Penyuluhan Hukum Bersama Warga Binaan Lapas Sleman

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman menyelenggarakan penyuluhan hukum pada Jumat (26/8). Kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman ini diikuti oleh sekitar 25 warga binaan lapas. Penyuluhan hukum ini menghadirkan 2 dosen dari Fakultas Hukum UGM sebagai narasumber, yaitu Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum dan Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn..

Sesi pertama dibawakan oleh Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum dari Departemen Perdata. Materi yang dibahas ialah seputar hukum ketenagakerjaan. Perjanjian atau kontrak kerja yang sudah disepakati akan mengikat kedua belah pihak, sehingga dalam membuat kesepakatan harus selalu berhati-hati. Meskipun dalam sebuah kesepakatan kerja syarat dan ketentuan dibuat oleh pemberi kerja, tapi pekerja memiliki beragam hak yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Secara hukum, semua pekerja sejak masuk hingga selesai dalam hubungan kerja akan terlindungi oleh undang-undang.

Sesi kedua penyuluhan yang berfokus pada pertanahan dibawakan oleh Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn. dari Departemen Hukum Agraria. Hukum tanah di Indonesia basisnya adalah hukum adat. Secara hukum, bukti penguasaan fisik dapat menggantikan alat bukti. Sehingga orang dengan sertifikat tanah tapi tidak mengelola dapat dikalahkan oleh orang yang tidak memiliki sertifikat tapi mengelola. Meskipun demikian, sertifikasi tanah tetap harus segera dilakukan. Karena bagaimanapun juga sertifikat adalah bentuk kepastian hukum yang akan memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya.

Setelah kedua materi selesai diberikan oleh narasumber, kegiatan penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh para peserta. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama.

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top