atas
Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum RI (BPSDM Hukum RI) akan menyelenggarakan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru pada 10–12 Februari 2026 di Fakultas Hukum UGM. Lokakarya ini mengusung tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis pada Kamis (12/2/2026) bersama BPSDM Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). Penandatanganan yang dilaksanakan di ruang V.3.1 tersebut dihadiri oleh Dahliana Hasan selaku Dekan FH UGM, Gusti Ayu Putu Suwardani selaku Kepala BPSDM Hukum, serta Fachrizal
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Peran Serta Rakyat dalam Program Ketahanan Pangan Nasional” pada Rabu, (11/2/2026) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-80 Fakultas Hukum UGM yang menghadirkan para akademisi, peneliti, dan perwakilan pemerintah untuk membahas isu ketahanan pangan dari perspektif kebijakan,
Program Ketahanan Pangan Nasional (KPN) itu perlu didukung karena merupakan perwujudan kebijakan Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat atas terpenuhinya pangan yang dijamin oleh Konstitusi. Ketersediaan tanah merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan program KPN. Jika kebijakan perolehan tanah dan kebijakan lain yang mendukung KPN memenuhi prinsip keadilan (distribusi dan pemerataan, perlindungan kelompok rentan dan
Land, Food Security, and Agrarian Justice Read More »
