Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sukses menyelenggarakan Public Lecture bertajuk Militarism And The Direction of Military Justice Reform in Indonesia pada Rabu (18/2/2026) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM. Kegiatan ini menghadirkan Prof. Melissa Crouch (Professor and Associate Dean (Research) UNSW Law School) sebagai narasumber, dengan Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil. sebagai moderator.
Kuliah umum ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi akademik dan diskursus kritis untuk mengkaji secara mendalam posisi peradilan militer dalam negara hukum demokratis, serta urgensi reformasi hukum yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip supremasi sipil.
Dalam sambutannya, Ketua Program Studi MIH FH UGM, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prof. Melissa Crouch yang secara langsung datang dari Australia untuk berbagi pengetahuan dan perspektif komparatif. Ia menekankan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan akademik mahasiswa, tetapi juga menjadi bagian dari international exposure yang mendorong pengembangan kapasitas keilmuan dalam konteks global.
Dalam pemaparannya, Prof. Melissa Crouch menjelaskan bahwa dalam perkembangan global kontemporer, militer tidak lagi hanya menggunakan kekuatan koersif, tetapi juga memanfaatkan hukum dan institusi legal untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Fenomena ini terlihat di berbagai kawasan, seperti Asia, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Ia menyoroti bahwa keterlibatan militer dalam institusi yang secara tradisional bersifat sipil, seperti parlemen, eksekutif, dan peradilan—menantang asumsi dasar demokrasi mengenai akuntabilitas dan representasi.
Melalui pendekatan komparatif, Prof. Melissa juga membahas pengalaman sejumlah negara, termasuk Myanmar dan Thailand, untuk menunjukkan bagaimana relasi sipil-militer memengaruhi arah demokrasi dan penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, ia menyoroti sejumlah isu strategis, antara lain perdebatan mengenai perluasan peran militer di ranah sipil, relasi antara peradilan militer dan peradilan umum, persoalan impunitas, serta pentingnya penguatan kontrol sipil yang efektif.
Diskusi interaktif yang berlangsung dinamis menunjukkan tingginya antusiasme peserta. Pertanyaan yang muncul antara lain mengenai kegagalan agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998, kemungkinan menguatnya kembali peran militer dalam konteks geopolitik global dan ekonomi politik sumber daya alam, peran militer dalam proses demokratisasi, hingga fenomena militerisasi dalam institusi sipil. Menanggapi hal tersebut, Prof. Melissa menekankan bahwa reformasi sektor keamanan di Indonesia telah menghasilkan perubahan penting, seperti pemisahan Polri dari TNI dan penguatan kerangka konstitusional, namun belum sepenuhnya menyentuh persoalan struktural, termasuk keterlibatan militer dalam aktivitas ekonomi dan pengaruh purnawirawan dalam politik.
Penyelenggaraan kuliah umum ini sekaligus berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya point ke-4 (Quality Education) melalui penyediaan ruang pembelajaran akademik yang inklusif, kritis, dan berperspektif global, point-16 (Peace, Justice and Strong Institutions) melalui penguatan diskursus mengenai supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta point ke-17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi akademik internasional yang menghadirkan narasumber dari institusi pendidikan tinggi luar negeri guna memperkaya kajian hukum nasional, sehingga kegiatan ini menegaskan komitmen MIH FH UGM dalam menghadirkan forum akademik yang berdaya saing global dan berorientasi pada penguatan negara hukum demokratis.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM untuk terus menghadirkan ruang dialog akademik yang kritis, konstruktif, dan berorientasi pada penguatan negara hukum demokratis serta pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.
Penulis: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM
