FH UGM dan Kejati DIY Sukses Gelar Penyuluhan Hukum Suluh Praja Bertema Waris

Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Balai Kalurahan Sogan, Kecamatan Wates, Kulon Progo telah sukses diselenggarakan pada Rabu (11/9/24). Kegiatan ini merupakan kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Dalam kesempatan kali ini,  Suluh Praja mengangkat tema perkawinan dan hukum waris. Tujuannya agar dapat memberikan wawasan hukum kepada perangkat kalurahan mengenai isu hukum terkait perkawinan dan waris yang kerap terjadi di masyarakat.

Penyuluhan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lurah Kalurahan Sidoluhur, Indro, membuka kegiatan dengan sambutan yang mengapresiasi kerjasama antara Fakultas Hukum UGM dan Kejati DIY dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat. Kegiatan dilanjutkan oleh Ye Oceng Almahdaly, S.H., M.H., perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DIY. Ye Oceng memaparkan tugas dan fungsi bidang perdata serta tata usaha negara yang diemban oleh Kejaksaan Republik Indonesia. 

Kemudian masuklah ke acara inti penyuluhan yang menghadirkan dua dosen dari Departemen Hukum Adat Fakultas Hukum UGM sebagi narasumber. Sebagai narasumber pertama, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum., menyampaikan materi tentang aspek hukum dalam waris. Sedangkan narasumber kedua, Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si., membahas materi terkait hukum perkawinan. Kedua narasumber berhasil mengemas materi dengan cara interaktif sehingga tercipta diskusi yang menarik dan bermanfaat. Para peserta, yang terdiri dari pamong kalurahan dan warga, aktif mengajukan pertanyaan yang dijawab secara jelas dan solutif oleh narasumber.

Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Terkhusus poin ke-1 dalam pemberantasan kemiskinan dan poin ke-16 untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang kuat, dimulai dari pemerintahan tingkat kalurahan.

Acara berakhir dengan harapan besar bahwa kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan demi meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Penulis: Ruth Jessieca Margareth Togar
Editor: PR

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top