Sebagai bagian dari program penguatan kapasitas dan pengayaan wawasan keilmuan, Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melaksanakan kunjungan ke Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BPOPLB-F), Senin (23/6/2025). Kegiatan berlangsung di Kantor BPOPLB-F yang berlokasi di Jln. Soekarno-Hatta No. 88, Labuan Bajo, Manggarai Barat mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA. Kunjungan ini diikuti oleh Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur. selaku Kepala Departemen Agraria FH UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si., Prof. Dr. Thomas Schmitz, Dr. Rikardo Simarmata, S.H., Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL., dan Anggita Mustika Dewi, S.H., M.Kn.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BPOPLB-F menyampaikan paparan mengenai tugas dan fungsi kelembagaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah di kawasan strategis, termasuk status dan pengelolaan Hak Pengelolaan (HPL), serta arah pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Diskusi juga membahas isu-isu penting seputar tata kelola kawasan, hubungan kelembagaan dengan pihak lain seperti pemerintah daerah dan swasta, serta konflik pertanahan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah sekitar.
Melalui kunjungan ini, Departemen Hukum Agraria FH UGM berupaya memperdalam pemahaman terhadap dinamika hukum agraria di kawasan pariwisata prioritas nasional. Hasil dialog dan temuan lapangan ini diharapkan dapat memperkaya materi ajar di bidang hukum agraria, memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik, serta membuka peluang kolaborasi antara akademisi dan praktisi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kunjungan ini turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan.
Selain mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, kegiatan ini juga selaras dengan beberapa tujuan SDGs lainnya. Keterlibatan dalam pembahasan tata kelola kawasan dan pengelolaan sumber daya air mencerminkan kontribusi terhadap SDG ke-6 mengenai air bersih dan sanitasi, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan. Lebih lanjut, isu-isu seputar konflik pertanahan dan hubungan kelembagaan antarpemangku kepentingan mencerminkan relevansi dengan SDG ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sementara itu, kerja sama antara Departemen Hukum Agraria FH UGM dan BPOPLB-F mencerminkan semangat SDG ke-17 yang mendorong kemitraan lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Penulis: Tenaga Paruh Waktu Departemen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM
