Melalui program Hibah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan siaran dengan mengangkat tema “Carut Marut Distribusi BBM di Indonesia”. Siaran ini dilaksanakan pada Selasa (11/11/2025) bertempat di TVRI Yogyakarta. Siaran berlangsung kurang lebih selama satu jam dengan diskusi interaktif serta partisipatif yang menarik. Siaran ini berhasil mengupas persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dari sudut pandang hukum, teknis, dan sosial-ekonomi yang berhubungan erat dengan kehidupan serta mobilitas sehari-hari masyarakat. Dengan menghadirkan pembahasan kritis yang melibatkan narasumber kompeten dan partisipasi aktif dari penonton.
Siaran ini membawa empat penekanan dengan diskusi mengenai isu-isu, yaitu carut marut distribusi BBM, pedagang BBM eceran, kewajiban pencampuran etanol 10 persen, serta kemandirian energi. Siaran tersebut berlangsung secara sukses dengan tiga narasumber yang memberikan beragam pandangan mengenai kondisi kompleksitas distribusi BBM di Indonesia. Ketiga narasumber terkait, yakni Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. (Peneliti NRGS dan Dosen Departemen Hukum Internasional FH UGM), Dr. Agung Satriyo Nugroho, S.Si., M.Sc. (Peneliti PSE dan Dosen Departemen Geografi Pembagunan, Fakultas Geografi UGM), dan Alinda Fitrotun Nisya, S.T., M.Eng. (Dosen Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia).
Ketiga narasumber yang hadir memberikan analisis mendalam berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M., dari perspektif hukum, menegaskan bahwa meskipun kerangka regulasi seperti UU Migas dan peraturan turunannya telah mengatur dengan tegas, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Sementara itu, Agung menyoroti aspek geografis dan sosial-ekonomi serta ketimpangan akses mendapatkan BBM. Dari sisi teknis, Alinda, memperingatkan potensi bahaya yang ditimbulkan dari penyimpanan dan penjualan BBM eceran, serta meluruskan miskonsepsi publik mengenai pencampuran etanol yang sebenarnya merupakan praktik standar untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dan mengurangi emisi. Terdapat sebanyak 19 (sembilan belas) penonton dari masyarakat dan mahasiswa yang mengikuti siaran, bahkan juga bertanya secara langsung dengan para narasumber.
Siaran bertemakan “Carut Marut Distribusi BBM di Indonesia” ini searah dengan komitmen Fakultas Hukum UGM dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin ke-7 terkait energi bersih dan terjangkau, poin ke-8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, poin ke-9 terkait industri, inovasi, dan infrastruktur, poin ke-12 terkait konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta poin ke-13 terkait penanganan perubahan iklim.
Tujuan utama dari siaran ini adalah untuk menciptakan kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam tata kelola distribusi BBM. Melalui siaran ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami risiko dan kerugian kolektif dari praktik distribusi yang tidak sesuai hukum, contohnya penimbunan dan jual-beli eceran ilegal, tetapi juga terdorong untuk menjadi bagian dari solusi menuju sistem distribusi BBM yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya kemandirian energi Indonesia.
Penulis: Zea Alima Cirsa (NRGS)
