Penelitian LGS Terkait Ekonomi Perawatan Terhadap Perempuan Penjaga Hutan dan Masyarakat yang Bergantung Terhadap Hutan di Sumatra Barat

Peneliti Pusat Kajian Law, Gender, & Society Fakultas Hukum UGM (LGS FH UGM) lakukan penelitian terkait “Ekonomi Perawatan Terhadap Perempuan Penjaga Hutan dan Masyarakat yang Bergantung Terhadap Hutan di Sumatra Barat”. Penelitian ini dilakukan di 2 Nagari yakni Nagari Alahan Mati dan Nagari Alahan Mati Hilia pada Minggu (11/8/2024) hingga Jumat (16/8/2024). 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam rangkaian penelitian yakni Focus Group Discussion (FGD). FGD ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Nagari Alahan Mati dan diikuti oleh 38 orang dari masing-masing Nagari. Kegiatan dipandu oleh Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LLM (HR)., Ph.D. selaku ketua peneliti. Sri Wiyanti Eddyono dibantu oleh tim peneliti yang terdiri dari Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum., Arimbi Fajari Furqon, S.H., M.H., Tria Noviantika, S.H., M.H., dan Jorgiana Augustine, S.H. FGD dilakukan untuk melakukan profiling dan pendalaman terhadap 10 responden perempuan dan 10 responden laki-laki dengan klasifikasi tertentu. Tujuannya untuk melakukan observasi dan in depth interview. Selain 20 orang tersebut, responden lainnya terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dari masing-masing wilayah kedua nagari.

Penelitian ini merupakan asesmen awal untuk melihat dan menilai dampak dari kebutuhan dan beban pengasuhan terhadap efektivitas, partisipasi, dan kesejahteraan perempuan pembela hutan dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Ekonomi perawatan memiliki keterkaitan secara signifikan dalam upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan sosial. 

Sementara itu, perempuan penjaga hutan memiliki peran penting dalam perlindungan, pengelolaan, dan upaya pelestarian hutan serta keanekaragaman hayati. Dilain sisi, peran ganda perempuan akan tanggung jawab pengasuhan anak, lansia, dan tugas rumah tangga berdampak terhadap keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya akan kegiatan aktivisme dan pembelaan hutan yang mereka lakukan. Tuntutan ekonomi pengasuhan secara tidak langsung dapat mengurangi partisipasi perempuan dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan hutan, mobilitas yang terbatas, serta meningkatkan stress dan kelelahan. 

Melalui penelitian ini LGS berkomitmen untuk mendorong tujuan pembangunan berkelanjutan (The Sustainable Development Goals) khususnya pada poin ke 5 yakni kesetaraan gender dan poin ke 8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Output dari penelitian ini berupa rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengakuan dan dukungan terhadap kerja-kerja perawatan dalam kebijakan dan program pengelolaan hutan, promosi kesetaraan gender, dan praktik-praktik berkelanjutan di masa mendatang. 

Penulis: Tria Noviantika (Law, Gender, and Society)

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top