Expert Meeting dan Media Briefing “Telaah Kritisi atas UU Nomor 23 Tahun 2019 Tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum, dan Kemanan : Jelang Putusan Mahkamah Konstitusi”

Munculnya inisiasi pemerintah dalam mengajukan dan mengusulkan RUU PSDN masuk ke dalam program legislasi nasional menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini. Banyaknya permasalahan dalam UU PSDN sejak 15 tahun lalu, sudah banyak membuat gerakan-gerakan perlawanan dari masyarakat dan berbagai kalangan ahli seperti pada puncaknya diajukan gugatan judicial review terhadap UU PSDN yang diajukan ke MK.

Dalam menanggapi isu ini, PKBH UGM dan URP FH UGM, bersama Imparsial, Kamis, 14 April 2022 lalu menyelenggarakan FGD meeting bersama para ahli, tokoh masyarakat, dan media. FGD ini bertujuan untuk mendorong perubahan dan perbaikan pada UU PSDN yang ada. FGD ini dihadiri oleh narasumber utama yaitu, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, Bapak Dr. Heribertus Jaka Triyana S.H, LL.M, MA yang juga memiliki latar belakang keahlian di bidang Hukum Internasional dan Bapak Dr. Al Araf, selaku Ketua Badan Pengurus Centra Initiative.
Di pemaparannya, Dr. Al Araf banyak memaparkan mengenai bagaimana akibat hukum dan konsekuensi yang diterima oleh masyarakat apabila UU PSDN benar-benar disahkan. Beliau juga memberikan gambaran sosial keamanan oleh negara-negara yang sudah menerapkan wajib militer, sebagai bagian dari akibat apabila nantinya UU PSDN disahkan.

Sedangkan, Bapak Dr. Heribertus Jaka Triyana S.H, LL.M, MA, yang akrab disapa Jeto, menekankan pula bahwa dalam kesempatan FGD sore itu adalah kesempatan besar bagi para ahli yang hadir untuk menjelaskan dari berbagai perspektif bagaimana UU PSDN akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Tidak lupa, berbagai ahli dan praktisi, seperti Agus Budi Rahmanto dari Center for Democracy, Dodik Setiawan Nur Hermanto dari Universitas Islam Indonesia, Sri Wiyanti Eddyono dari Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum UGM, juga memaparkan opini dan gagasannya terkait UU PSDN ini.
Sebagai tindak lanjut dari focus group discussion ini, akan dibangun sebuah jejaring advokasi dan adjudikasi implementasi UU PSDN antara koalisi masyarakat sipil dengan Fakultas Hukum UGM dan UII serta riset muatan UU PSDN terkait aspek Sumber daya alam, hukum pidana, dan hukum internasional.

Latest News

Praktik Peradilan Semu dalam Rangkaian Sertifikasi (SPR-1201) Banknotes Features, Counterfeit, and Legal Aspect Gelombang 1

Fakultas Hukum UGM yang diwakili oleh Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha menampilkan praktik peradilan semu tindak pidana terhadap rupiah. Dalam peradilan semu yang ditampilkan melibatkan …

Committed To Career Development And Education, LCDC Provides Free Counseling For Students

Memasuki paruh pertama tahun 2024, LCDC sebagai salah satu unit di Fakultas Hukum UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pengembangan pendidikan dan karir bagi mahasiswa. …

Expert Talk : Pengalaman Dosen sebagai Saksi Ahli dalam Kasus Korupsi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan acara yang menggali aspek-aspek mendalam tentang peran dosen sebagai saksi ahli dalam penanganan kasus korupsi. Acara ini dihadiri …

Fakultas Hukum UGM yang diwakili oleh Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha menampilkan praktik peradilan semu tindak pidana terhadap rupiah. Dalam peradilan semu …

Memasuki paruh pertama tahun 2024, LCDC sebagai salah satu unit di Fakultas Hukum UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pengembangan pendidikan dan …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan acara yang menggali aspek-aspek mendalam tentang peran dosen sebagai saksi ahli dalam penanganan kasus korupsi. …

Delegasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM berhasil meraih penghargaan sebagai Best Speaker pada gelaran lomba teknik pembuatan akta “Padjajaran Notarial Fair 2024”. …

Scroll to Top