Fakultas Hukum UGM Jalin Kerja Sama dengan Badranaya Partnership

Fakultas Hukum UGM baru saja menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badranaya Partnership pada Jumat (3/2). Penandatanganan yang dilaksanakan di ruang sidang dekan tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan satu tahun berdirinya Badranaya Partnership pada 2 Februari 2022.

Melalui MoU ini Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., berharap dapat terjalin kerja sama di semua aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, “Jadi, di sini dengan adanya PKS di antara dua institusi maka diharapkan ke depannya tidak hanya terjalin kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran, seperti magang dan lain sebagainya. Tetapi juga terjadi kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian. Penelitian itu bisa jadi ketika melakukan penelitian bersama dapat dipublikasikan. Selain itu harapan kami, setiap dosen memiliki partner baik itu internal maupun eksternal.”

Harapan tersebut disambut baik oleh Bhirawa Jayasidayatra, S.H., LL.M. yang juga berharap kerja sama ini dapat membantu Fakultas Hukum UGM dalam melaksanakan tugasnya sebagai perguruan tinggi. “Kami berharap dengan kembalinya kami ke sumber mata air, yaitu Fakultas Hukum, kami dapat mengabdi dan membantu meningkatkan kualitas yang dimiliki mahasiswa Fakultas Hukum, “ tutur Bhirawa. 

Kegiatan penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama FH UGM, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.;Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia FH UGM, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., dan Andika Putra, S.H., LL.M.. Turut hadir pula partner Mangatta Toding Allo, S.H., dan Sony Hutaean, S.H. dari Badranaya partnership.

TAGS :  

Latest News

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top