Puskaha Djojodigoeno Selenggarakan Diskusi Publik “Dinamika Penguasaan Tanah Yang Berasal Dari Hukum Adat”

Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno (Puskaha Djojodigoeno) menyelenggarakan diskusi publik pada Kamis (9/11) di Ruang Sidang Pusat Kajian Fakultas Hukum UGM. Diskusi mengankat isu penting dinamika penguasaan tanah yang berasal dari hukum adat. Topik ini bagian dari pendapat hukum sahabat pengadilan (Amici Curiae Brief) yang disampaikan oleh Puskaha Djojodigoeno untuk Gregorius Jeramu, Putusan No. 10/Pid.sus-TPK/2023/PT Kpg. Pendapat hukum ini disampaikan untuk membantu Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang menangani perkara dalam memperkuat pertimbangan hukum terkait penguatan pengakuan dan perlindungan terhadap penguasaan tanah adat perorangan dan hukum adat yang mengaturnya.

Majelis hakim dalam putusan No. 10/Pid/Sus-TPK/2023/PT Kpg memutuskan bahwa Gregorius Jeramu terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi atas tanah adat yang dimilikinya dikarenakan Gregorius tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Namun demikian, Gregorius telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara turun-temurun. Putusan tersebut dianggap menegasikan keberlakuan hukum adat, termasuk penguasaan tanah menurut hukum adat atau jamak dikenal hak ulayat. Kekeliruan pemahaman ini, di lapangan akan berpotensi memperluas definisi/ cakupan apa yang disebut dengan tanah negara. 

Terdapat 2 poin utama dalam pendapat hukum yang disampaikan oleh Puskaha Djojodigoeno. Pertama, bidang-bidang tanah yang sudah dibagikan atau dikuasai oleh perseorangan anggota masyarakat hukum adat dan hukum adat masih berlaku kepada tanah-tanah tersebut, maka itu masih merupakan tanah adat/ tanah ulayat. Kedua, tanah-tanah yang tidak atau belum terdaftar tidak mutatis mutandis menjadi tanah negara.

Diskusi dihadiri oleh para mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Antusiasme mahasiswa terhadap perkembangan isu hukum tanah adat sangat besar. Saling tukar pikiran dan perspektif yang beragam disampaikan oleh para peserta. Dengan adanya diskusi ini, Puskaha Djojodigoeno ikut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs poin ke 4 (pendidikan bekualitas) dan 15 (kehidupan daratan). Adapun Amici Curiae Brief Puskaha Djojodigoeno dapat diakses pada link berikut:  http://ugm.id/AmiciPutusan10PidSusTPK2023PTKpg .

 

Author Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno

TAGS :  

Latest News

Policy Paper: Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembiayaan Industri Kementerian Perindustrian

Tekanan perekonomian global, meningkatnya kompetisi perdagangan internasional, serta masuknya produk impor berharga murah telah menurunkan daya saing industri dalam negeri, khususnya industri padat karya. Kondisi …

FH UGM and Kejati DIY Finalize Collaboration Plan for 2026 Community Service Activities

Senin (22/12/2025),Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan rapat koordinasi lanjutan dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY), Paguyuban Nayantaka Provinsi DIY, Paguyuban …

FH UGM Berikan Dukungan Akademik dan Sosial bagi Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan diskusi dan pertemuan penerimaan mahasiswa yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. …

Scroll to Top