Kuliah Perdana Pascasarjana Fakultas Hukum UGM

Fakultas Hukum UGM membuka rangkaian perkuliahan bagi mahasiswa Pascasarjana dengan menyelenggarakan kuliah perdana bertajuk Peranan Pendidikan Pascasarjana Hukum Dalam Pembaruan Hukum di Indonesia pada Sabtu (13/08). Kuliah perdana yang diselenggarakan di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum ini dibuka oleh Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LL.M., LL.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.

Kuliah perdana ini dipimpin oleh Dr. Supriyadi, S.H., M. Hum. sebagai moderator dan menghadirkan tiga alumni Fakultas Hukum UGM sebagai pembicara. 

Sesi pertama diisi oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S. H., M. Hum., Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Pidana UGM. Dalam kesempatan kali ini, Prof. Eddy yang tidak dapat menghadiri kuliah perdana secara luring, mengisi kuliah secara daring melalui sambungan zoom meeting. Prof. Eddy menyampaikan materi mengenai problematika dan tantangan dalam pembaruan hukum pidana nasional di Indonesia.

Sesi pertama ini diikuti dengan antusias oleh para mahasiswa Pascasarjana. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Namun, karena keterbatasan waktu, kesempatan hanya diberikan kepada tiga orang penanya saja.

Sebelum mengakhiri sambungan zoom, Prof. Eddy berpesan, “Saya berharap mahasiswa pascasarjana tidak hanya mengejar gelar. Pesan saya yaitu belajar, belajar, dan belajar. Lalu ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan dan diejawantahkan ke dalam kehidupan sehari-hari.”

Sesi kedua diisi oleh Dr. Inosentius Samsul, S. H., M. Hum., Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. Sedikit berbeda dengan materi yang disampaikan Prof. Eddy, sebagai wakil rakyat materi kuliah Dr. Sensi berfokus pada perspektif legislator terhadap problematika dalam pembaruan hukum nasional di Indonesia. 

Menurut Dr. Sensi ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pendidikan Pascasarjana untuk memperkuat substansi perancangan undang-undang. “Peran dari akademisi atau mahasiswa untuk berpikir tentang bagaimana kita merancang suatu undang-undang secara responsif, disusun case by case, sehingga RKUHP dapat memenuhi persoalan di masyarakat. Akademisi dan mahasiswa dapat mempertanyakan bagaimana rancangan ini bisa masuk ke list. Naskah akademik pun bisa bisa berkontribusi di dalamnya.”

Sesi ketiga diisi oleh Dr. Yurisa Martanti, S. H., M. H., Ketua Bidang Pelatihan dan Pendidikan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Dalam sesinya, Dr. Yurisa banyak mengemukakan mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi khususnya bagi para lulusan magister kenotariatan. 

“PR bagi kita semua, baik Dikti maupun mahasiswa Pascasarjana, notaris ini beda dengan notaris di luar negeri. Notaris publik dengan civil law itu berbeda. Notaris publik tidak bisa membuat bukti otentik, hanya bisa mencatat. Sedangkan di Indonesia itu (notaris) harus membuat alat bukti otentik,” ujar Dr. Yurisa dalam presentasinya.

Setelah pemaparan materi oleh Dr. Sensi dan Dr. Yurisa, kuliah perdana dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Total ada enam orang yang mengajukan pertanyaan pada kedua pembicara terkait dengan permasalahan yang mungkin atau bahkan sudah terjadi dalam masyarakat. 

Kuliah perdana diakhiri dengan pemberian plakat kenang-kenangan dari Fakultas Hukum UGM kepada para pembicara.

Latest News

Sharing Session Pusat Kajian Law, Gender, and Society FH UGM bersama Nyai Nissa Wargadipura, Pendiri Pesantren Ekologi Ath-Thaariq

Jumat  (23/01/2023), Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah (LGS FH UGM) melakukan sharing session dengan Tokoh Perempuan Inspiratif, Nyai Nissa Wargadipura …

Pemakzulan Presiden: Apakah Boleh? Apakah Mungkin?

Belakangan isu mengenai pemakzulan presiden kembali mencuat. Isu ini muncul sebagai respon terhadap kegaduhan yang terjadi belakangan ini terutama sejak putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka …

Bagaimana Sebaiknya Arah Pengembangan Pembelajaran Hukum Administrasi di Indonesia?

Apakah perkembangan regulasi terkait Hukum Administrasi Negara (HAN) dan penguatan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) lebih dari satu dekade terakhir bisa dilihat sebagai kemajuan, stagnasi, …

Jumat  (23/01/2023), Pusat Kajian Law, Gender, and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah (LGS FH UGM) melakukan sharing session dengan Tokoh Perempuan Inspiratif, …

Belakangan isu mengenai pemakzulan presiden kembali mencuat. Isu ini muncul sebagai respon terhadap kegaduhan yang terjadi belakangan ini terutama sejak putusan Mahkamah …

Apakah perkembangan regulasi terkait Hukum Administrasi Negara (HAN) dan penguatan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) lebih dari satu dekade terakhir bisa dilihat …

Scroll to Top