Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM) telah menyelesaikan rangkaian proses visitasi dalam rangka akreditasi internasional. Visitasi ini dilakukan oleh Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), sebuah lembaga akreditasi ternama yang berbasis di Jerman dan dikenal luas atas standar mutunya dalam penilaian institusi pendidikan tinggi. Kegiatan visitasi dilaksanakan secara daring dan berlangsung selama tiga hari penuh, mulai dari tanggal 6 hingga 8 Mei 2025. Selama periode tersebut, berbagai aspek akademik, administratif, dan dukungan institusional dievaluasi secara menyeluruh oleh tim asesor dari FIBAA.
Dalam proses visitasi FIBAA, tim asesor melakukan serangkaian wawancara dengan berbagai pihak di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Wawancara dimulai dengan jajaran pimpinan fakultas dan program studi, termasuk Dekan FH UGM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D. Selain itu, turut hadir Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., dan Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Prof. M. Hawin, S.H., LLM., Ph.D. Menariknya, proses asesmen ini tidak hanya melibatkan pimpinan akademik, tetapi juga staf administrasi, mahasiswa aktif, hingga alumni. Keterlibatan berbagai elemen ini menjadi bukti nyata pendekatan menyeluruh dalam proses evaluasi mutu oleh FIBAA.
Asesmen FIBAA ini tidak hanya melibatkan Fakultas Hukum UGM, tetapi juga dilaksanakan secara bersamaan dengan tiga program studi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM. Ketiga program studi tersebut adalah Magister Ilmu Administrasi Publik, Magister Manajemen dan Kebijakan Publik, serta Magister Sosiologi.
Kegiatan visitasi yang dilaksanakan secara daring ini diawali dengan sesi pembukaan resmi yang diisi oleh pemaparan presentasi dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA. Setelah rangkaian asesmen dan wawancara yang berlangsung selama tiga hari, kegiatan visitasi ditutup secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Prof. Dr. Supriyadi, M.Sc.
Akreditasi FIBAA dikenal sebagai salah satu bentuk pengakuan internasional atas mutu pendidikan tinggi, khususnya dalam hal internasionalisasi dan keterkaitannya dengan dunia usaha. FIBAA menilai berbagai aspek, mulai dari kurikulum berwawasan internasional, integrasi teori dan praktik, hingga peluang kolaborasi dengan dunia bisnis. Dengan perolehan sertifikasi dari FIBAA, FH UGM dapat semakin mantap memperkuat posisinya sebagai institusi pendidikan hukum bertaraf internasional.
FH UGM berharap melalui proses ini, kualitas Prodi Doktor Ilmu Hukum dapat semakin diakui di tingkat global. Upaya ini menjadi salah satu wujud nyata FH UGM untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Pertama, SDG 4: Pendidikan Berkualitas (Quality Education), terlihat dari komitmen FH UGM untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui evaluasi internasional, pembaruan kurikulum yang berwawasan global, serta penguatan integrasi antara teori dan praktik. Hal ini menunjukkan keseriusan institusi dalam menyediakan pendidikan hukum yang unggul dan relevan di tingkat global. Kedua, SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals), tercermin dari kolaborasi antarfakultas dalam proses akreditasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pimpinan universitas, dosen, staf administrasi, mahasiswa, alumni, hingga lembaga internasional seperti FIBAA. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas pengakuan global melalui kemitraan strategis lintas sektor dan negara. Ketiga, SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions), juga turut terwakili melalui upaya FH UGM dalam memperkuat institusi pendidikan hukum yang kredibel dan berintegritas, sebagai fondasi penting bagi terciptanya sistem hukum dan keadilan yang adil dan transparan.
Author: PR
