SEMINAR NASIONAL HUKUM KESEHATAN “Implikasi Sistem Rujukan dalam Era JKN Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pasien”

Kesehatan merupakan hak dasar seseorang yang harus dipenuhi agar fungsi-fungsi sosialnya dapat dijalankan. Pemerintah harus memastikan setiap rakyat terpenuhi haknya untuk sehat dan menjamin akses layanan kesehatan yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945

Terkait akses terhadap layanan kesehatan, dalam pasal 28H ayat 3 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Salah satu program untuk mendukung hal tersebut adalah JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan salah satu jaminan sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang dilaksanakan oleh BPJS.

Sehubungan dengan sistem rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, dengan sistem rujukan online, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan antara lain keluhan pasien tentang sulitnya mendapatkan rujukan ke fasilitas rujukan tingkat lanjut yang sesuai. Sementara pada dasarnya sistem rujukan berdasarkan BPJS kesehatan tidak berubah, justru peserta akan mendapatkan pelayanan yang tepat dan berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pemberi pelayanan kesehatan. (Kepala Humas BPJS Kesehatan, M.Iqbal Anas Ma’ruf).

Sementara menurut UU Rumah Sakit no 44/2009 Pasal 32 huruf g salah satu hak pasien adalah memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.

Diharapkan melalui seminar nasional hukum kesehatan yang diselenggarakan Magister Kesehatan Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Majelis Pembina Kesehatan Umum PWM Muhammadiyah DIY, akan diperoleh pembahasan lebih mendalam terkait implikasi sistem rujukan dalam era JKN terhadap pemenuhan hak-hak pasien.

 

#Pembicara dalam seminar:
dr. Aris Jatmiko, M.M.
(Kepala Div.Reg. VI BPJS Jawa tengah – DIY)

dr. Ahmad Faisol Sp.Rad., M.Kes, MMRS
(MPKU PWM DIY)

Prof. Dr. Sulistyowati, S.H., M.Hum
(Guru Besar Fakultas Hukum UGM)

#Waktu:
Sabtu, 17 November 2018, 08.00-13.00 WIB

#Tempat:
Fakultas Hukum UGM, Gedung V – R.5.3.1,

#Gratis untuk Mahasiswa
CP: Rani (08179402357)

 

Seminar MHKES 2018

TAGS :  

Latest News

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top